Trenggalek Sabet Empat Penghargaan Inovasi Daerah Aman COVID, Ini Rahasianya
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan program Lomba Inovasi Daerah sebagai sarana edukasi dan sosialisasi tentang penerapan adaptasi kebiasaan baru secara bersama-sama oleh setiap daerah.
Kerja sama lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat melahirkan gerakan dan semangat berinovasi yang membuat Kabupaten Trenggalek berhasil meraih empat penghargaan dalam Lomba Inovasi Daerah.
Kabupaten Trenggalek menjadi daerah yang berhasil meraih empat penghargaan pada Lomba Inovasi Daerah, antara lain Juara I Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Juara I Sektor Hotel, Juara I Sektor Restoran dan Juara III Sektor Pariwisata.
Bupati Trenggalek H. Moch. Nur Arifin menjelaskan bahwa Kabupaten Trenggalek tidak sebatas menyusun program untuk meraih keberhasilan suatu ajang, namun menjadi suatu gerakan untuk dapat dikembangkan sebagai cara hidup masyarakat Kabupaten Trenggalek yang produktif dan tetap aman dari potensi penularan COVID-19.
“Bukan sebatas program, namun menjadi sebuah gerakan bagi masyarakat Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru yang produktif dan aman COVID-19,” ujar Arifin dalam dialog di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta (14/7).
Arifin yang dikenal dengan sebutan ‘Cak Ipin’ melakukan kolaborasi dengan semua pihak lintas sektor dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Gerakan ini juga didukung dengan gotong royong warga Kabupaten Trenggalek yang disiplin dalam mengadaptasi kebiasaan baru.
Arifin menjelaskan bahwa gerakan dimulai dari mengumpulkan semua stakeholder untuk menyeragamkan persepsi. Jika tidak saling membantu dalam penanganan COVID-19, maka kegiatan ekonomi akan semakin terhambat, namun apabila semua stakeholder saling bahu membahu untuk mengedepankan protokol kesehatan dalam setiap pelayanannya, roda perekonomian akan kembali berjalan serta keuntungan dari Lomba Inovasi Daerah akan membantu sektor-sektor terkait diakui secara nasional menjadi tempat yang aman COVID-19.
“Kita langsung kumpulan semua stakeholder. Jika mereka tidak ikut membantu, roda perekonomian akan lesu. Tapi kalau bisa sukses dengan mengedepankan protokol kesehatan, sektor-sektor di Kabupaten Trenggalek akan mendapat pengakuan secara nasional bahwa hotel, restoran dan tempat wisata kita aman. Bahkan untuk tempat yang sebelumnya bukan menjadi destinasi wisata, dapat menjadi pilihan masyarakat karena kita selalu mengutamakan protokol kesehatan dan disiplin dalam mengadaptasi kebiasaan baru,” katanya.
Tidak berhenti pada kemenangan saja, Kabupaten Trenggalek giat melanjutkan misinya dalam membangun daerah yang aman COVID-19 dan produktif pada masa adaptasi kebiasaan baru.
Kabupaten Trenggalek melakukan pengalihan jalur yang mengharuskan warga yang ingin masuk ke Kabupaten Trenggalek melalui check point untuk dilakukan screening, observasi dan mengikuti rapid test.
Petugas akan menghalau beberapa orang yang hasil tesnya reaktif untuk tidak diperbolehkan masuk.
Bagi warga Trenggalek yang diketahui reaktif akan diarahkan untuk melakukan karantina atau isolasi pada asrama atau safe house yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Trenggalek. Sedangkan bagi yang hasil tesnya non reaktif diperbolehkan masuk.
Selain itu, Pemda Kabupaten Trenggalek bekerja sama dengan satuan tugas (satgas) desa, komunitas ojek online serta masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk melakukan pelayanan kepada warga yang sedang melakukan isolasi dengan memberikan top up di ojek online senilai dua ratus ribu rupiah selama karantina 14 hari.
Sehingga para warga yang melakukan isolasi dapat berbelanja makanan atau kebutuhan menggunakan ojek online sekaligus menggeser lapangan kerja yang tadinya terdampak akibat pandemi, menjadi aktif kembali dengan aktivitas pelayanan kepada warga yang terdampak COVID-19 dengan protokol kesehatan.
