Legislator Prihatin 85,88 Persen Kondisi Jembatan di Jalan Nasional Rusak
Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo prihatin dengan kondisi jembatan di jalan nasional yang 85,88 persen atau sebanyak 16.530 unit mengalami kerusakan dan hanya 14,11 persen atau sebanyak 2716 jembatan yang dalam kondisi baik.
“Kerusakan jembatan di jalan nasional yang tersebar dari Provinsi Aceh hingga Papua menjelang penyelenggaraan mudik 2024 itu dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran dan keselamatan arus mudik,” ujar Sigit dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria, Senayan, di Jakarta, Senin (1/4/2024).
Sebagaimana data Kementerian PUPR, ia menyayangkan hingga akhir Semester II 2023 ada 85,88 persen jembatan di jalan nasional mengalami kerusakan bervariasi. Di antaranya rusak ringan sebanyak 13.844 unit, rusak berat 2.366 unit dan kritis sebanyak 320 unit. Sementara yang dalam kondisi baik hanya 2.716 unit atau hanya 14,11 persen.
Bahkan dari jumlah itu, tuturnya, hanya 170 jembatan yang dipastikan prima dan sisanya dalam kondisi sedang sebanyak 2.546 unit. “Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat sebentar lagi akan ada mudik Lebaran, di mana diprediksi lebih dari 104 juta pemudik akan menggunakan jalur darat,” kata Sigit.
Kerusakan jembatan tersebut, tandas Sigit, jika tidak segera diperbaiki akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas khususnya dalam penyelenggaraan mudik. Lebih dikhawatirkan, kerusakan jembatan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengalami kegagalan struktur serius yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan cedera bagi pengguna jalan yang berada di atas jembatan tersebut.
Oleh karena itu, Politisi Fraksi PKS tersebut mendesak Kementerian PUPR untuk segera memperbaiki ribuan jembatan yang mengalami kerusakan, khususnya yang mengalami kerusakan berat dan kritis. Hal itu, tegas Sigit, untuk memastikan keamanan dan keselamatan pengguna jalan dalam perjalanan mudik Lebaran.
“Untuk membangun IKN saja pemerintah bisa menggelontorkan dana Rp24,97 Triliun di 2023, masa untuk perbaikan jembatan yang menjadi infrastruktur dasar tidak bisa. Seharusnya perbaikan jembatan lebih diprioritaskan. Ini menyangkut nyawa dan keselamatan pengguna jalan yang sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi warga negaranya
Terlebih, tahun ini ada 104 juta pemudik baik yang menggunakan bus, mobil pribadi dan motor yang akan menggunakan jalur darat dan mungkin akan melalui salah satu dari jembatan rusak itu. “Untuk itu, saya minta PUPR untuk segera perbaiki jembatan-jembatan tersebut untuk memastikan keamanan dan keselamatan pemudik,” pungkasnya.
Seperti diketahui, dalam Buku Kondisi Jalan Nasional 2023 yang dirilis Kementerian PUPR pada akhir Desember 2023 lalu, dilaporkan bahwa terdapat 16.530 unit jembatan atau 85,88% yang mengalami kerusakan yang terdiri dari rusak ringan 13.844 unit, rusak berat 2.366 unit dan 320 unit dalam kondisi kritis.
Sementara jembatan di jalan nasional yang dalam kondisi baik hanya 14,11 persen atau sebanyak yang terdiri dari kondisi baik 170 unit dan sedang 2.546 unit. Kerusakan jembatan pada jalan nasional ini tersebar mulai Aceh hingga Papua. Untuk wilayah Sumatera, kerusakan terberat diantaranya ada di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Bengkulu, Sumsel dan Lampung.
Sementara Indonesia Tengah dan Timur, kerusakan jembatan terberat diantaranya Papua, Maluku, Kalteng Kalbar dan Sulut. Untuk Pulau Jawa, jembatan di jalan nasional yang akan melayani pemudik dengan jumlah terbesar pun tidak luput dari kerusakan. Kerusakan jembatan di Pulau Jawa terparah ada di provinsi Jabar. Bahkan, di provinsi ini tidak ada satu pun jembatan yang dalam kondisi prima, yang ada hanya kondisi sedang sebanyak 37 unit.
Sementara, kerusakan jembatan di provinsi ini tercatat ada 707 unit rusak ringan, 113 rusak berat dan 5 unit dalam kondisi kritis. Di Provinsi Jawa Timur, jumlah jembatan yang mengalami kerusakan jembatan dengan skala ringan sebanyak 843 unit, rusak berat 142 dan kritis 16. Sedangkan di provinsi Jawa Tengah terdapat 720 jembatan rusak ringan, 73 jembatan rusak berat dan 4 jembatan kritis.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
