Survei PolMark Indonesia: Raih 50,2 Persen, Elektabilitas Jokowi Teratas Ungguli Prabowo
Jakarta – Jelang Pilpres 2019 lembaga survei PolMark Indonesia merilis survei elektabilitas menjelang Pilpres 2019. Survei digelar pada 13-25 November 2017 dengan sampel 2.600 responden yang dipilih secara acak (multistage random sampling) di seluruh provinsi, dan 260 desa. Margin of error survei ini +/- 1,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
CEO PolMark Eep Saefullah memaparkan, dari hasil survei tersebut elektabilitas Presiden Joko Widodo masih menduduki peringkat pertama tokoh yang dipilih oleh masyarakat. Jokowi masih unggul dibandingkan pesaingnya, Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Jokowi mendapat 50,2 persen dan Prabowo 22 persen. “Joko Widodo dan Prabowo masih merupakan dua tokoh dengan elektabilitas tertinggi, yaitu berturut-turut 50,2 persen dan 22 persen,” ujar Eep Saefullah dalam rilis survei ‘Jokowi dan Masa Depan Kita’ di Restoran Batik Kuring, SCBD, Jakarta Selatan, Senin (18/12/2017).
Lebih lanjut Eep menuturkan bahwa PolMark juga menghitung kemantapan responden untuk memilih Jokowi pada Pilpres 2019. Ketika ditanya ‘apakah pilihan responden terhadap calon presiden masih mungkin berubah atau sudah tidak mungkin berubah (mantap), ternyata baru 49,5 persen responden yang menyatakan pilihannya sudah mantap. “Sekalipun elektabilitas Jokowi sudah mencapai 50,2 persen, ternyata pemilih mantapnya baru 30,5 persen. Jumlah pemilih Prabowo masih sangat terbatas 9,9 persen dibandingkan pemilihnya 22 persen,” tutur Eep.
Dengan hasil ini menurut Eep, hal ini mengindikasikan dua hal: Jokowi belum ada dalam zona aman keterpilihan dan pintu bagi kemungkinan munculnya kandidat alternatif masih terbuka. Sementara itu, separuh responden beralasan memilih Jokowi sebagai calon presiden karena dinilai bervisi kerakyatan, dekat dengan rakyat, dan peduli pada masyarakat. Pada pemilih Prabowo alasan yang sama hanya disebut oleh 13 persen dari 22 persen saja.
Selain itu Eep menilai separuh pemilih Prabowo memilih Prabowo karena dinilai memiliki ketegasan dan kewibawaan dalam memimpin. Alasan yang sama disebutkan oleh 13,7 persen dari 50,2 persen pemilih Jokowi. “Data ini menegaskan karakterisasi Jokowi vis a vis Prabowo yang sama dengan yang terbangun saat Pilpres 2014. Data ini sekaligus menegaskan bahwa Jokowi akan mendapatkan lawan sangat serius dan menantang jika ada kandidat alternatif yang bisa memiliki kandidat alternatif yang bisa memiliki dua karakter sekaligus merakyat dan pada saat yang sama dinilai tegas dan berwibawa dalam memimpin,” papar Eep.
Nama-nama yang masuk bursa untuk Pilpres 2019 masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Ada nama Agus Harimurti Yudhoyono, Jenderal Gatot Nurmantyo, hingga Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
Berikut ini hasil survei PolMark terhadap tingkat elektabilitas calon presiden:
- Joko Widodo 50,2%
- Prabowo Subianto 22%
- Agus Harimurti Yudhoyono 4,8%
- Anies Rasyid Baswedan 4,5%
- Gatot Nurmantyo 2%
- Hary Tanoesoedibjo 1,6%
- Megawati Soekarnoputri 0,9%
- Jusuf Kalla 0,7%
- Chairul Tanjung 0,5%
- Mahduf MD 0,4%
- Ahmad Heryawan 0,3%
- Budi Gunawan 0,3%
- Muhaimin Iskandar 0,3%
- Sandiaga Uno 0,3%
- Yusril Ihza Mahendra 0,3%
- Surya Paloh 0,3%
- Tito Karnavian 0,2%
- Sri Mulyani 0,2%
- Budi Waseso 0,2%
- Zulkifli Hasan 0,2%
- Puan Maharani 0,1%
- Muhammad Zainul Majdi/Tuan Guru Bajang 0,1%
- Hutama Mandala Putra 0%
Rahasia 4,8 persen, lalu tidak tahu/tidak jawab 4,8 persen.
Ping
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
