Survei Indikator Politik: 70,9% Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi Tangani Omicron
Jakarta – Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan berdasarkan hasil survei 70,9 % masyarakat Indonesia cukup puas dengan kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi menangani pandemi Covid-19 khususnya varian Omicron. Lainnya, 25,9 % kurang puas dan 4,2 % tidak tahu. Survei opini publik nasional ini dilakukan secara online pada Januari-Februai 2022.
“Kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi ini relatif stabil, dan sangat mirip dengan karakter warga nasional secara umum. Tingkat kepuasan masih nyaris sama dengan survei tatap muka bulan sebelumnya, Desember 2021. Yakni, yang cukup puas 71,4 %, kurang puas 27,8 %, tidak tahu atau tidak jawab 0,8 %,” kata Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia dalam siaran virtual, Munggu (20/2/2022).
Menurut Buhanuddin, pihaknya lewat survei ini mencari tahu sejauh mana dukungan warga terhadap berbagai program pemerintah seperti pemberian vaksin booster ketiga, PCR syarat perjalanan, tetap menerapkan protokol kesehatan.
“Pemerintah juga memberlakukan kembali sekolah dengan Pertemuan Tatap Muka (PTM) 100%. Meski menerapkan protokol kesehatan, hal ini menimbulkan kekhawatiran merebaknya kembali COVID-19. Namun, banyak juga yang mendukung,” kata Burhanudin.
Yang menarik, survei menguak responden di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat, tingkat kepuasaannya di level terendah dibanding yang berada di provinsi lain. Responden menjawab sangat puas untuk yang berada di wilayah DKI Jakarta 58,9 % , Jawa Barat 51,9 %. Begitu pula Banten ikut di posisi terendah, 56.9 %.
Tingkat kepuasaan tertinggi justru Kalimantan, yang cukup/sangat puas 95,9 %. Urutan kedua dan ketiga, Bali Nusa 82,5 % dan Sulawesi 77,6 %. Selain DKI Jakarta, Jabar dan Banten, wilayah yang paling rendah untuk kepuasan kategori cukup/sangat puas adalah Sumatera. Itu pun masih di angka 70%.
Burhanuddin tidak menampik kemungkinan ada korelasi kondisi tren kepuasan dipengaruhi wilayah yang elektabilitas Presiden Jokowi saat Pilpres 2019 tidak unggul.
“Dari survei yang pernah ada, hal itu bisa saja terjadi. Tapi, tidak selalu. Karena ada yang menunjukkan tergantung program yang dijalankan pemerintah,” katanya menjawab pertanyaan terkait rendahnya tren kepuasan khususnya warga DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Indikator Politik Indonesia juga mengungkap 66,8 % masyarakat secara nasional cukup khawatir terpapar varian Omicron.
Dari jawaban responden diketahui 25,8% sangat khawatir, 41,0% cukup khawatir, 28,5% biasa saja, 2,2% tidak khawatir.
“Ada sekitar 66,8% yang khawatir dari mereka yang tahu atau setara 57,6% dari total populasi warga yang cenderung khawatir dirinya tertular,” demikian Peneliti Senior Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida menambahkan.
Rizka mengungkapkan responden dengan latar belakang gender dan usia, agama, pendapatan, desa dan kota, serta wilayah, semua secara umum merespon sangat mengkhawatirkan.
Walau begitu, seperti halnya tren kepuasan di DKI Jakarta, peneliti Rizka mencatat jawaban responden di wilayah ibu kota ini merasa biasa saja dalam menyikapi varian Omicron. Rinciannya, 56,0% merespon biasa saja, 38,4% sangat khawatir, dan 5,6% tidak khawatir.
“Warga Jakarta tidak merasa cemas lantaran mereka memiliki akses informasi yang cukup. Akses kesehatan juga relatif lebih baik, sehingga menurunkan tingkat kekhawatiran warga,” kata Rizka.
“Angka yang divaksin booster di wilayah DKI tinggi, mereka merasa aman, dibandingkan wilayah lain,” imbuhnya.
Survei secara online ini dilakukan 15 Januari – 17 Februari 2022. Metode simple random sampling, dengan toleransi kesalahan (margin of error–MoE) sekitar± 4%, dan tingkat kepercayaan 95%. []
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
