Connect with us
KPN Tanggap Covid-19

Tinjau Kampung Siaga COVID-19, Wawalkot Bogor Dedie Rachim Apresiasi KPN dan Ingatkan Pentingnya Menjaga Kekompakan-Kedisiplinan dalam Menghadapi Corona

Bogor – Organ relawan Komite Penggerak Nawacita (KPN) bekerja sama dan bergotong royong bersama warga membentuk Kampung Siaga COVID-19 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Kampung Siaga COVID-19 ini telah tersebar di sejumlah wilayah Jakarta dan Bogor.

Program Kampung Siaga COVID-19 merupakan salah satu kegiatan atau program yang telah KPN lakukan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Hingga kini KPN telah membagikan dan mendistribusikan hand sanitizer, masker, penyemprotan disinfektan, wastafel portabel ke warga-warga di sejumlah wilayah Jakarta dan Bogor.

Salah satu Kampung Siaga COVID-19 yang telah didirikan terletak di RW 09 Ciwaringin, Bogor Tengah, Kota Bogor. Pada kesempatan ini Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim berkesempatan hadir untuk meninjau kesiapan Kampung Siaga COVID-19 pada Minggu (5/4) sore.

Dalam kesempatan tersebut, Dedie menyapa para relawan KPN, Ketua RT dan RW, beserta warga yang hadir. Menurutnya, kunjungan ini sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan KPN Tanggap Covid-19 di Kota Bogor.

Kepada warga, Dedie yang hadir mengenakan masker mengungkapkan penyebaran virus Corona di wilayah Kota Bogor yang bertambah korban setiap harinya. Dampak pandemi Corona ini juga menyebabkan kondisi perekonomian lumpuh, sehingga berpengaruh pada pendapatan daerah. Karenanya, dia mengharapkan kesadaran masyarakat sekaligus mengapresiasi peran KPN terkait Kampung Siaga COVID-19 di beberapa titik Kota Bogor dalam upaya membantu Pemkot Bogor memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pencegahan penyebaran Covid-19 kepada lingkungan terkecil yakni di tingkat RT/RW.

“Maka kegiatan seperti ini yaitu peran serta dan kesadaran masyarakatlah yang harus mulai digalakkan dan ditingkatkan, untuk membantu pemerintah mengatasi permasalahan ini. Terima kasih untuk KPN yang telah ikut berperan aktif mendukung Pemkot Bogor dalam pencegahan Covid-19 dengan adanya Kampung Siaga COVID-19 dengan fasilitas wastafel portabel dan penyemprotan disinfektan bagi warga Kota Bogor,” ujar Dedie.

Dedie berharap dengan adanya Kampung Siaga COVID-19 ini masyarakat dapat menjaga diri untuk terus meningkatkan kesehatan dan kebersihan di lingkungannya dalam menghadapi pandemi Corona. Ia pun mengingatkan pentingnya kekompakan, disiplin dan ketulusan hati masyarakat Kota Bogor agar pandemi Corona cepat usai dan merayakan Idul Fitri bersama-sama tanpa dihantui pandemi Corona.

“Saat ini yang diperlukan adalah kekompakan, kedisiplinan dan ketulusan hati, agar tujuannya sama yakni kita sehat masyarakat juga sehat. Ekonomi sehat, sosial ekonominya juga sehat. Kita juga tak ingin lama-lama, kalau kita kompak, disiplin, tulus ikhlas, kita ingin 1 Syawal 1441 H bisa Salat Ied di masjid-masjid, lapangan-lapangan,” kata Dedie.

“Tapi untuk menuju kesana kita perlu pengorbanan tak bisa sepotong-sepotong kalau semuanya disiplin, semuanya ikhlas, Insya Allah kita semua akan memperoleh hari kemenangan, 1 Syawal 1441 H,”tegas Dedie lagi.

Dedie pun meminta bantuan tokoh agama dan masyarakat serta warga bersama Pemkot Bogor untuk saling bersatu, saling menolong dan mendoakan agar semuanya bisa usai. Tak lupa ia juga menegaskan akan pentingnya pemakaian masker, social distancing maupun physical distancing untuk diterapkan masyarakat untuk menekan penyebaran virus Corona.

Tak hanya itu, Dedie pun mengajarkan kepada warga bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar agar terhindar dari paparan virus Corona.

Sementara itu Koordinator Wilayah Bogor ‘Program KPN Tanggap COVID-19’, Shane M Hasibuan, mengatakan Program Kampung Siaga COVID-19 dirumuskan dengan dasar semangat gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat di tingkat RW untuk saling bahu membahu, mandiri dan cepat tanggap dalam kondisi darurat.