Pemda Kabupaten Trenggalek juga mengalihkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial bagi warga yang merantau di Kabupaten Trenggalek dengan memberikan insentif 600 ribu per bulan untuk mengurangi potensi penularan akibat akses keluar masuk daerah. BST dari kementerian sosial, alihkan untuk mereka yang perantau, 5800, yang tidak pulang diberikan insentif 600 ribu sebulan.
Selain itu, penanganan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Trenggalek tidak dirawat di rumah sakit, melainkan menerima perawaran di asrama atau safe house yang telah disiapkan.
Beralih pada kegiatan ekonomi, pasar-pasar yang ada di desa telah menerapkan protokol kesehatan dengan memasang tabir pemisah antara penjual dan pembeli, mewajibkan penggunaan masker dan pemasangan CCTV untuk dapat memantau warga.
Bagi warga yang tidak melaksanakan protokol kesehatan secara baik dan benar, akan diingatkan oleh satgas yang bertugas.
Selain itu, Pemda Kabupaten Trenggalek juga bekerja sama dengan bank BUMN dalam membangun platform pasartrenggalek.com guna meningkatkan kegiatan perekonomian secara digital sehingga tidak terjadi kontak fisik dan potensi risiko penularan COVID-19 juga dapat dihindari.
Pada kegiatan sosial, Arifin menyatakan bahwa tidak ada larangan dalam pelaksanaan agenda peribadatan di Kabupaten Trenggalek. Ia menjelaskan bahwa protokol kesehatan sebagai antisipasi kegiatan ibadah yang dilakukan tidak menodai kesucian ibadat itu sendiri.
“Ini (protokol kesehatan) sebagai antisipasi jangan sampai menodai kesucian peribadatan kita. Ada orang niatnya ibadah bersama-sama tapi akhirnya jadi terpapar virus,” ucapnya.
Pendekatan dengan bahasa lokal juga diterapkan oleh Pemda Kabupaten Trenggalek dalam mengedukasi masyarakat untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan saat beraktivitas.
“Kita coba komunikasikan dengan bahasa lokal. Karena lingkungan pesantren di Trenggalek cukup kental, misalnya kita datang ke pesantren dan saya ajarkan adab cara berperilaku kepada orang tua. Jika ada santri yang tidak menggunakan masker, berarti kurang beradab. Kalau dulu santri harus sungkem kepada Pak Kiyai, sekarang kalau sungkem akan membahayakan Pak Kiyai. Pesan-pesan seperti ini yang kita coba sampaikan untuk tetap dapat melakukan kegiatan ibadah tanpa menghilangkan kesucian ibadah kita,” jelas Arifin.
Selanjutnya pada sektor pariwisata, Pemda Kabupaten Trenggalek telah membuka 14 sektor dari 30 sektor pariwisata secara bertahap dengan sistem clean and healthy tourism.
Para wisatawan lokal diharuskan mengisi formulir screening yang telah disiapkan dan pembayaran secara non-tunai sehingga dapat mengukur kapasitas suatu tempat di destinasi terkait untuk menghindari penumpukan pengunjung yang berpotensi melahirkan cluster baru penularan COVID-19.
Arifin juga menegaskan bahwa sangat penting untuk melaksanakan protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 tidak hanya membuat masyarakat semakin tersiksa dengan penyakit, tapi juga tersiksa secara sosial ekonomi.
“Kita tidak boleh menyerah. COVID-19 belum hilang dan vaksin belum ditemukan. Semakin kita tidak siap dengan adaptasi kebiasaan baru, maka produktifitas kita akan terus terganggu. Jadi sangat penting untuk disiplin melakukan protokol kesehatan dalam beraktivitas pada masa adaptasi kebiasaan baru sehingga kita dapat kembali produktif namun sekali lagi, tetap aman COVID-19,” tegasnya.
Terakhir, Arifin berharap pencapaian Juara Nasional pada Lomba Inovasi Daerah dapat menjadi kekuatan bagi Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan produktivitas yang aman COVID-19.
“Sektor perhotelan, restoran, dan pariwisata kini telah dinyatakan aman COVID-19. Hal ini jadi salah satu keuntungan untuk meningkatkan produktivitas karena daya tarik tertuju pada daerah yang telah menerapkan protokol kesehatan dan aman COVID-19. Trenggalek sudah siap dan bisa, pasti daerah lain juga bisa,” tutupnya.
(chrst)
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Puan Minta Petugas Terus Siaga di Puncak Arus Balik Lebaran 2024
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
