Tinjau Posko Pengungsian Baguna PDIP, Hasto Nilai Makanan untuk Korban Banjir Telah Penuhi Unsur Kesehatan dan Gizi
Jakarta – Banjir di DKI Jakarta membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bergerak dengan membuka dapur umum dan posko-posko pengungsian bagi masyarakat. Gerakan itu diinisiasi langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDIP DKI Jakarta yang dipimpin oleh Ady Wijaya alias Aming.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto langsung meninjau pusat posko pengungsian di kantor DPD PDIP Jakarta di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2020) sore. Dia langsung mencicipi makanan yang tersaji dalam rice bowl yang dimasak tim Baguna DPD PDIP DKI Jakarta. Pada kesempatan itu, Hasto juga melihat kesiapan kader dan alat evakuasi milik Baguna.
“Kami menjalankan misi kemanusiaan, misi kerakyatan, untuk membantu siapa pun yang menjadi korban dari bencana. Karena itu, kantor partai berfungsi sebagai posko bantuan bencana, khususnya di Jakarta yang terdampak banjir. Kami dalam waktu satu jam seluruh tim sudah siap, seperti membangun dapur umum dan makanan didistribusikan ke seluruh kantor PAC, ranting, dan anak ranting,” kata Hasto.
Saat mencicipi makanan, Hasto menilai sajian untuk korban banjir sudah memenuhi unsur kelezatan, kesehatan, dan gizi. Dalam kesempatan itu, Hasto mewakili DPP PDIP juga menyerahkan sembako berupa beras dan mi instan untuk diolah Baguna DKI menjadi makanan siap saji.
“Sistem sudah bekerja dengan baik. Warga DKI yang memerlukan bantuan dari Baguna, kami siap. Kami siap seluruh menu memenuhi standar kesehatan, karena inilah yang menjadi kepedulian Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Hasto.
Hasto juga mengundang masyarakat terdampak banjir untuk datang ke posko-posko pengungsian dan dapur umum yang sudah disiapkan DPD PDIP Jakarta. Sejauh ini posko sudah dibuka di sejumlah tempat, yaitu di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara.
“Dengan demikian partai hadir di tengah rakyat dan kami dilarang untuk membeda-membedakan warga atas dasar pilihan politik, suku, atau agama. Siapa pun yang memerlukan bantuan dari Baguna, kami siap hadir memberikan pelayanan, paling tidak layanan dapur umum ini,” kata dia.
Hasto yang merupakan salah satu Sekjen partai pengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan rumahnya juga terdampak banjir. Sebagai orang yang memiliki pengalaman susahnya menjadi korban banjir, Hasto melihat adanya pembangunan yang mengabaikan tata ruang yang baik dan mengabaikan lingkungan. Kealpaan perhatian terhadap dua aspek itu membuat kondisi banjir semakin buruk di DKI Jakarta.
Sementara itu, Ketua DPD PDIP Jakarta, Aming menambahkan, selain makanan, pihaknya juga menyediakan minuman serta dua perahu karet sebagai alat evakuasi korban banjir. Mengenai makanan, Aming mengatakan sampai sore ini sudah mendistribusikan 2.500 rice bowl kepada masyarakat Ibu Kota.
“Dalam satu kantung plastik ada 20 nasi dalam bentuk rice bowl yang isinya adalah nasi, telor dadar, mi goreng, ditambah air mineral,” jelas Aming.
Chrst
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
