Connect with us

Jika Ingin Kadernya Jadi Presiden, Survei SMRC: PDI Perjuangan Harus Hati-Hati Usung Capres di Pemilu 2024

Jakarta – Saiful Mujani menilai PDI Perjuangan memiliki posisi yang sangat bagus untuk memenangkan calon presiden yang ingin diusung. Hanya saja, PDI Perjuangan harus memilih sosok capres itu dengan sangat hati-hati agar tidak salah pilih.

“Dan ini juga yang membuat sampai hari ini belum memutuskan. Jadi butuh waktu lebih lama untuk memutuskan. Karena diharapkan calonnya adalah jadi (presiden),” tutur pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dalam siaran YouTube SMRC bertajuk “Siapa Calon Presiden PDI-P 2024?”, Kamis (15/9/2022).

Awalnya, Saiful Mujani mengatakan, PDI Perjuangan memang bisa mengajukan calon presiden (capres) sendiri pada tahun 2024. Dia menduga PDI Perjuangan bisa menang pada Pemilu 2024 apabila tidak salah mengambil langkah.

“Logikanya kan begini, PDI Perjuangan partai paling besar perolehan suaranya. Dugaan kita di Pemilu 2024, kalau enggak ada kesalahan kebijakan atau kesalahan langkah politik, kemungkinan PDI Perjuangan kembali akan jadi nomor satu di 2024 ini,” ujar Saiful.

Kemudian, Saiful menyebutkan, semua partai politik pasti memiliki keinginan untuk menang dalam kontestasi pemilu. Saiful lantas menyinggung Puan Maharani yang terlihat berpotensi diusung oleh PDI Perjuangan sebagai capres.

“Kita mengerti bahwa Puan Maharani itu digadang-gadang untuk jadi calon. Itu sangat logis karena beliau adalah pimpinan dari parpol. Mungkin orang kedua terpenting setelah Bu Megawati,” kata Saiful.

Saiful mengingatkan PDI Perjuangan agar mempertimbangkan secara matang jika ingin mengusung Puan, apakah cucu Soekarno itu bisa menang atau tidak. Dia menilai PDI Perjuangan akan sulit memiliki presiden dari kadernya sendiri lagi jika mengusung Puan Maharani.

Elektabilitas Puan Maharani berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga survei nasional masih belum beranjak naik dan cenderung rendah. Misalnya berdasarkan lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan sejak Maret 2021-Agustus 2022, Puan memiliki elektabilitas yang cenderung buruk.

Pada Maret 2021, elektabilitas Puan hanya bertengger di angka 0,5 persen. Di Agustus 2022, elektabilitas Puan naik sangat tipis, yakni hanya menjadi 1 persen.

“Puan itu enggak ke mana-mana. Di angka yang gap-nya terlalu jauh, 1 persen. Itu dari 0,5 jadi 1. Secara statistik itu enggak signifikan. Kalau dari 0,5 jadi 4 sih bisa. Itu ada kemajuan. Kalau 0,5 jadi 1 itu enggak pergi ke mana-mana,” papar Saiful.

Sehingga, jika melihat elektabilitas Puan yang anjlok, Saiful tidak melihat alasan kenapa PDI Perjuangan harus mencalonkan Puan Maharani. Menurut dia, jika PDI Perjuangan memiliki target agar capres yang mereka usung harus menang menjadi Presiden, maka sangat berat kalau mencalonkan Puan.

“Kalau kondisinya seperti ini ya berat dong,” ucap dia.

Selanjutnya, Saiful memaparkan sosok lain yang memiliki elektabilitas tinggi untuk menjadi capres ketimbang Puan. Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Elektabilitas Anies saat Maret 2021 berada di angka 11,2 persen. Kemudian, pada Agustus 2022 meningkat menjadi 14,4 persen. Kemudian, Prabowo di Maret 2021 memiliki elektabilitas 20 persen. Namun, bulan lalu, menurun menjadi 16,7 persen.