Shane mengatakan pihaknya telah sejak awal turun langsung dengan aksi nyata ke masyarakat dalam menghadapi Covid-19. Hal ini dilakukan guna membantu meringankan beban masyarakat juga sebagai bentuk kepedulian dalam membantu Pemerintah terutama Pemkot Bogor dalam menghadapi pandemi COVID-19.

“KPN sejak awal sudah ikut ambil bagian dalam perang melawan COVID-19 ini, mulai dari pembagian hand sanitizer, masker, wastafel portabel hingga Program Kampung Siaga Covid-19 di wilayah Jakarta dan Bogor. Untuk Program Kampung Siaga Covid-19 ini, kita melibatkan partisipasi dengan mengajak masyarakat di tingkat RW untuk gotong royong, saling bantu, mencoba untuk mandiri, namun juga segera dapat mengakses bantuan yang ada, cepat tanggap dalam kondisi kedaruratan. Virus ini kan gak kenal kelas masyarakat, gak kenal golongan, menghadapinya ya harus gotong royong,” jelas Shane, Minggu (5/4/2020).

“Hal ini juga adalah wujud kepedulian kami membantu Pemerintah terutama Pemkot Kota Bogor untuk bersama-sama mencegah penyebaran Covid-19 agar tak meluas. Apalagi sebelumnya KPN juga telah menyerahkan wastafel portabel ke Pemkot Bogor untuk masyarakat,” imbuhnya.

Shane menjelaskan hingga saat ini ada 6 Kampung Siaga COVID-19 di wilayah Kota Bogor. Kampung Siaga Covid-19 ada di wilayah RW 08 Kebon Pedes Kecamatan Tanah Sereal, RW 09 Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan, RW 09 Ciwaringin Kecamatan Bogor Tengah, RW 11 Banjarjati Kecamatan Bogor Utara, RW 05 Panaragan Kecamatan Bogor Tengah dan RW 04 Kedung Badak Kecamatan Tanah Sereal.

“Kampung Siaga COVID-19 ini adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat pada tingkatan kluster kampung, antar tetangga, menggugah kesadaran warga untuk menjaga diri masing-masing, saling bantu untuk bersama-sama menghadapi pandemi ini. KPN Kota Bogor bersama kepala wilayah dan warga bahu membahu dan bergotong royong melakukan penyemprotan disinfektan serta memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pencegahan penyebaran virus Corona. Seperti menjaga jarak atau physical distancing antar individu, selain itu tidak membuat keramaian atau kerumunan (social distancing), dan sedapatnya beraktifitas dan bekerja dari rumah saja (work from home).

Shane menuturkan selain penyemprotan, edukasi, dan sosialisasi, KPN juga membagikan wastafel portabel di Kampung Siaga COVID-19 sebagai sarana mencuci tangan bagi warga terlebih bagi yang beraktifitas atau bekerja di luar lingkungan mereka.

“Kita ingin dengan adanya wastafel portabel di Program Kampung Siaga COVID-19 ini, warga bisa lebih disiplin menjaga kebersihan dalam menjaga kesehatan diri sendiri maupun keluarga. Diharapkan warga tetap menjaga kebersihan lewat cuci tangan dengan sabun. Kita ingin warga tetap sehat, prinsipnya kita tidak bisa sehat sendiri kalau orang lain tidak sehat. Kalau kita ingin sehat kita juga bikin orang lain sehat,” ujar Shane.

Shane pun mengajak semua pihak untuk melepaskan kepentingan pribadi dan golongan dan bersama-sama bekerja melawan Pandemi COVID-19.

“Kita tidak punya waktu, kita tidak punya kemewahan untuk saling bertengkar ataupun menyalahkan. Ini saatnya kita bersatu padu, meletakkan semua perbedaan, kita kembali ke jati diri bangsa. Bangsa ini, bangsa yang tangguh karena kegotongroyongan, mari sama-sama kita hadapi, kita berbuat sesuai kemampuan kita masing-masing. Saya yakin kita akan melalui semua ini dengan baik, dan pada saatnya nanti, kita menjadi bangsa yang tangguh yang telah melewati bencana kemanusiaan yang luar biasa ini,” tutur Shane.

Shane juga memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang turut andil langsung dalam penanganan pencegahan penyebaran COVID-19, maupun yang memberikan dukungan baik moril maupun materil.

“Kami mengapresiasi kerja-kerja luar biasa oleh banyak pihak, baik Pemerintah, Pemkot Bogor dan kekuatan masyarakat sipil lainnya, terlebih lagi penghargaan yang sangat tinggi bagi para dokter dan kalangan medis. Begitu banyak bantuan moril dan materil dari teman-teman menunjukan semangat gotong royong bangsa ini masih ada,” pungkas Shane.

