Legislator Prihatin 85,88 Persen Kondisi Jembatan di Jalan Nasional Rusak
Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo prihatin dengan kondisi jembatan di jalan nasional yang 85,88 persen atau sebanyak 16.530 unit mengalami kerusakan dan hanya 14,11 persen atau sebanyak 2716 jembatan yang dalam kondisi baik.
“Kerusakan jembatan di jalan nasional yang tersebar dari Provinsi Aceh hingga Papua menjelang penyelenggaraan mudik 2024 itu dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran dan keselamatan arus mudik,” ujar Sigit dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria, Senayan, di Jakarta, Senin (1/4/2024).
Sebagaimana data Kementerian PUPR, ia menyayangkan hingga akhir Semester II 2023 ada 85,88 persen jembatan di jalan nasional mengalami kerusakan bervariasi. Di antaranya rusak ringan sebanyak 13.844 unit, rusak berat 2.366 unit dan kritis sebanyak 320 unit. Sementara yang dalam kondisi baik hanya 2.716 unit atau hanya 14,11 persen.
Bahkan dari jumlah itu, tuturnya, hanya 170 jembatan yang dipastikan prima dan sisanya dalam kondisi sedang sebanyak 2.546 unit. “Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat sebentar lagi akan ada mudik Lebaran, di mana diprediksi lebih dari 104 juta pemudik akan menggunakan jalur darat,” kata Sigit.
Kerusakan jembatan tersebut, tandas Sigit, jika tidak segera diperbaiki akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas khususnya dalam penyelenggaraan mudik. Lebih dikhawatirkan, kerusakan jembatan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengalami kegagalan struktur serius yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan cedera bagi pengguna jalan yang berada di atas jembatan tersebut.
Oleh karena itu, Politisi Fraksi PKS tersebut mendesak Kementerian PUPR untuk segera memperbaiki ribuan jembatan yang mengalami kerusakan, khususnya yang mengalami kerusakan berat dan kritis. Hal itu, tegas Sigit, untuk memastikan keamanan dan keselamatan pengguna jalan dalam perjalanan mudik Lebaran.
“Untuk membangun IKN saja pemerintah bisa menggelontorkan dana Rp24,97 Triliun di 2023, masa untuk perbaikan jembatan yang menjadi infrastruktur dasar tidak bisa. Seharusnya perbaikan jembatan lebih diprioritaskan. Ini menyangkut nyawa dan keselamatan pengguna jalan yang sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi warga negaranya
Terlebih, tahun ini ada 104 juta pemudik baik yang menggunakan bus, mobil pribadi dan motor yang akan menggunakan jalur darat dan mungkin akan melalui salah satu dari jembatan rusak itu. “Untuk itu, saya minta PUPR untuk segera perbaiki jembatan-jembatan tersebut untuk memastikan keamanan dan keselamatan pemudik,” pungkasnya.
Seperti diketahui, dalam Buku Kondisi Jalan Nasional 2023 yang dirilis Kementerian PUPR pada akhir Desember 2023 lalu, dilaporkan bahwa terdapat 16.530 unit jembatan atau 85,88% yang mengalami kerusakan yang terdiri dari rusak ringan 13.844 unit, rusak berat 2.366 unit dan 320 unit dalam kondisi kritis.
Sementara jembatan di jalan nasional yang dalam kondisi baik hanya 14,11 persen atau sebanyak yang terdiri dari kondisi baik 170 unit dan sedang 2.546 unit. Kerusakan jembatan pada jalan nasional ini tersebar mulai Aceh hingga Papua. Untuk wilayah Sumatera, kerusakan terberat diantaranya ada di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Bengkulu, Sumsel dan Lampung.
Sementara Indonesia Tengah dan Timur, kerusakan jembatan terberat diantaranya Papua, Maluku, Kalteng Kalbar dan Sulut. Untuk Pulau Jawa, jembatan di jalan nasional yang akan melayani pemudik dengan jumlah terbesar pun tidak luput dari kerusakan. Kerusakan jembatan di Pulau Jawa terparah ada di provinsi Jabar. Bahkan, di provinsi ini tidak ada satu pun jembatan yang dalam kondisi prima, yang ada hanya kondisi sedang sebanyak 37 unit.
Sementara, kerusakan jembatan di provinsi ini tercatat ada 707 unit rusak ringan, 113 rusak berat dan 5 unit dalam kondisi kritis. Di Provinsi Jawa Timur, jumlah jembatan yang mengalami kerusakan jembatan dengan skala ringan sebanyak 843 unit, rusak berat 142 dan kritis 16. Sedangkan di provinsi Jawa Tengah terdapat 720 jembatan rusak ringan, 73 jembatan rusak berat dan 4 jembatan kritis.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