Sementara itu, kata Saiful, elektabilitas Ganjar Pranowo justru melesat dari Maret 2021-Agustus 2022. Elektabilitas Ganjar meningkat dari 8,8 persen menjadi 25,5 persen.

“Oleh karena itu, kita hadirkan Ganjar di sini. Pertama adalah Ganjar kader PDI Perjuangan. Tidak semua parpol punya kader yang bagus secara elektoral. Anies pun bukan kader siapa-siapa. Dihitung oleh kita karena pengalaman selama ini, orang yang mendapat dukungan cukup banyak itu memberi alasan buat parpol merekrutnya,” jelas Saiful.

Saiful menyebutkan, Anies yang elektabilitasnya naik 3 persen masih bisa dibilang meningkat. Namun, untuk Puan yang hanya meningkat 0,5 persen, secara statistik tidak bisa dibilang meningkat. Dengan hasil survei itu, Saiful mengingatkan PDI Perjuangan bahwa masih banyak stok capres lain selain Puan.

“Kalau Puan harus nyalon, itu target PDI Perjuangan ingin punya Presiden kembali dari partainya itu menjadi mungkin tantangannya berat sekali,” katanya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Indonesia Belum Alami Resesi

Oleh

Fakta News
Indonesia Belum Alami Resesi
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai Indonesia saat belum mengalami resesi. Sebab, prediksi bahwa di 2023 ekonomi dunia akan mengalami gelombang resesi belum menunjukkan hal tersebut di Indonesia. Justru, menurutnya, ekonomi domestik masih bisa tumbuh positif di atas lima persen selama dua kuartal. Kondisi sebaliknya justru terjadi di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa.

“Secara teknis, saat ini kita tidak mengalami resesi. Karena suatu negara dikatakan resesi apabila mengalami pertumbuhan PDB yang minus selama dua kuartal berturut-turut. Justru saat ini ekonomi kita masih mampu tumbuh positif di atas 5 persen selama dua kuartal terakhir,” ujar Puteri kepada Parlementaria soal prediksi resesi tahun 2023, Senin (5/12/2022).

Capaian pertumbuhan ekonomi ini, kata Puteri, lebih tinggi dibandingkan AS, Uni Eropa, Tiongkok, maupun Singapura. Namun, di sisi lain, para pengusaha industri terutama tekstil dan garmen mengalami kelesuan usaha, seolah sudah terjadi resesi di tanah air. Ini ditandai dengan berkurangnya pesanan (order) dan sebagian sudah merumahkan, bahkan melakukan Pemutusan Hubungan Karyawan (PHK).

Menurut Puteri, keluhan para pengusaha itu merupakan imbas pelemahan ekonomi AS dan Eropa, bukan resesi di dalam negeri. Permintaan dari luar negeri melemah, sehingga menurunkan ekspor. Kondisi ini perlu direspon pemerintah dengan segera mengatasi dampak rambatan pelemahan ekonomi negara lain,khususnya yang menjadi mitra dagang utama terhadap keberlangsungan industry dalam negeri, terutama industri padat karya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Tunjuk Dwi Soetjipto Jadi Kepala SKK Migas 2022-2026

Oleh

Fakta News
Pelantikan Dwi Soetjipto sebagai Kepala SKK Migas periode kedua, Senin (5/12/2022). Foto: Dok. Istimewa

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Dwi Soetjipto sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Senin (5/11/2022).

Pelantikan Dwi Soetjipto artinya sekaligus memperpanjang masa jabatannya sebagai Kepala SKK Migas Periode 2022 – 2026.

Sebelumnya Dwi Soetjipto menjabat sebagai Kepala SKK Migas sejak Periode 2018 – 2022 ini. Dwi Soetjipto menggantikan peran Amien Sunaryadi yang pensiun menjadi Kepala SKK Migas pada 20 November 2018.

“Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/M Tahun 2022 Mengangkat Dwi Soetjipto sebagai Kepala SKK Migas,” terang Keppres yang disebutkan dalam pelantikan di Kantor Kementerian ESDM, Senin (5/11/2022).

