Tak Ingin Dipatenkan Negara Lain, PDIP Data Berbagai Jenis Makanan Khas Indonesia
Jakarta – PDI Perjuangan tengah mendata berbagi jenis makanan khas daerah Indonesia untuk dipatenkan agar tidak diklaim bangsa lain, seperti kesenian tertentu yang dipatenken oleh negeri lain.
“Misalnya, kita mengumpulkan jenis makan, kita banyak sekali misalkan rawon, soto, gado-gado, dan macam-macam. Banyak yang harus kita coba pertahankan dan kita tindaklanjuti kita patenkan karena kalau kita biarkan maka ini bisa lepas,” kata Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDI Perjuangan, Tri Rismaharini saat menjadi pembicara dalam diskusi virtual bertajuk “Peran Diaspora dalam Apresiasi dan Pelestarian Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri” gelaran DPLN PDI Perjuangan Belanda, Sabtu (5/9).
Selain mematenkan, lanjut Risma, pihaknya akan berupaya untuk mendaftarkan hak ciptanya. Bukan hanya makanan, berbagai kesenian dan budaya yang merupakan kekayaan daerah-daerah di Indonesia, baik itu yang bergerak dan tidak bergerak juga tengah dikumpulkan.
“Itu yang saat ini kita coba kumpulkan. Kita mencoba membuat kalau Bapak Ibu datang ke Surabaya, pasti akan kita siapkan makanan tradisional, meskipun ini kita coba buat dengan bentuk yang baru,” ujarnya.
Selanjutnya, lanjut Risma, soal cagar budaya yang juga jumlahnya sangat banyak di Tanah Air yang di antaranya mengalami berbagai masalah, khususnya soal biaya untuk perawatan.
“Ada beberapa daerah di Indonesia yang kesulitan untuk mendapatkan dana pemeliharaan, ini terutama kawasan-kawan bersejarah,” ungkapnya.
Nilai-nilai kearifan lokal dan gotong royong yang menjadi ciri bangsa Indonesia juga menjadi perhatian agar tidak luntur tergerus zaman.
“Nilai-nilai gotong royong dan sebagainya ini kita coba hidupkan kembali,” ucapnya.
Kemudian, permainan tradisional anak-anak juga tengah dihidupkan lagi. Pihaknya terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihka Kementerian dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar permainan tradional ini tidak punah karena tersisihkan gim modern.
Selain permainan tradional, pihaknya juga terus mencoba untuk melakukan berbagai upaya untuk melestarikan budaya.
“Kita akan mulai yang paling mudah diukur, itu kita coba gali. Kemudian yang tidak terukur seperti tata cara adat pengantin dan sebagainya,” ujar dia.
Tata cara adat pengantin ini kadang sudah dipotong-potong atau dilaksanakan namun tidak secara lengkap dengan berbagi alasan, misalnya karena terlalu panjang sehingga menyita waktu.
“Misalkan urutan tatakrama pengantin adat Jawa, itu urutannya mulai A sampai Z itu akan kita rangkum, tetapi mana yang pakem, itu yang akan tetap kita coba lestarikan yang utama-utama tadi,” katanya.
Risma menyayangkan kalau pencampuran (akulturasi) budaya malah melepaskan suatu bagian budaya lainnya, sehingga ini harus terus diantisipasi dengan megajarkannya agar itu tidak terjadi. “Maka saat ini, kita mulai mengajarkan dan kita juga komunikasi dengan Kemendikbud untuk minta mulai anak-anak kita bisa ajarkan.? Ini kita coba lakukan bersama-sama,” katanya.
Menurutnya, meski ini cukup berat karena ada ribuan jenis kebudayan di Indonesia, namun pihaknya akan terus berupaya, termasuk mengenalkannya kepada anak-anak melaui cara-cara kekinian.
“Misalkan ada kesenian ludruk di Surabaya, kita datangkan artis yang bisa mengikuti bersama-sama supaya masyarakat, khususya untuk menggaet anak-anak muda,” ujarnya.
Semua elemen anak bangsa, termasuk diaspora harus berpartisipasi dan mengambil bagian. Diaspora juga memiliki peran penting dalam kesinambungan budaya dan kesenian Tanah Air.
Diaspora menjadi duta untuk mengenalkan budaya dan kesenian Indonesia ke mancanegara. Terlebih, untuk mengirimkan suatu kelompok kesenian Indonesia ke luar negeri, misalnya, biayanya cukup besar.
“Dibutuhkan upaya. Kita akan coba hidupkan, di Surabaya ini kesenian ludruk dengan elektronik kemudian kita sebarkan karena akan menunjukkan lagi, saya membuka alun-alun Surabaya itu ternyata pengunjungnya sangat banyak, kemudian berbagai pihak khawatir akan meningkatkan pandemi di Surabaya. Kita akan wujudkan dengan elektronik,” katanya.
Menurutnya, cara-cara kekinian yang dilakukan di Surabaya terbukti cukup baik menarik perhatian anak-anak dan kaula muda di Kota Pahlawan tersebut.
“Anak-anak membuat musik dengan campuran gamelan dengan kesenian modern. Mereka sudah sangat nyaman di tempat-tempat tersebut di kesenian. Ini kita rangsang agar anak-anak dan generasi muda tertarik. Alhamdulillah saya bersyukur kalau di Surabaya, anak-anak sudah menyenangi hal-hal seperti itu.”
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
