Terima Audiensi PCINU, Wapres Dorong Penyebaran Islam Moderat bagi Muslim di Jepang
Jakarta – Usai melakukan dialog dengan pelaku usaha industri halal di Jepang, Wakil Presiden (Wapres) K.H Ma’ruf Amin menerima audiensi Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Jepang di Ruang Shikinoma, Hotel The Mitsui, Kyoto, Jepang, Selasa (07/03/2023). Pertemuan ini untuk membahas sekaligus mendorong penyebaran Islam moderat bagi muslim di negara tersebut.
“Ini pertemuan Wapres dengan kader-kader PCINU di Jepang. Pertemuan ini lebih pada bagaimana teman-teman diaspora berbasis NU ingin mengembangkan jejaring Islam moderat di Negeri Sakura di Jepang,” kata Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi usai audiensi.
Meskipun praktik budaya dan agama di Jepang tidak menghadapi kendala, Masduki mengingatkan bahwa kader NU tetap harus mengikuti aturan lokal.
“Tadi juga ada semangat yang luar biasa dari kader-kader NU, tentang bagaimana jejaring NU di Jepang sudah terbentuk sampai ke tingkat-tingkat MWCI (Majelis Wakil Cabang Istimewa), bahkan ada rencana dari masing-masing MWCI ada semacam alamat kantor entah berupa kantor sementara atau mungkin ada semacam kantor tetap,” ujarnya.
Pembentukan MWCI, ungkap Masduki, tak lepas dari cita-cita NU yang memasuki abad kedua untuk go global.
“Go global ini bagaimana NU di Jepang mesti berkembang dan harus dikembangkan. Tentu saja tidak hanya di Jepang tapi di daerah-daerah lain, tapi konteks ini pak Wapres concern dengan masyarakat Islam di Jepang khususnya NU,” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas rencana pembangunan masjid dan pesantren. Terkait hal ini, Masduki mengatakan, Wapres menyanggupi dan memastikan pengusaha-pengusaha muslim NU dapat membantu. Pembangunan masjid dan pesantren tersebut bertujuan menyebarkan Islam Wasathiyah di Jepang
Sementara itu, Wapres K.H Ma’ruf Amin mengatakan di Indonesia sebagai negara yang majemuk dan mayoritas penduduknya muslim, perbedaan merupakan kekuatan untuk keutuhan sebuah bangsa. Oleh karena itu, untuk semakin menguatkan kekuatan ini, diperlukan moderasi dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam mengimplementasikan paham agama yang berbeda.
“Islam moderat, apalagi NU sebagai penganut Islam yang moderat, yang rahmatan lil alamin. Orang mencari Islam moderat seperti apa. Islam wasatiyah itu sekarang orang mencari, Timur Tengah itu tidak ketemu, ketemunya justru di Indonesia,” ujar Wapres.
Lebih lanjut Wapres menegaskan, Islam wasatiyah merupakan ajaran Islam yang toleran dan memiliki kerangka berpikir tidak terlalu berlebihan tetapi tidak juga statis namun dinamis.
“Jadi cara berpikir statis itu bukan NU. karena itu dibangun lah kontekstualisasi pemikiran persoalan yang dihadapi nasional maupun global,” terang Wapres.
Oleh karena itu, Wapres menekankan ke depan diperlukan pemikiran yang bersifat moderat dari seluruh masyarakat, termasuk PCINU Jepang, berupa gagasan yang sifatnya kearah perbaikan untuk kemaslahatan masyarakat.
Pemikiran tersebut, tambah Wapres, diantaranya harus meliputi tiga paradigma NU.
“Paradigma NU itu ada tiga, yaitu menjaga yang lama yang baik. Kedua mengambil yang lebih baru yang baik, jadi melakukan transformasi. Inilah yang sering kita dengar istilah _al-muhafadhotu ‘ala qodimis sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah._ Saya kemudian tambahkan yang ketiga, yaitu _al-ishlah ila ma huwal ashlah tsummal ashlah fal ashlah,_ atau yang dapat diartikan sebagai upaya perbaikan ke arah yang lebih baik lagi, inilah inovatif,” paparnya.
Artinya, kata Wapres, pemikiran yang dihasilkan harus melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan, secara sustainable. Jadi _continuous improvements_ (perbaikan terus-menerus).
“Nah ini lah harus ada inovatif, transformatif. Itu kan membutuhkan kerangka berpikir cerdas. Baik di Jepang atau di tanah air, NU harus memperoleh generasi muda yang berilmu dan berpikir ke depan,” pungkas Wapres.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
