Connect with us

UGM Rintis Kerja Sama antar Universitas ke Rusia

Penandatanganan dokumen kerja sama oleh Rektor UGM dan Rektor RUDN University(foto : kemlu.go.id)

Moskow – Universitas Gadjah Mada (UGM) yang didukung KBRI Moskow menggandeng sejumlah perguruan tinggi di Rusia untuk melakukan kerja sama. Tujuh dokumen telah ditandatangani UGM dengan mitranya di Rusia dalam kunjungan ke Moskow yang dipimpin langsung oleh Rektor, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng (24-28/11).

Perguruan tinggi Rusia yang digandeng UGM yaitu M.V. Lomonosov Moscow State University (MGU), Institute of Asian and African Studies (ISAA) MGU, Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), Ural Federal University (Urfu) dan Russian Academy of Business (RAB). Kerja sama dititikberatkan antara lain pada pengembangan hubungan antar perguruan tinggi, penelitian bersama, simposium atau konferensi bersama, dan pertukaran mahasiswa atau tenaga pengajar. Sementara kerja sama dengan Russian Academy of Business (RAB) lebih difokuskan pada bidang farmasi, termasuk penelitian herbal medecine.

Rektor UGM Panut Mulyono dan Rektor RUDN University Vladimir Filippov yang pernah menjabat Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Rusia tahun 1998-2004 sepakat merealisasikan kerja sama konkrit. Salah satu kerja sama sebagai tahap awal adalah pertukaran dua mahasiswa dari masing-masing universitas pada tahun 2018. “Kami mengapresiasi kerja sama ini karena UGM dan RUDN University memiliki catatan hubungan sejarah,” kata Panut Mulyono pada saat pertemuan dengan Vladimir Filippov.

RUDN University merupakan perguruan tinggi bersifat multinasional. Dari sekitar 23 ribu mahasiswa, sekitar 7 ribu di antaranya adalah mahasiswa asing dari 154 negara, termasuk Indonesia. Kunjungan delegasi UGM ke RUDN University mengenang kunjungan Ketua Dewan Menteri Uni Soviet, Nikita Khrushchev ke UGM tanggal 21 Februari 1960. Dalam kunjungan kala itu, Nikita Khrushchev untuk pertama kalinya mengumumkan kepada publik mengenai rencana pembukaan Peoples’ Friendship University di Moskow untuk membantu mempersiapkan spesialis-spesialis dari negara Afrika, Amerika Latin dan Asia.

Kerja sama UGM dengan MGU dinilai penting karena MGU sebagai salah satu perguruan tinggi tertua yang didirikan tahun 1755 dan terkemuka di Rusia. Sementara itu, ISAA yang didirikan tahun 1956 dan bagian dari MGU memiliki peran besar dalam pengembangan hubungan Rusia dengan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika, termasuk Indonesia.

Dalam pertemuan terpisah, Direktur ISAA, Igor Abylgaziev mengatakan hubungan ISAA dengan Indonesia terjalin sejak awal-awal dibukanya ISAA. Hingga sekarang di ISAA dipelajari lebih dari 50 bahasa Asia dan Afrika, termasuk bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang sudah tidak digunakan lagi. Tidak sedikit lulusan ISAA menjadi pengusaha atau pejabat pemerintah Rusia, seperti diplomat dan Duta Besar yang bertugas di Indonesia.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus mengemukakan suatu capaian yang luar biasa dengan banyaknya dokumen kerja sama yang disepakati dan ditandatangani oleh UGM dengan mitranya di Rusia. Peluang kerja sama Indonesia dengan Rusia sangat besar, karena Rusia merupakan salah satu negara yang memiliki sistem pendidikan yang baik, ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi, seperti bidang teknik dan ilmu-ilmu terapan lainnya. Biaya kuliah di Rusia sendiri tidak terlalu mahal.

“Yang diperlukan sekarang adalah implementasi dari apa yang telah disepakati oleh kedua pihak,” ujar Dubes Wahid Supriyadi.

Di sela-sela kunjungan di Moskow, Rektor UGM yang didampingi Dr. Paripurna Poerwoko S.H., M.Hum., LL.M, Wakil Rektor bidang Kerja Sama dan Alumni, Dr. Wening Udasmoro, S.S., M.Hum., DEA, Dekan Fakultas Ilmu Bahasa, dan Drs. Usmar Salam, MIS, Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fisipol bertemu dan berdialog dengan mahasiswa-mahasiswa ISAA yang mempelajari Indonesia. Selain fasih berbahasa Indonesia, mereka memiliki nama Indonesia, seperti Dewi untuk Olya, Arjuna untuk Igor, Santi untuk Sasha dan Awal untuk Maksim. Tim UGM juga mengadakan diskusi dengan sekitar 60 mahasiswa Indonesia di Rusia di KBRI Moskow mengenai “Peran Mahasiswa Indonesia di Rusia dalam Pembangunan Bangsa Indonesia”.

Ping

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya