Connect with us

Terbesar di ASEAN, UEA Dukung Pembangunan PLTS Terapung di Cirata Dengan Investasi Rp1,8 Triliun

Presiden Jokowi dan Sheikh Mohammed Bin Zayed menyaksikan persetujuan kerjasama antara Menteri ESDM Arifin Tasrif dengan mitra kerjanya, usai pertemuan bilateral di Istana Qasr Al Watan, Abu Dhabi, UEA, Minggu (2/1).

Jakarta – Sebanyak 11 perjanjian bisnis yang berhasil diteken antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab (UEA), pada kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Abu Dhabi, Minggu (12/1), sebagian mengarah ke bisnis energi.

Siaran pers Kementerian ESDM menyebutkan, salah satu dari kesepakatan bisnis yang akan dijalankan adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Waduk Cirata, Jawa Barat.

“Perusahaan energi baru terbarukan (EBT) Masdar, yang berbasis di Abu Dhabi, PEA, nantinya akan bermitra dengan PT Pembangkit Jawa Bali Investasi (PJBi) membangun PLTS Terapung Cirata sebesar 145 Mega Watt Peak (MWp),” tulis siaran pers yang disampaikan Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, Senin (13/1).

Menurut Kementerian ESDM, investasi di pembangkit ini diperkirakan mencapai Rp1,8 triliun. PLTS Terapung Cirata diproyeksikan memecahkan rekor pembangkit bertenaga surya terbesar di ASEAN setelah PLTS di Filipina, Cadiz Solar Powerplant sebesar 132,5 MW.

Selain pengembangan Energi Baru Terbarukan, dalam pertemuan bilateral Presiden Jokowi dengan Putra Mahkota UEA, Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ), di Istana Qasr Al Watan, Abu Dhabi, Minggu (2/1), ditandatangani pula kesepakatan bisnis sejumlah proyek migas seperti pengembangan Refinery Development Master Plan (RDMP) RU V Balikpapan antara Pertamina dengan Mubadala, potensi minyak mentah di Balongan antara Pertamina dengan ADNOC, hingga penyediaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) antara ADNOC dengan Pertamina.

Pada subsektor mineral, ditandatangani pula kerja sama Emirates Global Aluminium (EGA) dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dalam rangka penambahan produksi ingot alloy dan billet. Pada masa uji coba penambahan produksi direncanakan sekitar 20 ribu ton, dimana kapasitas produksi normal saat ini mencapai 250 ribu ton.

Berikut rincian kerja sama bisnis antara PEA-Indonesia di sektor energi:

  1. LPG Supply Contract antara Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) dan Pertamina dengan nilai kontrak USD90-270 juta;
  2. RIPA (Refinery Investment Principle Agreement) antara Mubadala Investment Company dan Pertamina untuk melanjutkan negosiasi kepemilikan hingga 49% saham PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) – RDMP RU V dengan total potensi kerjasama senilai USD1,6 miliar;
  1. MoU antara ADNOC dan Pertamina tentang kerja sama pengembangan Project Crude to Petrochemical USD10,1 miliar;
  2. Penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) untuk PLTS Terapung Cirata antara PT PJB dengan Masdar, proyeksi nilai investasi USD 129 juta;
  3. Adendum MoU antara Emirates Global Aluminium (EGA) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dalam rangka mengakomodir penetapan jangka waktu kerja sama. Proyek Peningkatan Kapasitas Tungku Peleburan termasuk transfer teknologinya dari 250 ktpa (kilo tonnes per annum) menjadi 300 ktpa, Technical Exchange di bidang Reduction Technology dan proyek Greenfield Aluminium Smelter di Kalimantan Utara berkapasitas 500-1.000 ktpa.

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kasus Wahyu Setiawan Dinilai Ada Dugaan Cacat Hukum dan Penipuan

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kasus yang menjerat komisioner KPU Wahyu Setiawan begitu menyedot perhatian publik. Selain karena posisinya sebagai anggota penyelenggara pemilu, juga karena konstruksi kasusnya yang menimbulkan perdebatan hukum.

