Terima Pengurus PGGP, Wapres Ma’ruf Minta Gereja Dukung Sinkronisasi Program-Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat
Jakarta – Saat ini, pemerintah berupaya keras merealisasikan berbagai program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Namun, keseluruhan agenda yang disusun baik oleh pemerintah pusat maupun daerah harus dapat disinkronisasi agar tidak terjadi tumpang tindih di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berbagai pihak, salah satunya Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP) yang keberadaannya dekat dengan masyarakat.
“Pertama kita menggunakan pendekatan keamanan untuk kesejahteraan, badan pengarahnya, kemudian juga menyusun rencana induk percepatan pembangunan Papua yang program-programnya harus disinkronisasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Untuk semua itu, kita pemerintah tidak mungkin jalan sendiri. Satu paling penting itu adalah kehadiran gereja,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menerima audiensi Badan Pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP) di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara Nomor 15, Jakarta, Rabu (20/04/2022).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, di tengah pluralisme yang ada, PGGP yang terdiri dari pemuka agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik diharapkan dapat menjadi penyebar pesan damai di tanah Papua dan menjadi mediator apabila terjadi gesekan di masyarakat.
“Gereja-gereja lokal dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan itu. Kami menekankan perlunya penguatan peran gereja khususnya PGGP,” imbau Wapres.
Salah satu cara yang dapat ditempuh, tambahnya, dengan melakukan kolaborasi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sehingga pesan damai tersebut dapat juga sampai ke umat antaragama.
“Berkolaborasi dengan FKUB dan lembaga-lembaga lintas agama menyebarkan pesan-pesan perdamaian dari tanah papua,” papar Wapres.
Ia juga menekankan agar para pemuka agama, khususnya yang tergabung dalam PGGP, untuk tidak mudah terpengaruh dengan kepentingan politik tertentu. Sebab, sebagai pemuka agama yang memiliki jemaah dan tutur katanya di dengar oleh masyarakat, hal tersebut menjadi penentu dalam menciptakan perdamaian dan kerukunan di tengah masyarakat.
“Gereja-gereja lokal dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan itu. Kami menekankan perlunya penguatan peran gereja khususnya PGGP,” tegas Wapres.
“Harus ada perubahan paradigma melalui peran gereja,” lanjutnya.
Menutup audiensi, Wapres berpesan bahwa seluruh upaya yang sedang dirintis saat ini agar dijalankan dengan sebaik-baiknya dan dengan cara yang baik agar nantinya dapat diwariskan kepada generasi penerus dengan baik dan harmonis.
“Kita harus mewariskan situasi damai, situasi yang kondusif, bagian penting yang harus kita kuat, saya yakin tidak pernah berhenti,” pungkas Wapres.
Sebelumnya, Ketua PGGP Papua Barat Sherly Parinussa, mengungkapkan optimisme dan dukungannya terhadap program yang dirancang oleh pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Ia juga menyampaikan bahwa PGGP akan bersama-sama pemerintah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan program ini di antaranya dengan menghadirkan umat yang benar-benar memahami tugas tanggung jawabnya.
“Kami pastikan kehadiran kami sebagai tokoh agama, pendeta akan bersama dengan Bapak Ma’ruf Amin, kami akan menopang Bapak dalam percepatan pembangunan Papua,” ungkap Sherly.
Hadir dalam audiensi ini Ketua Umum PGGP Papua Pdt. Hiskia Rollo, Ketua PGGP Papua Barat Pdt. Sherly Parinussa STH, serta anggota PGGP di antaranya Jhony Banua Rouw, Pdt. Simson Aronggear, Pdt. Kornelius Sutriyono, Pdt. Jalahan Sianturi, Pdt. Dr. James Wambrauw, dan Max Fredrik Leatemia.
Sementara Wapres didampingi oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wapres Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, M. Imam Azis, serta Arif Rahman.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
