Terapkan Prosedur dan Prokes Standar WHO, Ketua Satgas Yakini Indonesia Mampu Selenggarakan Event Besar Internasional
Gianyar – Bali akan kembali menjadi pusat perhatian dunia dalam waktu dekat. Pulau Seribu Pura ini akan menjadi tuan rumah beberapa ajang berskala internasional seperti event bulutangkis Masters Super 750 pada November 2021, Indonesia Open 2021 pada November 2021, BWF World Tour Finalis pada Desember 2021, konvensi tentang bahaya merkuri bertajuk ‘COP-4 Minamata Convention’ pada Maret 2022 hingga KTT G-20 pada Oktober 2022.
Mengingat perhelatan internasional tersebut akan dilangsungkan pada saat pandemi, maka Presiden Joko Widodo meminta secara khusus kepada seluruh pihak agar mengantisipasi adanya potensi lonjakan gelombang COVID-19.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Letjen TNI Ganip Warsito mengatakan bahwa beberapa strategi pencegahan dan penanganan COVID-19 telah disiapkan demi menyongsong beberapa event ke depan sesuai prosedur dan protokol kesehatan yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hal itu sekaligus akan membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menghelat sejumlah event internasional yang aman dari COVID-19.
“Kita harus bisa membuktikan kepada dunia, bahwa Bangsa Indonesia sanggup untuk melaksanakan event tersebut dengan tetap memperhatikan prosedur dan protokol kesehatan sesuai standar dari WHO,” ujar Ganip saat memberikan arahan dalam deklarasi Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan deklarasi Gojek Peduli Bencana se-Bali di Gianyar, Bali, Senin (26/10).
Sebagaimana menurut arahan dan perintah Presiden Joko Widodo, strategi pencegahan dan penanganan COVID-19 menjadi dasar yang harus segera dimplementasikan. Sebab, pemerintah juga telah memutuskan untuk membuka kembali pariwisata di Pulau Dewata sejak 14 Oktober 2021.
Tentunya keputusan tersebut diambil atas pertimbangan dan evaluasi dari hasil penanganan COVID-19 di Bali yang dianggap baik dan siap untuk menerima kembali wisatawan maupun penyelenggaraan event-event nasional hingga internasional berskala besar.
“Keputusan ini tentu saja memiliki implikasi bahwa pemerintah daerah bersama masyarakat dan pelaku usaha benar-benar harus menyiapkan diri sebaik mungkin, agar pembukaan kembali kegiatan ekonomi bisa berjalan berkelanjutan dengan didukung dengan penerapan disiplin protokol kesehatan yang tinggi,” kata Ganip.
Ganip mengatakan semua pihak patut bersyukur bahwa pengendalian COVID-19 di Indonesia berjalan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga, yang masih berjibaku dengan kenaikan kasus, akibat serangan varian-varian baru dari penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ini.
“Strategi utama pengendalian Covid-19 dari Pandemi menuju Endemi, yaitu dengan disiplin 3M yang kuat, pelaksanaan 3T yang tinggi, dan cakupan serta percepatan vaksinasi yang luas, wajib menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
BNPB sendiri, menurut Ganip akan menjadi pengampu satu perhelatan internasional di bidang penanggulangan bencana yakni Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR), yang akan dilaksanakan di Nusa Dua, Bali pada bulan Mei 2022 nanti.
Selain ancaman COVID-19, Ganip menjelaskan bahwa Bali merupakan wilayah yang memiliki potensi bencana non-alam. Sehingga, tantangan yang ada dan harus dihadapi tidak semata-mata terbatas pada bagaimana semua pihak bisa mengendalikan COVID-19, namun juga termasuk bencana non-alam.
“Kita juga mengetahui bahwa Bali juga sarat dengan potensi bencana alam yang kompleks, yang juga bisa berdampak sangat signifikan terhadap pariwisata dan kegiatan ekonomi lainnya,” jelas Ganip.
Masih segar dalam ingatan, fenomena letusan Gunung Agung pada tahun 2017 yang lalu telah menimbulkan kerugian. Setidaknya ada 40 ribu orang harus dievakuasi. Bandara I Gusti Ngurah Rai, harus ditutup dengan membatalkan setidaknya 400 penerbangan yang juga berdampak pada sedikitnya 59 ribu calon penumpang.
Tingginya potensi bencana alam di Bali, juga diingatkan kembali Ganip Warsito saat 3 warga di Kabupaten Bangli dan Karangasem menjadi korban dari gempa berkekuatan Magnitudo 4.8, yang menyebabkan longsor di Desa Trunyan, Karangasem, pada tanggal 16 Oktober 2021 yang lalu.
“Untuk itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita semua, harus dilakukan untuk semua jenis bencana, yang berpotensi terjadi di wilayah Bali,” pesannya.
Pada kesempatan tersebut, secara khusus Ganip mengucapkan terima kasih kepada Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Bali karena telah menyediakan wadah kolaborasi, yang mempersatukan dukungan semua pihak dalam kerangka Pentahelix, untuk bersama-sama mengurangi potensi risiko bencana di Bali.
Peran komunitas sebagai ujung tombak penanggulangan bencana di daerah sangat krusial. Tidak hanya pada saat terjadi bencana, namun pada saat sebelum bencana pun, komunitas dan relawan bisa berperan sangat penting, dalam mengedukasi masyarakat dengan cara dan metoda berkomunikasi, sesuai dengan adat dan budaya masyarakat, sehingga pesan kesiapsiagaan bisa lebih cepat dan tepat tersampaikan.
“Saya mengharapkan Deklarasi Forum Pengurangan Risiko Bencana se-Provinsi Bali ini, akan terus berlanjut dengan kegiatan-kegiatan nyata dan berkesinambungan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, tentunya akan memberikan dukungan melalui sinergi dengan kegiatan-kegiatan di unit kerja yang sedang dan akan berjalan,” kata Ganip.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
