Terima Ketum PKP, Wapres Ma’ruf Tekankan Peran Parpol dalam Pemulihan Ekonomi dan Menjaga Keutuhan Bangsa
Jakarta – Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan pemerintah terus berusaha menghadapi berbagai tantangan bangsa saat ini baik dalam upaya pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi covid-19 juga dalam upaya menjaga keutuhan bangsa. Terkait hal ini, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian tetapi memerlukan dukungan dari berbagai pihak termasuk partai politik.
“Penting dukungan berbagai pihak termasuk partai-partai politik, baik partai di parlemen maupun non parlemen,” kata Wapres saat menerima audiensi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP) Mayor Jenderal TNI Marinir (Purn) Yussuf Solichien beserta jajarannya di Kediaman Resmi Wapres, Rabu (08/12/2021).
Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa tantangan di masa pandemi ini selain memulihkan ekonomi adalah menekan angka kemiskinan.
“Jadi salah satu yang menjadi tugas pemerintah sekarang (adalah) menekan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem. Jangan sampai kita menjadi negara maju tapi dibebani oleh kemiskinan,” tegasnya.
Oleh sebab itu, kata Wapres, pemerintah akan berupaya keras untuk menghapus angka kemiskinan ekstrem hingga 0% dan menurunkan angka kemiskinan umum hingga 8% pada 2024. Adapun caranya melalui dua program yaitu perlindungan sosial berupa pemberian bantuan sosial (bansos) dan pemberdayaan masyarakat.
“Tidak hanya kemiskinan ekstrem yang mencapai 0% pada 2024, tetapi diharapkan angka kemiskinan umum kita turun hingga 8%,” tekadnya.
Selain membantu mengatasi pandemi, pada kesempatan ini Wapres juga menuturkan pentingnya peran partai politik dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.
“Partai ini penting sekali baik di dalam merumuskan, mengawal, dan mengawasi (kebijakan), dan lebih dari itu tentu menjaga negara ini dan keutuhan bangsa,” ujarnya.
Seperti halnya dalam kehidupan beragama, sebut Wapres, semua agama dapat mendakwahkan agamanya sepanjang dalam koridor bingkai NKRI.
“Saya sering katakan jangan menggunakan narasi-narasi yang bisa menimbulkan konflik. Narasinya harus narasi kerukunan, jangan narasi konflik,” tegasnya lagi.
Sebelumnya, Ketua Umum DPN PKP Yussuf Solichien melaporkan bahwa PKP baru saja menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
“Hasil Munaslub tersebut yang pertama merubah nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kembali ke khitahnya manjadi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) saja,” ungkap Yussuf.
Selain itu, lanjut Yussuf, hasil Munaslub menegaskan bahwa PKP akan terus menjadi garda terdepan dan benteng Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dari segala macam ancaman, seperti disintegrasi bangsa, radikalisme, terorisme, intoleran, dan ancaman-ancaman lain terutama pihak yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain.
“Mungkin karena sejarahnya PKP ini didirikan oleh sesepuh TNI jadi sangat kental Pancasila dan nasionalismenya,” ujarnya.
Lebih jauh, kata Yussuf, dalam bidang hukum PKP akan terus mendukung segala upaya pemberantasan korupsi di tanah air.
“PKP meminta agar koruptor yang tidak memiliki hati nurani, merampok uang rakyat khususnya di masa krisis pandemi ini agar diberi hukuman maksimal,” tegasnya.
Kemudian terkait pandemi Covid-19, Yussuf mengungkapkan bahwa PKP memberikan apresiasi yang sangat besar kepada pemerintah yang telah berupaya keras menangani wabah Covid-19 sehingga kasusnya saat ini mulai melandai. PKP pun meminta agar program vaksinasi nasional terus dipercepat agar segera tercipta kekebalan komunal (herd immunity).
“Meskipun ada ancaman Omicron, kami yakin pemerintah akan dapat menangani masalah ini dengan baik,” ucapnya.
Pada kesempatan ini, Yussuf juga melaporkan bahwa terkait adanya bencana erupsi Gunung Semeru, PKP telah menerjunkan anggotanya untuk membantu upaya tanggap darurat di lokasi bencana.
“PKP telah menerjunkan Satgas Jawa Timur di TKP dalam rangka PKP peduli untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana di sana,” lapornya.
Terakhir, Yussuf mengungkapkan bahwa PKP sebagai salah satu partai koalisi pemerintah akan terus mengawal pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin hingga tuntas.
“Kami dari PKP tetap akan konsisten untuk mengawal pemerintahan Bapak,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
