Jika Ingin Kadernya Jadi Presiden, Survei SMRC: PDI Perjuangan Harus Hati-Hati Usung Capres di Pemilu 2024
Jakarta – Saiful Mujani menilai PDI Perjuangan memiliki posisi yang sangat bagus untuk memenangkan calon presiden yang ingin diusung. Hanya saja, PDI Perjuangan harus memilih sosok capres itu dengan sangat hati-hati agar tidak salah pilih.
“Dan ini juga yang membuat sampai hari ini belum memutuskan. Jadi butuh waktu lebih lama untuk memutuskan. Karena diharapkan calonnya adalah jadi (presiden),” tutur pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dalam siaran YouTube SMRC bertajuk “Siapa Calon Presiden PDI-P 2024?”, Kamis (15/9/2022).
Awalnya, Saiful Mujani mengatakan, PDI Perjuangan memang bisa mengajukan calon presiden (capres) sendiri pada tahun 2024. Dia menduga PDI Perjuangan bisa menang pada Pemilu 2024 apabila tidak salah mengambil langkah.
“Logikanya kan begini, PDI Perjuangan partai paling besar perolehan suaranya. Dugaan kita di Pemilu 2024, kalau enggak ada kesalahan kebijakan atau kesalahan langkah politik, kemungkinan PDI Perjuangan kembali akan jadi nomor satu di 2024 ini,” ujar Saiful.
Kemudian, Saiful menyebutkan, semua partai politik pasti memiliki keinginan untuk menang dalam kontestasi pemilu. Saiful lantas menyinggung Puan Maharani yang terlihat berpotensi diusung oleh PDI Perjuangan sebagai capres.
“Kita mengerti bahwa Puan Maharani itu digadang-gadang untuk jadi calon. Itu sangat logis karena beliau adalah pimpinan dari parpol. Mungkin orang kedua terpenting setelah Bu Megawati,” kata Saiful.
Saiful mengingatkan PDI Perjuangan agar mempertimbangkan secara matang jika ingin mengusung Puan, apakah cucu Soekarno itu bisa menang atau tidak. Dia menilai PDI Perjuangan akan sulit memiliki presiden dari kadernya sendiri lagi jika mengusung Puan Maharani.
Elektabilitas Puan Maharani berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga survei nasional masih belum beranjak naik dan cenderung rendah. Misalnya berdasarkan lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan sejak Maret 2021-Agustus 2022, Puan memiliki elektabilitas yang cenderung buruk.
Pada Maret 2021, elektabilitas Puan hanya bertengger di angka 0,5 persen. Di Agustus 2022, elektabilitas Puan naik sangat tipis, yakni hanya menjadi 1 persen.
“Puan itu enggak ke mana-mana. Di angka yang gap-nya terlalu jauh, 1 persen. Itu dari 0,5 jadi 1. Secara statistik itu enggak signifikan. Kalau dari 0,5 jadi 4 sih bisa. Itu ada kemajuan. Kalau 0,5 jadi 1 itu enggak pergi ke mana-mana,” papar Saiful.
Sehingga, jika melihat elektabilitas Puan yang anjlok, Saiful tidak melihat alasan kenapa PDI Perjuangan harus mencalonkan Puan Maharani. Menurut dia, jika PDI Perjuangan memiliki target agar capres yang mereka usung harus menang menjadi Presiden, maka sangat berat kalau mencalonkan Puan.
“Kalau kondisinya seperti ini ya berat dong,” ucap dia.
Selanjutnya, Saiful memaparkan sosok lain yang memiliki elektabilitas tinggi untuk menjadi capres ketimbang Puan. Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Elektabilitas Anies saat Maret 2021 berada di angka 11,2 persen. Kemudian, pada Agustus 2022 meningkat menjadi 14,4 persen. Kemudian, Prabowo di Maret 2021 memiliki elektabilitas 20 persen. Namun, bulan lalu, menurun menjadi 16,7 persen.
Sementara itu, kata Saiful, elektabilitas Ganjar Pranowo justru melesat dari Maret 2021-Agustus 2022. Elektabilitas Ganjar meningkat dari 8,8 persen menjadi 25,5 persen.
“Oleh karena itu, kita hadirkan Ganjar di sini. Pertama adalah Ganjar kader PDI Perjuangan. Tidak semua parpol punya kader yang bagus secara elektoral. Anies pun bukan kader siapa-siapa. Dihitung oleh kita karena pengalaman selama ini, orang yang mendapat dukungan cukup banyak itu memberi alasan buat parpol merekrutnya,” jelas Saiful.
Saiful menyebutkan, Anies yang elektabilitasnya naik 3 persen masih bisa dibilang meningkat. Namun, untuk Puan yang hanya meningkat 0,5 persen, secara statistik tidak bisa dibilang meningkat. Dengan hasil survei itu, Saiful mengingatkan PDI Perjuangan bahwa masih banyak stok capres lain selain Puan.
“Kalau Puan harus nyalon, itu target PDI Perjuangan ingin punya Presiden kembali dari partainya itu menjadi mungkin tantangannya berat sekali,” katanya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
