Connect with us

Tolak Perppu KPK, PPP Minta Semua Pihak Tak Ributkan UU KPK

Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta semua pihak untuk tidak meributkan Undang-Undang (UU) KPK baru. Terlebih, indikasi pelemahan KPK belum bisa disimpulkan jika UU itu belum berjalan.

“Apa benar ada indikasi melemahkan KPK? Belum tahu kok. Bagaimana bisa kita menyatakan demikian, revisinya saja belum bisa berlaku,” kata Wasekjen PPP Bidang Hukum Ade Irfan Pulungandi D’consulate Lounge, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 Oktober 2019.

Ade menilai desakan publik tidak bisa menjadi acuan Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Sebab, masih ada masyarakat yang mendukung RUU KPK.

“Parameter kegentingan itu apa? Negara kita biasa-biasa saja, rakyat biasa-biasa saja. Kalau ada aspirasi, saya pikir wajar dalam negara demokrasi,” kata Ade.

PPP tegas menolak adanya Perppu KPK. Menurutnya, ada cara lain untuk menjawab aspirasi publik seperti judicial review dan legislative review.

“Dulukan saja judicial review, gunakan hak konstitusi yang ada dulu. Bisa juga ajukan ke parlemen untuk adakan legislative review. Supaya bisa mendesak parlemen, mengkaji ulang poin-poin bermasalah di RUU KPK,” pungkas Ade.

Jokowi mulai melunak soal penerbitan perppu atas UU KPK yang baru disahkan DPR. Jokowi mempertimbangkan mengeluarkan Perppu usai menerima masukan dari tokoh bangsa.

Pemerintah sempat bersikeras tak akan menerbitkan Perppu terkait UU baru KPK. Di sisi lain, publik mendesak pemerintah menerbitkan Perppu karena revisi dinilai melemahkan Lembaga Antirasuah.

 

Ping

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Garuda Indonesia Tunjuk Mitra Piranti Jadi VP Corporate Secretary

Oleh

Fakta News

Jakarta – PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dalam keterbukaan informasi hari ini, Jumat (21/2) mengumumkan penunjukan sekretaris perusahaan baru menggantikan pejabat lama sebelumnya.

“Bersama ini kami sampaikan perubahan pejabat Sekretaris Perusahaan PT Garuda Indonesia (persero) Tbk per tanggal 19 Februari 2020 yakni Mitra Piranti,” ujar Aryaperwira Adileksana, Direktur Human Capital GIAA dalam keterbukaan informasi, Jumat (21/2)

Nantinya Mitra Piranti akan didapuk sebagai Vice President (VP) Corporate Secretary. Jabatan tersebut sebelumnya diemban oleh M Ikhsan Rosan.

Usai terungkapnya kasus motor Harley dan sepeda Brompton, pihak GIAA memang terus berbenah. Salah satu yang dilakukan adalah dengan menyegarkan jajaran manajemen baik komisaris dan direksi.

Dalam RUPSLB bulan lalu salah satunya ditunjuk Triawan Munaf sebagai Komisaris Utama dan Irfan Setiaputra sebagai Direktur Utama.

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Serahkan 41 SK Perhutanan Sosial di Provinsi Riau

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi menyerahkan SK Perhutanan Sosial yang berlangsung di Taman Hutan Rakyat Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Jumat, 21 Februari 2020.

Siak – Presiden Joko Widodo menyerahkan 41 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial untuk 20.890 kepala keluarga di Provinsi Riau. SK tersebut mencakup pengelolaan lahan seluas 73.670 hektare lahan yang berupa 39 SK hutan desa dan hutan kemasyarakatan serta 2 hutan adat.

“Kita ini di seluruh Indonesia memiliki 12,7 juta hektare, yang sudah kita serahkan seperti ini 4 juta hektare lebih sedikit. Sisanya, saya sudah perintah ke Menteri Kehutanan agar ini lima tahun ke depan juga segera diserahkan kepada rakyat, kepada hutan adat, kepada kelompok-kelompok yang ada di sekitar hutan, di desa-desa,” ujarnya dalam penyerahan SK yang berlangsung di Taman Hutan Rakyat Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Jumat, 21 Februari 2020.