Ketua RW 09 Ciwaringin, Darmadji Amran mengucapkan apresiasi atas kerja sama dan bantuan KPN dalam keterlibatan program Kampung Siaga COVID-19.

“Kami sangat berterimakasih atas bantuan KPN dalam pembentukan Kampung Siaga COVID-19 ini, apalagi adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan diharapkan dapat mengurangi dan memberantas virus Corona. Karena di kampung kami ini warga sudah merasa was-was, semoga dengan adanya wastafel portabel dan penyemprotan disinfektan, warga kami dapat menjaga diri dengan memperhatikan kebersihan dan kesehatan untuk pencegahan penyebaran virus Corona,” ujar Darmadji.

Sedangkan Ketua DKM Al Athiiqiyyah Ustaz Ridwan berharap peran dan partisipasi KPN dalam pencegahan penyebaran virus Corona di wilayahnya bermanfaat bagi warga.

“Semoga kegiatan KPN dengan Kampung Siaga dan fasilitas yang diberikan untuk warga kami mendapatkan pahala dan ridho dari Allah SWT,” ucapnya.

Untuk diketahui Komite Penggerak Nawacita (KPN) merupakan kumpulan dari organ yang terus-menerus bekerja demi kebaikan tetap memimpin negeri ini, terdiri atas: Almisbat, Alumni Menteng 64, Bara JP, Blusukan Jokowi, KAPT, Kornas Jokowi, MAPPAN, Paguyuban Relawan Nusantara, Pengawal Pancasila Damai, RPJB dan Seknas Jokowi.

KPN mengajak semua lapisan masyarakat, semua jajaran pemerintahan dan semua kekuatan sipil yang ada untuk bergerak bersama, letakkan dahulu segala perbedaan, #saatnyagotongroyong, mari berbuat yang kita mampu lakukan.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

KPK Luncurkan Aplikasi “Jaga” untuk Awasi Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

Oleh

Fakta News
Aplikasi Jaga

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan aplikasi Jaga. Aplikasi ini diharapkan bisa membantu penyaluran bantuan sosial terkait penanganan pandemi virus Corona bisa tepat sasaran.

Peluncuran ini dilakukan secara virtual yang disiarkan langsung di YouTube KPK, Jumat (29/5/2020). Dalam peluncuran ini, Ketua KPK melakukan video conference bersama Menteri Sosial Juliari Batubara dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

Aplikasi ini diluncurkan langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Appstore atau Playstore.

“Hari ini kita luncurkan salah satu aplikasi yang dibangun KPK, yaitu Jaga Bansos,” kata Ketua Firli Bahuri.

“KPK sudah meluncurkan kerja sama dengan kementerian/lembaga, kita luncurkan aplikasi Jaga Bansos,” lanjutnya.

Ia mengatakan KPK juga telah mengeluarkan Surat Edaran KPK terkait penyaluran bansos tersebut. Firli mengatakan dalam surat edaran itu KPK merekomendasikan DTKS dijadikan rujukan untuk penyaluran bansos. Hal itu diharapkan penyaluran bansos bisa tepat sasaran.

“Kita sama ingin jamin bansos tepat sasaran dan tepat guna dan tidak ada penyimpangan. Terkait itu di Surat Edaran KPK bahwa bansos berbasis pada DTKs dan bisa ditambah data lapangan, apabila memang DTKs belum mencakup warga yang berhak menerima atau sebaliknya apabila masih ada data yang masuk DTKs tapi tidak layak, kita keluarkan,” tuturnya.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Ridwan Kamil Umumkan Kabupaten/Kota di Jabar yang Laksanakan The New Normal dan Lanjutkan PSBB Proporsional

Oleh

Fakta News
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Jakarta – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan bahwa pelaksanaan the new normal (Adaptasi Kebiasaan Baru atau AKB) hanya diizinkan untuk 60 persen daerah atau 15 Kabupaten Kota. Sisanya akan melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) proporsional.

Daerah yang Diizinkan Melakukan The New Normal (Adaptasi Kebiasaan Baru) yakni Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kota Sukabumi dan Kota Tasikmalaya.

Sedangkan wilayah yang melanjutkan PSBB proporsional adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, dan Kota Depok.

Dia menjelaskan, keputusan itu diambil berdasarkan data, evaluasi pelaksanaan PSBB tingkat provinsi hingga kajian dari ilmuwan. Salah satu ukuran yang diambil adalah angka reproduksi Covid-19 selama 14 ke belakang rata-rata berada di angka satu, bahkan dalam dua hari terakhir berada di angka 0,7. Mengikuti standar dari World Health Organization (WHO), wilayah dengan angka 1 itu dinyatakan bisa mengendalikan virus.