Anggota Tim Kuasa Hukum DPP PDI Perjuangan, Maqdir Ismail menyampaikan, kasus yang menjerat Wahyu Setiawan bermula dari perbedaan penafsiran KPU atas putusan Mahkamah Agung mengenai pelimpahan suara caleg terpilih yang neninggal dunia.

“Yang diminta DPP PDI Perjuangan itu dasarnya putusan MA, bahwa partai memiliki kedaulatan melimpahkan suara caleg terpilih yang meninggal dunia,” kata Maqdir, dalam diskusi bertajuk ‘Ada Apa di Balik Kasus Wahyu Setiawan’ yang digelar Indonesia Law Reform Institute (ILRINS), di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1/2020).

“Perbedaan ini harus kita kembalikan pada penafsir tunggal perundang-undangan adalah MA, bukan KPU,” ungkap Maqdir.

Selanjutnya, Maqdir menyatakan tidak ada usaha menghalangi penyelidik KPK yang datang pada 9 Januari 2020 ke DPP PDI Perjuangan.

“Harus menjadi catatan bagi KPK, apa yang disebut sebagai penggeledahan atau penyitaan di DPP, itu tidak ada. Itu dasarnya apa, karena dilakukan saat belum ada surat, belum ada barang bukti, dan belum ada tersangka,” ungkap Maqdir.

Sementara itu, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Yenti Ganarsih, menduga kasus Wahyu Setiawan adalah penipuan. Yenti menyampaikan hal itu karena Wahyu dia yakini tidak mampu mengubah putusan KPU yang diputuskan kolektif kolegial bersama komisioner KPU lainnya.

“Kronologis penting bagi penegak hukum untuk melihat modus, kenapa Harun Masiku percaya bisa dibantu jadi anggota DPR?” kata Yenti.

“Bisa jadi Harun mau mundur, tetapi Wahyu menawarkan atau memeras, maka dilihat apakah kronologi memenuhi unsur yang ada,” ungkap Yenti menambahkan.

Sedangkan politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu menyampaikan, akar kasus Wahyu Setiawan adalah sikap KPU yang tidak menjalankan putusan MA. Dia meminta MA buka suara untuk memperjelas apakah ada pembangkangan yang dilakukan KPU atau tidak.

“Dalam kasus Wahyu Setiawan, Mahkamah Agung harus bicara, apakah KPU melakukan pembangkangan atau tidak terhadap putusan MA?” ucap Adian.

“Jangan-jangan, Harun Masiku adalah korban dari iming-iming oknum KPU yang bermain. Karena Harun Masiku hanya memperjuangkan haknya menjadi anggota DPR. Dasarnya adalah putusan MA yang menyebut pengalihan suara caleg terpilih yang meninggal dunia menjadi kewenangan partai,” ungkap Adian.

Adian juga membantah ada penghadangan penyelidik KPK di Kantor DPP PDI Perjuangan.

“Dari CCTV terlihat. Saya menyangkal ada keributan di DPP PDI Perjuangan saat KPK datang, ada videonya, KPK punya nggak videonya?” ujar Adian.

Menanggapi para pembicara lainnya, Ketua Lembaga Perlindsungan Saksi dan Korban (LPSK), Hasto Atmojo Suroyo, menyampaikan, pihaknya dapat memberi perlindungan jika Harun Masiku ditetapkan menjadi korban penipuan oleh penegak hukum.

“Harun Masiku bisa dilindungi LPSK saat sudah ada putusan penegak atau lembaga hukum bahwa dia adalah korban penipuan yang dilakukan oknum di KPU,” ucap Hasto.

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

IKA ITS Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Bencana Banjir-Longsor di Bogor dan Lebak Banten

Oleh

Fakta News
Ikatan Alumni ITS (IKA ITS) menyerahkan bantuan kepada warga terdampak bencana di Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Sabtu (18/1/2020).

Bogor – Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKA ITS) Surabaya, menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bogor dan Lebak Banten, Sabtu (18/1/2020). Penyaluran bantuan ini dilakukan bersama organ relawan Komite Penggerak Nawacita (KPN) dengan mengunjungi sejumlah lokasi terdampak bencana.

