Optimalkan Kontribusi Neraca Perdagangan Terhadap Devisa Negara, Pemerintah Terus Dorong Hilirisasi SDA
Jakarta – Kinerja sektor eksternal tentunya telah berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dari persentase transaksi berjalan terhadap PDB yang berada pada nilai positif, peningkatan cadangan devisa yang mencapai USD 139,4 milyar pada Januari 2023, serta penurunan secara bertahap persentase utang luar negeri Indonesia.
Neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2023 mengalami surplus USD 3,87 miliar, utamanya berasal dari sektor non-migas sebesar USD 5,29 miliar. Ini melanjutkan tren surplus sejak Mei 2020. Sebelumnya, sepanjang tahun 2022, nilai surplus perdagangan Indonesia mencapai USD 54,46 miliar.
Untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah terus memperhatikan berbagai kebijakan di jangka menengah dan panjang. Pemerintah telah memutuskan untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Hal ini dilakukan karena meskipun neraca perdagangan Indonesia sepanjang tahun 2022 terus mengalami surplus, namun cadangan devisa belum mengalami kenaikan yang signifikan.
“Pemerintah terus mendorong revisi regulasi terkait devisa, terkait dengan PP nomor 1 Tahun 2019. Kita lihat neraca perdagangan positif tidak tertransmisikan terhadap cadangan devisa. Nah, revisi yang akan diatur dalam PP 1 adalah terkait dengan produk hilirisasi dari SDA,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan arahannya secara daring dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Rabu (1/03).
Pemerintah saat ini tengah melakukan optimalisasi ekspor ke pasar India dan ASEAN. Hal ini merupakan strategi kompensasi penurunan ekspor akibat pelambatan ekonomi global tahun 2023. Apabila melakukan optimalisasi ekspor dari 10% Untapped Market dihitung dengan basis komoditas berdaya saing tinggi berdasarkan RCA ke India dan ASEAN, potensi gain yang bisa kita dapat sebesar USD 73,52 miliar.
Pemerintah juga terus mendorong berbagai perjanjian perdagangan internasional, di mana saat ini terdapat 18 perjanjian perdagangan internasional yang dalam proses perundingan (on-going), 34 perjanjian yang telah diimplementasikan (concluded/implemented), dan 17 perjanjian yang tengah diajukan (being proposed/explored).
Guna mendukung peningkatan ekspor dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Pemerintah juga melakukan transformasi ekonomi yang bertujuan untuk membangun industri bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi. Hilirisasi ini akan terus dilanjutkan, tidak hanya berhenti di nikel, namun juga akan dilakukan terhadap bijih timah, tembaga dan bauksit.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga mengingatkan bahwa koordinasi yang kuat sangat diperlukan dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi di tahun 2023. “Kita membutuhkan koordinasi yang kuat antar kementerian. Dan berterima kasih dengan Menteri Perdagangan yang selama ini juga telah menjaga iklim yang sangat baik, sehingga tentunya ekspor impor bisa berjalan lancar dan mendukung positifnya sektor manufaktur,” ungkap Menko Airlangga.
Turut hadir secara luring dan daring dalam kesempatan tersebut diantaranya Menteri Perdagangan, Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri I BUMN, Gubernur Lampung, dan para Pejabat Tinggi Madya Kementerian/Lembaga terkait.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