Kemudian, laju orang dalam pengawasan (ODP) menurun, tidak terlepas dari kinerja kepolisian bisa menahan masyarakat mudik. Polda Jabar ia sebut sudah menahan belasan ribu kendaraan dari Jawa Tengah tidak melintas ke Jawa Barat untuk tujuan DKI Jakarta.

Indikator terakhir yang menjadi acuan keputusan adalah angka pasien positif yang dirawat di Rumah Sakit turun. Kinerja dokter dan tenaga kesehatan bisa menekan pasien tidak perlu dirawat. Saat ini, angka keterisian ruang perawatan maupun isolasi pasien Covid-19 di Jawa Barat berada di angka 30,2 persen.

“Kami adalah provinsi yang sudah melakukan PSBB secara masif mungkin paling besar se-Indonesia, PSBB Provinsi mengawal 50 juta warga Jabar. Seluruh warga Jabar yang hampir 50 juta itu tidak ada yang tidak melalui sebuah proses screening yang namanya PSBB,” kata Ridwan Kamil saat konferensi pers daring, Jumat (29/5).

“Kami setiap mengambil keputusan harus berdasarkan data. Tidaklah ada keputusan yang tidak berbasis data. Kami tidak ingin gegabah, tidak ingin asal asalan dalam mengambil keputusan,” ujar dia.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bappenas Susun Protokol dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19

Oleh

Fakta News
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko

Jakarta – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun protokol untuk menuju masyarakat produktif dan aman di tengah pandemi COVID-19, dengan mengacu pada tiga kriteria yang digunakan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko mengatakan ketiga kriteria itu juga sekaligus menjadi parameter untuk menentukan layak atau tidaknya suatu wilayah sebelum menerapkan kenormalan baru.

“Bappenas telah menyusun protokol untuk masyarakat produktif dan aman COVID-19. Jadi ada tiga kriteria yang digunakan mengacu pada WHO,” jelas Subandi di Media Center GugusTugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat (29/5).

Adapun kriteria yang pertama adalah epidemologi. Dalam hal ini, angka reproduksi dasar daya tular awal untuk COVID-19 berkisar antara 1,9 sampai 5,7. Artinya satu orang dapat menularkan virus kepada 2 sampai 6 orang. Hal itu sangat tinggi, dan harus dapat diturunkan hingga di bawah satu.

“Daya tular harus di bawah satu,” jelas Subandi.

Kriteria yang ke dua adalah sistem kesehatan, yang mana hal ini dengan mengukur kemampuan pelayanan kesehatan. Sebagaimana syarat yang dianjurkan oleh WHO bahwa suatu wilayah harus mampu memiliki kapasitas tempat tidur 20 persen lebih banyak dari adanya kasus baru.

“WHO memberikan syarat bahwa jumlah kasus baru rata-rata harus dapat dilayani dengan jumlah tempat tidur 20 persen lebih banyak dari penderita kasus baru,” jelas Subandi.

Kemudian kriteria selanjutnya adalah surveillance yang cukup. Subandi mengatakan bahwa syarat lain yang harus ditegakkan untuk menuju kenormalan baru adalah dengan menjamin bahwa jumlah pengawasan melalui tes dapat tercukupi.

“Jumlah tes yang cukup. Bappenas telah mengarahkan agar merujuk pada WHO 1 dari 1.000 sebagaimana yang telah dilakukan oleh Brasil,” kata Subandi.

Selanjutnya data dari ketiga kriteria itu akan dikumpulkan ke dalam dashboard yang dikoordinatkan oleh sistem aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 untuk kemudian dianalisa.

Dari analisa itu maka dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi tiap-tiap daerah apakah sudah dapat mengendalikan kasus COVID-19 atau belum.

Dalam hal ini, Bappenas juga telah mengumpulkan seluruh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk meminta dukungan data harian real time sebagai analisa yang lebih kredibel.

Menurut Subandi, dalam melaksanakan tiga kriteria tersebut juga dibutuhkan kolaborasi dari berbagai sektor. Sebab melawan pandemi COVID-19 tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi juga dibutuhkan peran unsur lainnya dalam ‘pentaheliks’ meliputi dunia usaha, akademisi/komunitas, masyarakat dan media massa sehingga tercipta pemahaman yang sama.

“Melawan pandemi ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Masyarakat harus paham dan melaksanakan protokol kesehatan. Dan juga nanti bagaimana bisnis melakukan itu, termasuk media yag bisa menyampaikan informasi yang betul untuk pemahaman yang sama,” tutup Subandi.

 

(hels)

Baca Selengkapnya