Terima Pengurus PHDI, Wapres Ma’ruf Tekankan Peran Utama Tokoh Agama Dalam Wujudkan Kerukunan Nasional
Jakarta – Sebagai negara yang majemuk, Indonesia rentan dengan potensi konflik yang mungkin terjadi antarsuku dan antarumat beragama. Oleh karena itu, kerukunan di masyarakat perlu dijaga secara konsisten oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk para pemuka agama dalam mewujudkan kerukunan nasional.
“Pemerintah sendiri secara konsisten menjalankan menjaga kerukunan dengan berbagai pranata yang ada. [Mulai dari] tata pemerintahan, tapi juga tentu para tokoh agama. Tokoh umat beragama supaya menjadi elemen utama dalam menjaga kerukunan,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin saat menerima audiensi Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) secara virtual di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Kamis (28/10/2021).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, kerukunan antarmasyarakat merupakan unsur utama yang dapat membentuk kerukunan nasional, dan kerukunan nasional merupakan pilar yang kuat dalam mewujudkan stabilitas nasional. Untuk itu, Wapres menekankan bahwa menjaga kerukunan merupakan suatu hal harus dilaksanakan.
“Kita sama-sama terus menjaga mengawal kerukunan karena bangsa kita ini bangsa yang majemuk. Karena itu, mengawal kerukunan ini menjadi suatu keniscayaan buat kita bersama,” tegas Wapres.
Pada kesempatan yang sama, Wapres juga mengimbau kepada seluruh pemuka agama dan umat beragama agar dapat secara bijak menghadapi disrupsi teknologi dan informasi yang saat ini berkembang dengan pesat. Sebab, disrupsi ini dapat menyebabkan masyarakat terkonsumsi oleh berita bohong yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Seperti kita ketahui bahwa dampak negatif dari era teknologi informasi ini banyak terjadi berita bohong, hoax. Berita bohong ini kalau kita tidak antisipasi dapat berakibat merusak, menghancurkan daripada keutuhan bangsa kita ini. Sebab, sekarang ini antara kebenaran dan kebohongan itu sama, ya. Hingga umat kita supaya lebih cerdas menghadapi isu-isu hoax, berita-berita hoax ini,” imbau Wapres.
“Menyiapkan umat Hindu yang tergabung dalam PHDI dalam menghadapi era perubahan disrupsi teknologi yang sangat cepat ini. Sehingga umat Hindu pada khususnya dan umat beragama pada umumnya bisa lebih siap menghadapi perubahan ini,” tambahnya.
Menutup audiensi Wapres berpesan, terkait penanganan pandemi Covid-19, agar seluruh elemen masyarakat, termasuk PHDI dapat terus mengampanyekan pola hidup sehat diantaranya dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan mendukung akselerasi pemberian vaksinasi di Indonesia.
“Sekali lagi saya juga mengharapkan peran dari PHDI karena kita sekarang masih dalam menghadapi Covid-19 dan belum berakhir. Kita berharap jangan sampai ada gelombang ketiga. Nah, itu supaya masyarakat kita tetap menjaga protokol kesehatan, mengikuti vaksinasi dan juga mematuhi [aturan-aturan] dalam berbagai kegiatan, yaitu aturan-aturan Peduli Lindungi, unsur kesehatan, untuk kebaikan masyarakat itu sendiri,” pungkas Wapres.
Sebelumnya, Ketua Umum PHDI Wisnu Bawa Tenaya melaporkan tentang agenda yang akan diselenggarakan oleh PHDI yaitu Mahasabha XII. Selain itu, ia juga melaporkan konsistensi PHDI dalam menjaga kerukunan antarumat beragama serta dalam mengawal program-program pemerintah.
“Kami juga seperti arahan Bapak tadi, kita teruskan juga untuk membumikan Pancasila, moderasi beragama, stunting, kesehatan kita, kami teruskan ini Pak. Mudah-mudahan karena kami tahu juga untuk tahun depan tahun toleransi, akan ada G-20, kami berharap ini bisa guyub semua umat, kemudian kami berupaya untuk selalu seperti Pak Wakil Presiden arahkan kepada kami,” lapor Wisnu.
BERITA
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.
”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.
Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.
“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).
“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.
BERITA
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
BERITA
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.
“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.
“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.
Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.