Pemerintah menyadari akan banyaknya masyarakat di sekitar kawasan hutan di Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan tersebut. Namun, sebagian besar di antara mereka, yang notabenenya ialah masyarakat kurang mampu, tidak memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan itu.

Melalui SK yang kali ini diserahkan kepada masyarakat di Provinsi Riau tersebut, pemerintah memberikan akses kepada pengelolaan sumber daya hutan bagi mereka. Hal tersebut diharapkan mampu mengurangi potensi konflik dan ketimpangan lahan.

“Di seluruh Tanah Air, sengketa-sengketa seperti ini banyak sekali. Bukan hanya puluhan atau ratusan, tapi ribuan. Oleh sebab itu inilah kenapa SK-SK seperti ini diberikan,” tuturnya.

Hak kelola hutan sosial yang diberikan kali ini mencakup lahan dan kepala keluarga yang tersebar di sejumlah kabupaten di Provinsi Riau, yakni di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu Selatan, dan Kabupaten Siak. Sebelumnya, penyerahan hak kelola ini juga dilakukan di sejumlah daerah dan akan terus diupayakan untuk berlanjut.

“Saya ajak Bapak dan Ibu semuanya untuk menjadikan lahan-lahan yang sudah diberikan ini menjadi produktif, baik untuk menanam singkong, aren, ekowisata, jadikan sumber mata air, silakan. Saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak dan Ibu untuk mengelola lahan,” kata Presiden.

“Setelah ini kita juga akan terus bagikan SK-SK seperti ini karena memang yang saya urus yang kecil-kecil. Saya enggak pernah memberikan ke yang besar-besar (korporasi) selama lima tahun kemarin,” imbuhnya.

Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan, pemberian hak kelola hutan sosial ini hendaknya diikuti dengan kegiatan dan pengelolaan yang bersifat produktif. Dirinya juga tak segan untuk memeriksa langsung pengelolaan hutan sosial itu di kemudian hari.

“Jadi kalau enggak produktif akan kita minta kembali untuk diberikan ke yang bisa menjadikan tanah lebih produktif,” ucapnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Sentuh Ranah Pribadi, Istana Pertanyakan Urgensi RUU Ketahanan Keluarga

Oleh

Fakta News
Stafsus Presiden Dini S Purwono

Jakarta – Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Dini Purwono menilai RUU Ketahanan Keluarga terlalu menyentuh ranah pribadi. Dia pun mempertanyakan urgensi RUU tersebut.

“(RUU Ketahanan Keluarga) Terlalu menyentuh ranah pribadi,” ujar Dini di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

Menurut Dini, tak seharusnya peraturan perundang-undangan terlalu menyentuh ranah privasi masyarakat. Apalagi jika berkaitan dengan hak asasi manusia.

“Itu juga kan hak asasi manusia. Jangan sampai juga inkonstitusional. Kan ujung-ujungnya kita musti lihat sesuai konstitusi kan. Kalau sampai dianggap itu melanggar hak asasi manusia, ya inkonstitusional lah,” ujarnya.

Dini akan mempertanyakan ke DPR perihal substansi dan urgensi RUU Ketahanan Keluarga. Namun, dia menegaskan hingga saat ini pemerintah belum mendapatkan draft RUU tersebut.

“Tapi nanti kita pasti akan kasih pendapat lah. Setiap Undang-Undang kan pasti ada pembahasan juga sama pemerintah kan. Nanti kita akan pertanyakan juga apa segitunya negara harus masuk ke ranah privat,” kata Dini.

Diberitakan sebelumnya, terdapat sejumlah pasal kontroversi dalam draf RUU Ketahanan Keluarga, di antaranya tentang hubungan rumah tangga suami istri. Kemudian juga soal kamar anak yang harus dipisah.

RUU ini pun dianggap terlalu mencampuri urusan-urusan pribadi suami dan istri. Salah satu contohnya yakni hanya istri yang wajib mengurus rumah tangga.

 

Adn

Baca Selengkapnya