Seperti diketahui, Dwi Soetjipto merupakan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) pada tahun 2014. Dwi Soetjipto juga pernah menjadi Dirut PT Semen Padang pada periode 2003-2005. Setelahnya, Dwi Soetjipto menjadi Direktur Utama (Dirut) PT Semen Gresik pada 2005-2012.

Dwi Soetjipto meraih gelar Insinyur dari Jurusan Teknik Kimia Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada 1980. Kemudian untuk gelar Magister Manajemen didapatnya dari Universitas Andalas pada tahun 2002.

Dalam pelantikan ini, Keputusan Menteri ESDM Nomor 281.S/KP.05/MEM.S/2022) juga memberhentikan dan mengangkat dari dan dalam jabatan pimpinan di lingkungan SKK Migas. Dengan begitu jabatan di lingkungan SKK Migas diisi sebagai berikut:

– Dwi Soetjipto (Kepala)
– Nanang Abdul Manaf (Wakil Kepala)
– Sinta Damayanti (Sekretaris)
– Irjen Purnawirawan, Eko Indra Heri (Pengawas Internal)
– Benny Lubiantara (Deputi Eksploitasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah)
– Wahyu Wibowo (Deputi Eksploitasi)
– Kurnia Chairi (Deputi Keuangan dan Komersialisasi)
– Rudi Satwiko (Deputi Dukungan Bisnis)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kunjungan Utusan Khusus AS Soal LGBT Dibatalkan, Kurniasih Minta Hormati Nilai-nilai Pancasila

Oleh

Fakta News
Kunjungan Utusan Khusus AS Soal LGBT Dibatalkan, Kurniasih Minta Hormati Nilai-nilai Pancasila
Anggota DPR RI Kurniasih Mufidayati. Foto: DPR RI

Jakarta – Rencana kedatangan Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Memajukan Hak LGBTQI+ Jessica Stern ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia menimbulkan polemik. Duta Besar AS untuk Indonesia pun memberikan konfirmasi kunjungan tersebut dibatalkan.

Anggota DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebutkan, kedatangan utusan khusus AS untuk misi LGBTQI+ ke Indonesia memang seharusnya dibatalkan karena pasti menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Ia menegaskan, nilai-nilai LGBTQ yang akan dipromosikan utusan AS tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) ini menyebut, belajar dari polemik pelarangan kampanye LGBTQ di Piala Dunia Qatar yang didukung FIFA karena menghargai nilai-nilai lokal di Qatar, hal yang sama juga seharusnya diterapkan di Indonesia.

“Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah nilai yang mutlak ada di Pancasila. Semua konsepsi agama di Indonesia tidak memberikan ruang terhadap perilaku LGBTQ. Sebab itu memang sudah seharusnya kunjungan utusan khusus AS soal LGBTQ dibatalkan. Hormati nilai-nilai Pancasila,” kata Kurniasih dalam keterangannya, Sabtu (3/12/2022).

Dalam sisi hukum positif yakni UU Perkawinan, negara juga tidak mengakui hubungan berdasarkan LGBTQ. Terlebih baru-baru ini Jepang sebagai negara sekuler juga mengesahkan UU anti pernikahan sesama jenis. “Artinya ini bukan hanya soal pandangan keagamaan semata, tapi ada pilihan tentang nilai, budaya serta kearifan lokal di setiap negara dimana masing-masing memiliki kedaulatan yang juga harus dihormati oleh negara lain,” papar Kurniasih.

Sebelumnya MUI juga menolak kedatangan utusan khusus AS soal LGBTQ ke Indonesia. Sementara PBNU mewanti-wanti agar urusan khusus AS yang datang ke Indonesia tidak mempromosikan nilai-nilai LGBT.

Jessica Stern, utusan khusus AS untuk Memajukan Hak Asasi Manusia bagi LGBTQI+ sebelumnya dijadwalkan mengunjungi Indonesia pada 7–9 Desember, setelah singgah di Vietnam dan Filipina, kata Departemen Luar Negeri AS pada 28 November. LGBTQI+ sendiri adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender, queer dan interseks.

Baca Selengkapnya