Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut dan Mendorong Resiliensi Sektor Eksternal Semakin Terjaga
Jakarta – Berbagai tantangan global yang kian masif tidak menyurutkan rentetan kinerja impresif pada berbagai indikator sektor eksternal Indonesia. Performa positif tersebut salah satunya dibuktikan dengan nilai neraca perdagangan yang terus melanjutkan tren surplus pada Mei 2022 dengan nilai mencapai US$2,89 miliar. Tren surplus ini bahkan telah dialami sejak Mei 2020 atau tepatnya selama 25 bulan secara berturut-turut.
“Kinerja neraca perdagangan yang kembali mencatatkan nilai surplus perlu disyukuri. Ini menjadi modal dan amunisi yang ampuh dalam menopang ketahanan sektor eksternal di tengah pemulihan ekonomi yang masih berlangsung,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Jakarta, Rabu (15/06).
Sebagai salah satu langkah mempertahankan surplus neraca perdagangan, Pemerintah terus berupaya mendorong ekspansi pasar ekspor ke berbagai negara. Pada Mei 2022, negara tujuan ekspor Indonesia yang terbesar adalah Tiongkok dengan nilai US$4,59 miliar atau 22,95% dari total ekspor, diikuti India sebesar US$2,26 miliar (11,27%), dan Amerika Serikat sebesar US$2,05 miliar (10,26%).
“Jalinan kerja sama bilateral maupun multilateral akan terus diperkuat Pemerintah untuk memperluas akses pasar produk-produk berkualitas hasil karya anak negeri. Termasuk Forum G20 dan berbagai forum kerja sama internasional lainnya akan menjadi media yang terus dioptimalkan untuk mencapai tujuan tersebut,” ujar Menko Airlangga.
Surplus neraca perdagangan yang terus terjaga tentunya didukung kinerja ekspor yang semakin tangguh. Pada Mei 2022, nilai ekspor Indonesia mencapai US$21,51 miliar atau tumbuh double digit sebesar 27,00% (yoy). Seluruh sektor non migas juga menguat jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya, seperti sektor pertambangan dengan kenaikan sebesar 114,20% (yoy), pertanian meningkat sebesar 20,32% (yoy), dan industri pengolahan dengan pertumbuhan sebesar 7,78% (yoy).
Bahkan nilai ekspor Indonesia secara kumulatif selama periode Januari hingga Mei 2022 telah mencapai US$114,97 miliar atau tumbuh signifikan sebesar 36,34% (ctc). Di samping itu, struktur ekspor Indonesia yang didominasi oleh sektor industri sebesar 65,73% juga mengindikasikan prospek yang sehat pada kinerja perdagangan ke depan dengan nilai tambah tinggi.
“Untuk memacu nilai tambah ekspor, akselerasi program hilirisasi komoditas unggulan akan terus dipercepat. Program ini nantinya tidak hanya akan mendorong output nasional namun juga akan menyerap tenaga kerja sebesar-besarnya,” tutur Menko Airlangga.
Sejalan dengan hal tersebut, posisi PMI Manufaktur Indonesia yang menunjukkan prospek output produksi sektor industri juga berada di level ekspansif pada Mei 2022 dengan nilai 50,8 atau melanjutkan level ekspansif selama sembilan bulan berturut-turut. Level PMI Indonesia tersebut juga masih berada di atas level PMI negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia (50,1) dan Myanmar (49,9).
Hasil survei PMI Manufaktur yang diterbitkan oleh S&P Global ini juga menunjukkan bahwa responden manufaktur Indonesia berekspektasi positif terhadap kinerja perekonomian selama 12 bulan ke depan, sehingga akan terus menambah kapasitas produksi mereka.
Beralih dari nilai ekspor, sisi impor Mei 2022 tercatat sebesar US$18,61 miliar. Jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya, nilai impor telah meningkat sebesar 30,74% (yoy). Sokongan utama impor berasal dari kelompok bahan baku/penolong dengan porsi 78,77% dari total impor, disusul barang modal (13,09%), dan barang konsumsi (8,14%). Kondisi ini menunjukkan geliat produksi nasional semakin bertumbuh sehingga membutuhkan input bahan baku lebih besar.
Mencermati dinamika global yang masih akan penuh tantangan di masa depan, bersinergi dengan Bank Indonesia, Pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan Local Currency Settlement (LCS) sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko eksternal. Untuk merealisasikan upaya tersebut, pada hari ini Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, KADIN, APINDO, dan Asosiasi Bank ACCD telah melaksanakan launching Task Force Nasional LCS sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam mengakselerasi pengembangan LCS.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
