Transformasi Ekonomi Indonesia Kian Progresif
Jakarta – Presiden Joko Widodo percaya bahwa setelah krisis finansial global sembilan tahun lalu, Indonesia kini tengah berada di jalur yang tepat untuk membuat kondisi perekonomian dunia menjadi lebih baik dan kondisi politik yang stabil di beberapa kawasan Asia.
“Ekonomi Indonesia juga akan terus bertransformasi, beranjak dari ketergantungannya terhadap produk komoditas menuju ekonomi investasi, produksi, dan pelayanan. Untuk itu mari kita tinggalkan pesimistis, dan bergabung bersama kami dalam optimisme,” kata Presiden dalam acara Bloomberg: The Year Ahead Asia Summit 2017 di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, 6 Desember 2017.
Di awal sambutannya, Presiden mengatakan kunci yang selalu ia pegang dalam memimpin negeri ini adalah selalu optimis. “Yang optimis pasti akan menang dan yang pesimis pasti akan kalah,” kata Presiden.
Ia mengatakan, semenjak ia menjadi kepala negara sejak tiga tahun lalu, banyak analis dan ahli yang memprediksi bahwa perekonomian dunia bakal hancur. Dimulai dari dua tahun lalu saat anjloknya harga minyak dunia, devaluasi mata uang Tiongkok, keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit, dan adanya kekhawatiran akan sejumlah pemilihan pemimpin di kawasan Eropa.
“Namun, apa yang kita lihat dalam setahun terakhir adalah stabilnya pemulihan ekonomi di Uni Eropa. Kemudian di kuartal kedua tahun ini, perekonomian Amerika Serikat juga tumbuh di atas tiga persen,” kata Presiden.
Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun terakhir, angka perdagangan global pada tahun ini melebihi pertumbuhan ekonomi global.
“Bursa saham di seluruh dunia termasuk Indonesia juga mencatatkan rekor tertinggi, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, setiap negara anggota G-20 menunjukkan pertumbuhan PDB yang positif,” ungkap Presiden.
Pertumbuhan positif ekonomi dunia juga berdampak pada perekonomian dalam negeri. Presiden Jokowi mengatakan, nilai ekspor Indonesia pada tahun ini meningkat hingga 17 persen dan nilai investasi langsung luar negeri dan domestik juga meningkat hingga 14 persen.
“Kita juga merasakan tumbuhnya ekonomi regional, di sektor pariwisata kita. Dimana jumlah turis asing yang datang berada di jalur yang benar untuk tumbuh hingga 25 persen, dan investasi langsung luar negeri dalam sektor ini juga diprediksi tumbuh hingga 35 persen,” ungkapnya.
Namun Presiden mengatakan, meningkatnya jumlah turis asing terutama asal Tiongkok dan India tidak akan dinikmati Indonesia jika kita tidak siap dengan infrastrukturnya. Oleh sebab itu Presiden akan terus mengupayakan pembangunan infrastruktur untuk mendukung sektor pariwisata.
“Baru dua minggu lalu saya meresmikan bandara internasional di Danau Toba, Sumatera Utara. Maskapai nasional kita Garuda, saat ini melayani penerbangan langsung antara Singapura dan Danau Toba,” ujar Presiden.
Selain itu, Presiden juga mengatakan akan meningkatkan status bandara di Belitung dan Labuan Bajo (Komodo) menjadi bandara internasional.
“Saat kita meningkatkan status bandara di Manado, Sulawesi Utara, dan beberapa maskapai kita meluncurkan penerbangan langsung dari Manado ke Tiongkok, jumlah turis Tiongkok yang mengunjungi Manado meningkat dari 12.000 orang per tahun menjadi 12.000 orang per bulan,” ucap Presiden.
Selain sektor pariwisata, Indonesia kini juga tengah menikmati booming-nya sektor perdagangan online atau e-commerce. Menurut Presiden, saat ini Indonesia memiliki beberapa perusahaan startup digital dengan total aset sebesar satu miliar dolar Amerika Serikat.
“Dan melihat betapa besarnya pasar domestik kita, saya yakin kita akan memiliki lebih banyak lagi di tahun-tahun mendatang,” kata Presiden.
Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.
Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
