Strategi Pemerintah Mencapai Pertumbuhan 5,4% Tahun 2018
Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam raker RAPBN 2018 dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (6/9), mengatakan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 diproyeksikan 5,4% karena perekonomian global masih akan meningkat meski ada ketidakpastian.
Proyeksi tersebut, kata dia, masih sejalan dengan outlook yang disampaikan beberapa lembaga seperti IMF, Bank Dunia, ADB, dan OECD yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,3%, konsensus dari berbagai lembaga ekonomi lain 5,4%, bahkan Fitch lebih tinggi lagi dengan memperkirakan di 5,6%.
Pemerintah mengaku akan berupaya keras mencapai asumsi pertumbuhan ekonomi 5,4 persen tahun depan seperti tercantum di RAPBN 2018, dengan strategi menjaga tingkat permintaan dan suplai domestik.”Kami perkirakan 5,4 persen cukup memberikan sinyal optimisme namun tetap berhati-hati terhadap risiko yang menggelayuti ekonomi kita. Bagaimana kita mencapai 5,4 persen? Menjaga komposisi dari sisi permintaan dan suplai,” kata Sri Mulyani.
Pemerintah akan menjaga konsumsi rumah tangga dan diperkirakan tetap akan tumbuh di atas lima persen yakni sekitar 5,1%. Lalu konsumsi pemerintah akan dijaga yang diperkirakan akan positif di sekitar angka 3,8%. Kemudian investasi dari pembentukan modal tetap bruto (PMBTB) diperkirakan masih akan mampu tumbuh lebih kuat dari tahun ini yaitu di 6,3%. Lalu kinerja ekspor diperkirakan juga masih akan terjaga momentumnya menjadi 5,1% dan impornya ada kenaikan sedikit di 4,5%.
“Kita berharap meskipun ada ketidakpastian dengan suasana geopolitik yang sekarang ini terjadi, ekspor akan tetap tumbuh. Berbagai policy untuk menunjang agregat demand akan dilakukan pemerintah. Untuk konsumsi rumah tangga, menjaga inflasi rendah, dengan menjaga volatile food dan administered price,” ujarnya.
Sedangkan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi suplai atau produksi, Ia menjelaskan, pemerintah akan menjaga sektor-sektor primer seperti pertanian dan pertambangan. Walaupun sektor pertambangan ini pertumbuhannya masih akan dipengaruhi oleh harga komoditas yang terlihat belum akan meningkat dan permintaan dari perdagangan global belum kuat. “Sehingga dari sektor primer kita akan sangat tergantung dari kinerja sektor pertanian yang diharapkan akan tetap stabil terjaga di 3,5 persen atau 3,6 persen,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk sektor sekunder yakni industri pengolahan diharapkan dan dijaga agar bisa tumbuh stabil yang didukung oleh investasi. Sektor utility seperti listrik dan gas diperkirakan juga masih kuat meski tidak cukup tinggi.
Untuk sektor air, pengelolaan sampah, limbah, ini semua adalah sektor yang kita sekarang menggunakan cukup banyak policy pemerintah terutama di kementerian seperti PU untuk bisa meningkatkan kualitas layanan dasar dalam rangka mengurangi kemiskinan.
Sektor konstruksi diupayakan masih akan tetap tumbuh sekitar 6,7%, perdagangan stabil di 5,5% yang kemungkinan akan terjadi perubahan pada komposisi perdagangan yang riil dengan yang virtual. Lalu sektor transportasi dan pergudangan maupun sektor-sektor jasa diperkirakan masih akan tetap positif cukup tinggi yaitu tumbuh di atas 8%, informasi dan komunikasi di atas 10%, jasa keuangan di atas 10% dan real estate adalah sekitar 7,6%.
“Untuk (konsumsi) pemerintah akan tetap mengalami pertumbuhan yang cukup moderat. Ini adalah komposisi dari sisi sektor suplai atau produksi. pemerintah akan terus fokus bagaimana meingkatkan produktivitas terutama dari sektor jasa, dan ini dapat melalui banyak nvestasi infrastruktur,” tuturnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
