Tinjau Persiapan di KEK Mandalika, Airlangga Harap Gelaran WSBK Dorong Eksposur Pariwisata Indonesia
Lombok Tegah – Dalam rangka persiapan menuju penyelenggaraan event World Superbike (WSBK) Mandalika 2021, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meninjau langsung kesiapan sarana dan prasarana di Mandalika International Street Circuit.
Sebelum ke Sirkuit Mandalika, Menko Airlangga telah melihat kesiapan infrastruktur di Bandara Internasional Lombok.
Proyek pengembangan fasilitas bandara ini termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Yang dibangun dalam proyek tersebut adalah fasilitas Terminal dan Landside, termasuk perluasan terminal dan fasilitas penunjangnya, renovasi terminal eksisting, pengembangan fasilitas kargo, dan pembangunan Waving Gallery dan perluasan parkir penumpang. Kemudian, dibangun juga fasilitas Airside yang terdiri atas perpanjangan runway, dan pengembangan fasilitas sisi udara (apron dan RET).
“Semoga semua proses renovasi tersebut dapat selesai sebelum penyelenggaraan World Superbike 2021 di Mandalika. Sebab, bandara merupakan salah satu pintu masuk utama bagi semua pihak yang terlibat, termasuk para penonton event megah tersebut. Kapasitas bandara ini bisa menerima 7 juta penumpang per tahun,” ujar Menko Airlangga.
Akses dari Bandara menuju KEK Mandalika juga akan semakin cepat dan nyaman, hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit dengan kesiapan Bypass BIL-Mandalika sepanjang 17,3 kilometer yang pembangunan fisiknya sudah mencapai 97% dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Selain bypass BIL-Mandalika yang sudah hampir selesai dibangun, jalan Provinsi Kuta-Kruak juga berencana ditingkatkan kapasitasnya.
Sirkuit Mandalika sendiri memiliki panjang 4,3 km dengan 17 tikungan, ditambah dengan pemandangan alam perbukitan dan panorama laut biru yang spektakuler. Pembangunan sirkuit tersebut menggunakan teknologi aspal terbaru yakni Stone Mastic Asphalt (SMA), sehingga menjadikannya sebagai salah satu sirkuit yang bisa menawarkan kecepatan 330 KM per jam dengan tetap memiliki tingkat keamanan tinggi bagi pembalap.
Sirkuit ini telah siap 100% dan saat ini Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) tengah fokus menyelesaikan pembangunan fasilitas pendukung sirkuit, antara lain Pit Building, Paddock, medical facility dan Race Control Building. Pembangunan fasilitas pendukung tersebut ditargetkan akan rampung pada akhir Oktober 2021.
Selain bandara, disiapkan pula Pelabuhan Lembar untuk menjadi pintu akses masuk orang dan barang dari Jawa dan Bali. Pelabuhan Gili Mas disiapkan untuk mendukung aksesibilitas penumpang dari laut baik dengan cruise atau kapal pribadi dan dapat menampung akses kapal besar. PT Pelindo 3 telah sepakat untuk menggabungkan pelabuhan Lembar dan Gili Mas menjadi satu kepabeanan KEK Mandalika.
Pengembangan Sarana Pendukung Lainnya
Sebuah gelaran internasional tentu saja membutuhkan berbagai sarana pendukung lainnya yang tidak bisa dikesampingkan. Untuk itu, KEK Mandalika bersama dengan Pemerintah Provinsi NTB juga terus menggenjot persiapan fasilitas pendukung, seperti penginapan, rumah sakit, pelabuhan, dan peningkatan kapasitas jalan. Di Kawasan Mandalika sendiri saat ini terdapat sekitar 700 kamar hotel, dan jika ditambahkan dengan hotel di sekitar Kawasan, tersedia sekitar 11.162 kamar.
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB juga akan menjadi rumah sakit rujukan pertama untuk mendukung pelaksanaan WSBK, saat ini sedang melakukan persiapan pembangunan helipad sebagai prasyarat WSBK 2021. Selain RSUD Provinsi NTB, rumah sakit internasional Mandalika juga terus dipercepat penyelesaiannya untuk dapat mendukung pelaksanaan acara.
Rekayasa Lalu Lintas dan Penerapan Prokes
Untuk mengantisipasi besarnya jumlah masyarakat yang akan hadir, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Provinsi NTB akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan penutupan beberapa ruas jalan dan manajemen transportasi dengan penambahan shuttle bus. Shuttle bus disiapkan di pelabuhan dan bandara untuk masyarakat yang menuju kawasan WSBK.
Demikian pula dengan kantong parkir yang disediakan baik di sekitar kawasan WSBK seperti di area Masjid Nurul Bilad, parkir Hotel Novotel, Hub II parkir area sirkuit, maupun di bandara dan Pelabuhan.
Seluruh gelaran acara WSBK juga akan diselenggarakan dengan protokol kesehatan (prokes) ketat, di mana jumlah penonton akan dibatasi maksimal 25 ribu orang dengan syarat telah menjalani vaksin dosis lengkap. Kru dan tim yang terlibat dalam WSBK pun diharuskan menjalankan karantina terlebih dahulu saat masuk ke Indonesia, dan pada saat acara seluruh peserta (Pembalap, Crew, Mekanik, Official, Media, dan Konsultan) hanya diperbolehkan beraktivitas di venue latihan/pertandingan sesuai dengan lokasi yang ditentukan.
Untuk melengkapi kesemua hal tersebut, akan dibentuk pula Satgas Protokol Kesehatan di lokasi acara, serta tenda-tenda masker untuk penyediaan secara gratis.
“Gelaran WSBK di KEK Mandalika tentu saja akan memberikan eksposur yang luar biasa terhadap pariwisata dalam negeri. Ini proyek kedua terbesar setelah Nusa Dua, land bank yang sudah dikuasai ITDC sebesar 1175 Ha,” ucap Menko Airlangga.
Sebagai bentuk nyata dampak langsung terhadap masyarakat maupun UMKM di sekitar Mandalika, diusulkan system bundling tiket penonton WSBK dengan paket wisata lokal dan merchandise produksi UMKM setempat. Di sekitar lokasi sirkuit juga telah direncanakan kegiatan pendamping berupa penyediaan lokasi bazar UMKM, pameran produk, festival kuliner, pertunjukan musik dalam skala kecil, dan pameran komunitas sebagai acara pendamping.
Kegiatan pendamping dibuat untuk mengisi waktu para penonton di antara sesi balap dan mengurangi tekanan beban lalu lintas orang dan kendaraan yang meninggalkan venue pada saat acara utama selesai
“Tentunya gelaran ini diharapkan mendatangkan semakin banyak wisatawan lokal dan internasional, serta menarik devisa untuk negara. Di saat yang bersamaan juga menggeliatkan kembali aktivitas perekonomian masyarakat Lombok, karena potensi ekonomi (multiplier effect) diperkirakan mencapai Rp500 miliar per tahun (event balap),” tutup Menko Airlangga yang melanjutkan kegiatan meninjau sirkuit dengan menyetir sendiri buggy car.
Selain itu, Menko Airlangga juga telah mengunjungi Desa Wisata Sasak Sade yang menjadi partner ITDC dan Pemda sebagai tempat produksi merchandise WSBK Mandalika 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan internasional akan menggerakkan perekonomian lokal. Di sana, Menko Airlangga meninjau proses pembuatan berbagai souvenir dan kain tenun etnik yang diawali dengan sambutan tarian tradisional.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
