Survei SMRC: Anies Dinilai Gagal Terapkan PSBB Secara Adil
Jakarta – Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei terkait penerapan aturan PSBB oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara Habib Rizieq Syihab. Sebanyak 57 responden yang mengetahui acara tersebut setuju bahwa Anies gagal menerapkan PSBB secara adil.
Survei dilakukan pada rentang waktu 18-21 November 2020 terhadap 1.201 responden yang dipilih dengan metode simple random sampling. Margin of error survei adalah 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Responden diberikan pertanyaan ‘Ada yang menilai Gubernur DKI Jakarta telah gagal menjalankan aturan PSBB secara adil kepada semua warga DKI Jakarta tanpa memandang etnis, agama atau golongannya. Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak dengan penilaian tersebut?’.
Hasil survei tersebut dibagi menjadi 2, yaitu dari seluruh responden dan dari responden yang mengetahui acara tersebut. Untuk diketahui, berdasarkan survei SMRC, ada 49 persen dari total responden yang mengetahui acara Habib Rizieq.
“Kita menemukan sekitar 42 persen warga secara umum, semua responden, 42 persen warga setuju dengan pendapat bahwa Gubernur DKI Jakarta telah gagal menjalankan aturan PSBB secara adil kepada semua warga DKI Jakarta tanpa memandang etnis, agama, atau golongannya. Sementara yang tidak setuju ada 33 persen,” kata Direktur Eksekutif SMRC Sirajuddin Abbas dalam rilis survei, Kamis (26/11/2020).
“Tetapi kalau di antara warga yang tahu tentang kegiatan Maulid dan resepsi pernikahan, itu berbeda. Dukungan pada pendapat ini lebih tinggi. Di antara yang tahu kegiatan di Petamburan tersebut, yang setuju bahwa Gubernur DKI Jakarta telah gagal menjalankan aturan PSBB secara adil proporsinya lebih besar, yakni 57 persen,” imbuhnya.
Menurut Abbas, hasil survei ini bisa menjadi catatan bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia menyebut hasil survei itu menunjukkan ada yang perlu diperbaiki dalam penerapan protokol kesehatan di Ibu Kota.
“Ini saya kira penting jadi catatan bagi masyarakat Jakarta dan juga Gubernur DKI Jakarta. Karena penilaian ini menunjukkan bahwa ada hal yang penting diperbaiki dalam penegakan protokol kesehatan di wilayah DKI Jakarta,” ujarnya.
SMRC juga memetakan persepsi responden terkait pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat. Simak di halaman selanjutnya.
SMRC juga memetakan persepsi responden terkait pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat buntut kerumunan di acara Habib Rizieq. Sebanyak 28 persen responden mengetahui pencopotan 2 kapolda tersebut.
“Hanya 28 persen warga yang tahu keputusan Kapolri mencopot 2 Kapolda tersebut. ‘Jika tahu, apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak dengan sikap Kapolri tersebut?’. Kita menemukan 48 persen setuju dengan keputusan Kapolri tersebut dan 37 persen tidak setuju. Hanya 14 persen yang tidak menjawab,” ujar Abbas.
Pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md yang memberikan teguran keras kepada aparat terkait penegakan protokol kesehatan diketahui oleh 30 persen responden. Dari 30 persen yang tahu, ada 86 persen yang setuju terhadap pernyataan tegas Mahfud tersebut.
Selain itu, SMRC memetakan pengetahuan responden terkait pernyataan Mahfud soal teguran kepada pemerintah daerah. Sebanyak 29 persen responden mengetahui pernyataan Mahfud dan 90 persen dari responden yang tahu mengaku setuju dengan pernyataan itu.
“Teguran Menko Polhukam kepada pemerintah daerah. Sekitar 29 persen warga yang tahu teguran Kemenko Polhukam kepada pemda yang dianggap kurang tegas dalam menegakkan aturan larangan berkumpul. Dari yang tahu, 90 persen setuju dengan sikap pemerintah pusat tersebut,” jelas Abbas.
“Artinya sebetulnya masyarakat mendukung sikap dan respons dari pemerintah pusat terkait dengan kegiatan yang dinilai melanggar aturan protokol kesehatan tersebut, baik itu terkait teguran kepada aparat kepolisian, maupun teguran kepada pemerintah daerah. Teguran kepada kepolisian didukung 86 persen warga yang tahu, dan teguran terhadap pemerintah daerah didukung oleh 90 persen warga yang tahu,” pungkasnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
