Connect with us

Undang Megawati ke Rakornas, Gerindra Siap Berikan Sambutan yang Baik

Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) saat menghadiri Kongres V PDIP di Bali

Jakarta – Partai Gerindra akan mengundang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk hadir dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Partai Gerindra, September 2019 mendatang.

“Insya Allah kami akan mengundang Ibu Mega beserta pimpinan parpol yang lain di Rakornas Gerindra,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Andre Rosiade dilansir Kompas, Selasa (13/8/2019).

Andre mengatakan, undangan itu sebagai bentuk silaturahim yang baik antara tokoh bangsa. Silaturahim seperti itu, menurut dia, akan memberikan kesejukan di tengah masyarakat.

Seperti Megawati menyambut hangat Prabowo dalam Kongres V PDIP beberapa waktu lalu, Andre memastikan, kehadiran Megawati di Rakornas Gerindra nanti juga akan mendapatkan perlakuan sama.

“Insya Allah kami pun akan menyambut Ibu Mega dengan tangan terbuka serta memberikan sambutan yang baik kepada Bu Mega bulan September nanti,” lanjut Andre.

Hubungan Megawati dan Prabowo diketahui semakin cair setelah sempat panas selama Pemilu 2019 berlangsung. Beberapa momentum yang menunjukkan silaturahim yang baik di antara kedua tokoh bangsa itu, yakni pertemuan keduanya di rumah Megawati, Rabu, 24 Juli 2019.

Menu nasi goreng buatan Megawati untuk santap siang bersama mewarnai silaturahim tersebut. Selain itu, ada pula momen Prabowo hadir dalam Kongres V PDI-P di Bali pada Kamis, 8 Agustus 2019.

Dalam pidato, Megawati pun menyambut kehadiran Prabowo dengan hangat. “Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran senior partai yang menjadi saksi perjuangan PDI Perjuangan. Para ketua umum partai dan sekiranya bersama sekjen partai, termasuk Ketua Umum Gerindra Bapak Prabowo Subianto yang juga berkenan hadir menghangatkan Kongres V PDI-P,” kata Megawati.

Adapun, Prabowo yang duduk di barisan depan sederet dengan Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin sontak berdiri serta memberikan salam hormat kepada Megawati yang berada di atas mimbar.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Survei Litbang Kompas Sebut Mayoritas Masyarakat Tidak Tahu Ada Sensus Penduduk

Oleh

Fakta News

Jakarta – Litbang Kompas melakukan jajak pendapat tentang pengetahuan masyarakat terkait informasi adanya sensus penduduk yang dilakukan pada 15 Februari hingga Maret 2020. Dilansir dari Harian Kompas edisi 17 Februari 2020, sebanyak 60,9 persen responden tidak tahu akan diadakan sensus penduduk.

Dalam sensus tahun ini, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menggunakan sistem dalam jaringan (daring) atau online. Sensus dengan cara konvensional akan dilakukan pada Juli 2020.

Terkait Informasi tersebut, hasil jajak pendapat Litbang Kompas menyebut 54,3 persen responden tidak tahu bahwa sensus penduduk tahun ini akan menggunakan sistem online. Sementara, sebanyak 30,4 persen tahu dan bersedia mengisi data secara online. Sedangkan 15,3 persen tidak tahu informasi tersebut dan tidak bersedia mengisi data sehingga memilih untuk didatangi petugas sensus saja.

Ketika responden ditanya lebih memilih mengisi sensus secara online atau didatangi petugas di rumah, hasilnya 51,5 responden masih memilih untuk didatangi petugas sensus. 25,8 persen setuju mengisi secara online dan 22,3 persen memilih tidak masalah mengisi data sensus secara online ataupun didatangi ke rumah oleh petugas.

Jajak pendapat ini dilakukan sejak 12 hingga 13 Februari 2020 dengan metode jajak pendapat melalui telepon.

Jumlah responden yang digunakan sebanyak 530 berusia minimal 17 tahun berbasis rumah tangga dipilih secara bertingkat di 17 kota besar di Indonesia. Di antaranya Banda Aceh, Padang, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Pontianak, Samarinda, Makassar, Manado, Ambon dan Jayapura.

Jumlah responden ditentukan secara proporsional di setiap kota. Tingkat kepercayaan jajak pendapat 95 persen dengan nirpencuplikan kurang lebih 4,3 persen.

Meski demikian, kesalahan pencuplikan bisa saja terjadi. Hasil jajak pendapat ini mencerminkan pendapat masyarakat sesyai karakteristik responden di 17 kota besar.

Baca Selengkapnya

BERITA

Jadi Tuan Rumah Summit Kota Sehat 2020, Kota Semarang lakukan Persiapan Serius

Oleh

Fakta News

Jakarta – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi atau yang biasa disapa Hendi mengatakan, pihaknya serius menyiapkan Summit Kota Sehat 2020 di Semarang, Minggu (29/3/2020) hingga Rabu (1/4/2020).

Rencananya, event dua tahunan tersebut akan diikuti 514 perwakilan yang terdiri dari 416 kebupaten, 98 kota, dan 34 pembina Provinsi Sehat se-Indonesia.

Menurut Hendi, Summit Kota Sehat 2020 akan melibatkan narasumber lintas kementerian dan universitas internasional, serta best practice wali kota sejumlah daerah berpredikat Kota Sehat.

Ia melanjutkan, akan diadakan juga expo program unggulan Kota Sehat bagi 20 kabupaten atau kota, dan site visit 11 lokasi di Kota Semarang. Lokasi site visit adalah kelurahan yang aktif mendukung konsep Kota Sehat seperti Kelurahan Kandri di Gunung Pati sebagai kelurahan dengan tatanan pariwisata sehat.

Lokasi lain ada di Kelurahan Pedurungan Tengah, sebagai tatanan ketahanan pangan dan gizi, serta Kelurahan Pedalangan sebagai tatanan permukiman sarana umum.

Selain itu, ada pula Kota Lama, pengelolaan sampah di Jatibarang, hingga kawasan Agrowisata Cepoko, serta Purwosari. Dengan demikian, peserta Summit Kota Sehat tidak hanya bertransfer ilmu, namun juga berwisata di Kota Semarang.

“Kota sehat merupakan bagian penting bagi pembangunan manusia Indonesia. Semoga menghasilkan kolaborasi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di daerah masing-masing,” kata Hendi, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Selain sebagai tuan rumah, Ketua Forum Kota Sehat Kota Semarang Krisseptiana Hendrar Prihadi optimis, Kota Semarang dapat menjadi role model untuk berbagai pengalaman dalam Summit Kota Sehat. Pasalnya, pada tahun 2019 Kota Semarang berhasil menerima penghargaan Swasti Saba Wistara.

Swasti Saba Wistara adalah predikat tertinggi Kota Sehat & Sejahtera pada taraf pengembangan, menurut Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

“Untuk itu semua elemen di Kota Semarang diharapkan bergerak bersama mendukung Kota Semarang sebagai tuan rumah Forum Summit Kota Sehat,” kata Krisseptiana.

 

Munir

Baca Selengkapnya

BERITA

Setara Institute Nilai Penuntasan Pelanggaran HAM Masa Lalu Jauh dari Harapan

Oleh

Fakta News
Hendardi
Ketua SETARA Institute Hendardi

Jakarta – Ketua Setara Institute Hendardi menilai, Presiden Jokowi tak menjawab persoalan penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Hal ini disampaikan Hendardi menyusul pernyataan Presiden Jokowi bahwa pemerintahannya memprioritaskan bidang ekonomi terlebih dulu ketimbang persoalan HAM.

“Hal ini menunjukkan bahwa nyaris tidak ada harapan bagi penuntasan pelanggaran HAM masa lalu,” kata Hendardi dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2020).

Selain itu, Hendardi memandang Pemerintahan Presiden Jokowi tidak memiliki pemahaman yang menyeluruh soal penegakan HAM. Hendardi mengatakan, penegakan HAM sangat terkait dengan paradigma bernegara, bukan semata penuntasan kasus pelanggaran HAM.

Oleh karena itu, kata Hendardi, Jokowi mestinya meletakkan HAM sebagai paradigma dalam pembangunan infrastruktur, kebijakan investasi, dan penguatan Sumber Daya Alam.

“Diletakkannya HAM sebagai bukan agenda prioritas oleh presiden juga menggambarkan bahwa pemerintah tidak memiliki pengetahuan holistik soal HAM,” kata Hendardi.

“Dengan pemahaman yang demikian, agenda HAM bisa diintegrasikan dalam seluruh kinerja pemerintahan,” tutur dia.

Lebih lanjut, Hendardi mengingatkan, tugas konstitusional dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk penanganan pelanggaran HAM, bukan tugas yang harus dipilih-pilih oleh seorang presiden.

Menurut dia, Presiden dibekali kewenangan untuk mengangkat menteri di berbagai bidang agar menjalankan tugas secara bersamaan, khususnya dalam penanganan pelanggaran HAM.

“Sepanjang para pembantu presiden memiliki kepekaan dan kecakapan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, maka tidak ada alasan bagi pemerintah menunda tugas-tugas konstitusional tersebut,” pungkasnya.

Dilansir dari BBC, dalam sebuah wawancara Presiden Jokowi menjawab terkait kritikan kepada dirinya terkait penanganan pelanggaran HAM dan berbagai persoalan lainnya. Jokowi menyatakan, ia memprioritaskan agenda ekonomi terlebih dahulu dalam periode ke-2 pemerintahannya. Sebab, Jokowi menilai, kebutuhan masyarakat pada saat ini adalah kesejahteraan dalam bidang ekonomi.

“Prioritas yang saya ambil memang di bidang ekonomi terlebih dahulu. Tapi memang bukan saya tidak senang dengan urusan HAM, atau tidak senang dengan lingkungan, tidak, kita juga kerjakan itu,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan BBC News, Karishma Vaswani.

“Tapi memang, kita baru memberikan prioritas yang berkaitan dengan ekonomi karena rakyat memerlukan pekerjaan. Rakyat perlu ekonominya tambah sejahtera,” tambahnya.

Pada masa kampanye Pilpres 2014 lalu, Jokowi berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dan menghapus impunitas. Komitmen tersebut juga tercantum dalam visi, misi, dan program aksi yang dikenal dengan sebutan Nawa Cita.

Salah satu poin dalam sembilan agenda prioritas Nawa Cita, Jokowi berjanji akan memprioritaskan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.

Kemudian Jokowi juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu disebutkan pula delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang menjadi beban sosial politik.

Kedelapan kasus tersebut adalah kasus kerusuhan Mei 1998, Kasus Trisaksi, Semanggi I, Semanggi II, kasus penghilangan paksa, kasus Talangsari, Tanjung Priuk, dan Tragedi 1965.

 

Chrst

Baca Selengkapnya