Lokasi pertama yang dikunjungi oleh IKA ITS adalah posko pengungsian di Kampung Cipugur, Desa Cileuksa yang berada di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Di posko ini menampung 700 jiwa dari 194 KK yang berasal dari Dusun Ranca Nangka yang saling bersebelahan.

Dusun Ranca Nangka kini hilang setelah diterjang longsor pada 1 Januari 2020 lalu. Dusun di kaki Gunung Halimun itu kini ditinggal pergi penghuninya.

Rumah-rumah yang ada di dusun itu rata dengan tanah, hanya tersisa dua yang masih terlihat, tapi itu pun rusak parah. Bencana longsor itu menghancurkan sepenuhnya kampung tersebut.

Perwakilan IKA ITS Sitta Rosdaniah menuturkan penyaluran bantuan dari alumni ITS sebagai bentuk kepedulian dan rasa prihatin bagi warga terdampak bencana. Diharapkan bantuan tersebut dapat membantu meringankan penderitaan warga sehingga mereka dapat lebih kuat menjalani kehidupan sehari-hari. Adapun bantuan yang diberikan obat-obatan, beras, perlengkapan sholat, alat-alat kebersihan dan sepatu boot.

“Kami sangat prihatin atas bencana yang terjadi di awal tahun ini. Pemberian bantuan ini merupakan bentuk dukungan moril dan materil dari alumni ITS bagi para warga yang hingga saat ini masih bergulat dengan bencana. Diharapkan bantuan yang diberikan bisa memperkuat kondisi fisik dan mental para korban,” terang Sitta.

“Dalam penyaluran bantuan ini, kami juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama KPN untuk mengumpulkan informasi mengenai kondisi korban dan kebutuhan yang diperlukan. Informasi yang kami himpun, saat ini para korban membutuhkan bantuan makanan, pakaian, obat-obatan, alat ibadah dan juga perlengkapan untuk membantu mereka membenahi area pemukimannya,” imbuh Sitta.

Selain di Desa Cileuksa, IKA ITS juga menyalurkan bantuan ke Desa Harkatjaya, Pasir Madang, Desa Bojong Tenjo, Desa Mayak di Lebak Banten

IKA-ITS pun berharap kondisi yang ada bisa segera teratasi dan langkah-langkah pemulihan yang diperlakukan secepatnya dilakukan agar aktivitas warga bisa berjalan seperti sedia kala.

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Bertolak ke Labuan Bajo

Oleh

Fakta News
Presiden saat tiba dan disambut Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Minggu (19/1).

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta Ibu Negara Iriana pada hari ini, Minggu (19/1), bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) guna melakukan kunjungan kerja.

Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden dan rombongan lepas landas sekitar pukul 09.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1. Kepala Negara dan rombongan tiba di Bandara Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sekitar pukul 11.50 WITA.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono yang turut dalam penerbangan mengatakan, Presiden dan Ibu Iriana akan melakukan sejumlah agenda kerja hingga Selasa, 21 Januari 2020.

“Besok Presiden akan meninjau proyek pembangunan terminal multipurpose Labuan Bajo dan meninjau kawasan Puncak Waringin. Selain itu, Presiden juga akan meresmikan sarana pendukung pariwisata, yaitu sebuah hotel milik BUMN,” kata Heru.

Lebih lanjut, Heru juga mengatakan kunjungan kerja kali ini juga akan dimanfaatkan Presiden untuk meninjau infrastruktur pendukung pariwisata di Labuan Bajo.

“Seperti kita ketahui, Labuan Bajo merupakan salah satu dari lima destinasi wisata super prioritas tahun ini,” ucap Heru.

Pada bulan Juli 2019, Presiden telah meninjau infrastruktur di Labuan Bajo. Dalam beberapa kesempatan Presiden memang selalu menegaskan jika dirinya akan selalu memantau langsung pembangunan suatu infrastruktur.

Turut menyertai Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi NTT antara lain, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Staf Khusus Presiden Adamas Belva Syah Devara.

 

Chrst

Baca Selengkapnya