Strategi Kemenparekraf Hadapi Libur Lebaran 2022, Jalur Lintas Selatan Disiapkan Destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif
Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno akan memastikan momentum libur lebaran tahun 2022 dapat berjalan dengan aman dan sehat.
Pemerintah telah memperbolehkan masyarakat untuk mudik pada lebaran tahun 2022 setelah dua tahun penerapan pembatasan mobilitas karena pandemi. Pergerakan masyarakat Indonesia pada saat libur lebaran tahun ini diprediksi mencapai 85,5 juta orang. Sehingga protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan dengan baik.
Menparekraf Sandiaga Uno dalam acara “Extended Weekly Press Briefing” di Balairung Soesilo Soedarman, Jakarta, Senin (25/4/2022) mengatakan pihaknya mendorong para pemangku kepentingan untuk menggaungkan pesan mudik aman dan sehat ini secara lebih masif.
“Kita harus betul-betul mempersiapkan yang berkendara harus dalam kondisi prima, juga tidak mengantuk, istirahat yang cukup, juga dipastikan CHSE-nya, agar kita dapat menyukseskan program pemerintah agar dapat mudik dan aman,” ujarnya.
Kemenparekraf sendiri telah menyiapkan sejumlah program untuk mudik secara aman dan sehat. Diantaranya aktivasi digital yang menarik untuk diikuti para followers akun media sosial Kemenparekraf dan masyarakat umum. Dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada para pemudik agar protokol kesehatan tetap dipatuhi. Menparekraf berharap para pemudik ini dapat menjadi duta-duta di kampung halaman masing-masing dalam memberikan contoh yang baik tentang bagaimana menerapkan protokol kesehatan.
Selain itu, Kemenparekraf juga menyiapkan 15 titik posko mudik mulai dari Lampung hingga Jawa Timur, yang diharapkan dapat menjadi tempat relax corner atau tempat peristirahatan para pemudik sebelum melanjutkan perjalanannya. Dalam posko mudik tersebut, rencananya Kemenparekraf akan membagikan 1.200 voucher bagi pelaku mudik, sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan kepada mereka karena turut berperan dalam mendorong kebangkitan ekonomi.
“Juga ada jalur alternatif atau jalur lintas selatan (JLS) yang disiapkan dengan destinasi wisata maupun ekonomi kreatif termasuk kuliner,” kata Menparekraf.
Saat ini Kemenparekraf bersama dengan dinas pariwisata pemerintah daerah yang berada dalam lintasan JLS dan kementerian/lembaga terkait, tengah menyiapkan travel plan (yang terdiri dari potensi pariwisata dan fasilitas) bagi para pemudik yang memanfaatkan JLS ini.
Kemenparekraf juga sudah membentuk tim monitoring dan evaluasi selama libur lebaran berlangsung. Surat imbauan kepada Kepala Dinas Pariwisata untuk memantau kunjungan wisatawan dan memberikan laporan terkait kondisi kunjungan di destinasi wisata pun telah diberikan.
Selain itu, dikatakan Menparekraf, pihaknya bersama dengan kementerian/lembaga terkait akan memberikan edukasi kepada masyarakat supaya lebih cermat dalam memilih dan menggunakan bus pariwisata.
“Kita harus pastikan ada penggunaan bus pariwisata yang aman dan nyaman untuk para pemudik,” katanya.
Mudik lebaran menjadi momentum kebangkitan ekonomi daerah melalui destinasi pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif. Diproyeksi perputaran ekonomi akan mencapai lebih dari Rp72 triliun. Para pemudik yang sekaligus menjadi wisatawan akan membelanjakan uangnya untuk kebutuhan rekreasi, akomadasi, konsumsi, maupun membeli oleh-oleh yang langsung berhubungan dengan para pelaku UMKM di daerah.
“Saya melihat ini menjadi potensi kita kedepan untuk bangkit, membuka peluang usaha, dan menciptakan lapangan kerja,” kata Menparekraf.
Dikatakan Menparekraf, desa wisata akan menjadi daya tarik bagi para pemudik yang melalui jalur lintas selatan. Oleh karenanya, desa wisata yang sudah menjadi primadona tengah dipersiapkan, seperti Desa Wisata Malasari di Jawa Barat, Desa Wisata Pujon Kidul, dan Desa Wisata Tamansari di Jawa Timur.
“Desa wisata juga menjadi menarik di tengah prosesi mudik, karena jika dikemas dengan asyik Insya Allah ini akan menjadi destinasi wisata yang unik, berarti harus ada homestay yang nyaman, harus ada atraksi yang baik, dan tentunya kesiapan CHSE dan protokol kesehatan. Hal ini sejalan dengan program kita Anugerah Desa Wisata Indonesia,” katanya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
