Connect with us

Survei SMRC: Kini Elektabilitas Jokowi Kalahkan Prabowo di Jawa Barat

ilustrasi: Yoga Adhitrisna & Hari Prast

Jakarta – Lembaga survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) mengeluarkan rilisnya mengenai tingkat elektabilitas calon presiden jelang Pilpres 2019 untuk wilayah Jawa Barat. Survei tersebut dilakukan pada 27 September sampai 3 Oktober 2017 dengan responden 820 orang di Jabar. Adapun metode yang digunakan multi-stage random sampling dan margin of errorr 3,5 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat dukungan publik terhadap Presiden Joko Widodo di wilayah Jawa Barat meningkat. Di Jabar, elektabilitas Jokowi lebih tinggi dibanding Prabowo Subianto. Menurut Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan, pasca Pilpres 2014 lalu, kecenderungan dukungan untuk Jokowi terus menguat, baik dalam simulasi pertanyaan spontan maupun head to head dengan Prabowo. “Secara top of mind, jika pilpres digelar saat ini, responden di Jabar paling banyak menyebut nama Jokowi dengan 25,7 persen,” ujar Djayadi pada Kamis (2/11/2017.

Djayadi menambahkan, Sedangkan Prabowo Subianto mendapat 22,0 persen, Susilo Bambang Yudhoyono 1,3 persen, dan nama lainnya masih di bawah 1 persen. Sementara sisanya 45,5 persen responden tidak menyebutkan calon presiden yang akan dipilih. “Jokowi mendapatkan dukungan terbanyak, bersaing ketat dengan Prabowo dan nama-nama lain di bawah 2 persen,” kata Djayadi.

Berikut hasil top of mind pilihan calon presiden di Jabar:

1. Joko Widodo 25,7 persen
2. Prabowo Subianto 22,0 persen
3. Susilo Bambang Yudhoyono 1,3 persen
4. Ridwan Kamil 0,7 persen
5. Harry Tanoesoedibjo 0,6 persen
6. Agus Harimurti Yudhoyono 0,6 persen
7. Megawati Soekarnoputri 0,6 persen
8. Rizieq Shihab 0,5 persen
9. Gatot Nurmantyo 0,4 persen
10. Ahmad Heryawan 0,4 persen
11. Tri Rismaharini 0,2
12. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 0,2 persen
13. Anies Baswedan 0,2 persen
14. Wiranto 0,1 persen
15. Susi Pudjiastuti 0,1 persen
16. Surya Paloh 0,1 persen
17. Rhoma Irama 0,1 persen
18. Mahfud MD 0,1 persen
19. M Yusril Ihza Mahendra 0,1 persen
20. Hutomo Mandala Putra 0,1 persen
21. Hidayat Nurwahid 0,1 persen
22. Cellica Nurrachadiana 0,1 persen
23. Tidak tahu/tidak jawab 45,5 persen

Sementara jika menggunakan simulasi dua nama, bilamana pilpres digelar hari ini, hasilnya menunjukkan Jokowi mengungguli Prabowo. Dengan raihan sebanyak 48,8 persen, responden memilih Jokowi sebagai presiden, yang berarti mengalami peningkatan dibanding hasil survei pada bulan mei lalu.  Sedangkan sebanyak 43,5 persen responden memilih Prabowo, sisanya 7,7 persen menjawab tidak tahu. “Dukungan terhadap Jokowi mengalami peningkatan sekitar 7,5 persen, sedangkan Prabowo turun 8,5 persen dibandingkan dengan hasil survei pada Mei 2017 lalu,” kata Djayadi.

Hasil ini menurut Djayadi, berbeda jauh dengan survei-survei sebelum Pilpres 2014 yang menunjukkan dukungan terhadap Prabowo tinggi di Jabar. Dimana hasilnya pada waktu itu, suara Prabowo-Hatta Rajasa menang di bumi Pasundan tersebut.

Hal ini bisa dilihat pada hasil rekapitulasi suara Pilpres 2014 tingkat provinsi Jabar, pasangan Prabowo-Hatta unggul dengan perolehan suara 14.167.381 atau 59,78 persen. Sementara itu, pasangan Jokowi-JK mendapat suara 9.530.315 atau 40,22 persen.

Menurut Djayadi, apabila kecenderungan penguatan dukungan terhadap Jokowi terus berlanjut, maka peluang Jokowi unggul dalam Pilpres 2019 di Jabar semakin besar. Selain itu Djayadi memaparkan bahwa dukungan Jokowi dan Prabowo terpolarisasi. Dimana Jokowi unggul di kalangan pemilih Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, dan Golkar. Sementara Prabowo unggul di kalangan pemilih Partai Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, PPP, dan Hanura.

“Jokowi sementara ini juga unggul di kalangan yang belum menentukan pilihan partai,” katanya.

 

Ping.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya