Solusi Rizal Ramli Agar Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Mencapai 6,5 Persen
Jakarta – Target pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hanya mematok pertumbuhan ekonomi di 2018 sebesar 5,4 persen dinilai banyak pihak merupakan bentuk ketidakberdayaan Menkeu menghadapi persoalan ekonomi yang cenderung melambat. Padahal Presiden Jokowi sendiri saat kampanye menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen, sedangkan masa pemerintahan Jokowi tinggal dua tahun lagi.
Jangankan untuk meraih pertumbuhan 7 persen, untuk sampai angka 5,4 persen saja rasanya sulit jika Menkeu tidak mempunyai terobosan kebijakan yang berarti. Apalagi selama ini kebijakan Sri Mulyani jauh dari terobosan dan cenderung kontra produktif.
Namun hal berbeda diungkapkan oleh mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, dirinya optimis di sisa dua tahun pemerintahan Jokowi, raihan pertumbuhan ekonomi 6,5 persen akan tercapai. Menurutnya raihan itu akan tercapai bila pemerintah serius dan mau merubah kebijakan ekonominya, salah satunya dengan memberikan kelonggaran kepada dunia usaha. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menggenjot perekonomian Indonesia yang saat ini cenderung stagnan.
Menurut Rizal, yang harus diberikan kelonggaran salah satunya dari sisi perpajakan, selama ini terkesan pemerintah begitu ngotot mengejar penerimaan pajak sehingga membuat kalangan dunia usaha terganggu. Akibatnya aktivitas investasi pun tertunda dan berdampak ikut terhambatnya pertumbuhan sektor lainnya.
“Padahal di negara lain di Eropa, China dan lainnya kala ekonomi melambat justru perlu dipompa dan dilonggarkan. Misalnya, ekonomi lagi susah jangan kejar pajak dulu. Nanti kalau ekonomi bergeliat juga pajak itu bisa naik dengan sendirinya,” jelasnya.
Rizal ramli pun mengungkapkan, saat pertumbuhan sedang lesu, harus dipompa perekonomian ini. Tapi bukan dipompa dengan anggaran, melainkan dipompa dengan skema-skema tertentu. Seperti skema Build Operate Transfer (BOT) dan Build Own Operate (BOO) yang menarik bagi investor, juga dipompa dengan revaluasi asset, dengan sekuritisasi asset, sehingga ada mesin pertumbuhan yang lain di luar APBN, terutama di luar Jawa.
Selain investasi, konsumsi rumah tangga juga tak boleh luput dari perhatian pemerintah. Apalagi komponen ini memegang peranan setengah dari perekonomian nasional. Rizal menyoroti harga bahan pangan yang masih sangat tinggi. Bahkan gula hingga daging dijual dengan harga yang dua kali lebih mahal dari harga internasional.
“Kemudian juga pompa daya beli. Selama ini semua pangan di Indonesia itu impor, hal itu yang membuat mahal sekali. Harga gula saja 2 x harga internasional. Harga daging juga 2 x harga dunia, makanya semuanya jadi mahal,” tegas dia.
Menurut Rizal, mahalnya harga pangan ini dikarenakan sistem impor itu dikelola dengan sistem kuota dan pemegangnya cuma 6-7 orang kartel atau taipan yang sudah puluhan tahun menikmati untung. Mestinya, sistemnya diubah menjadi skema tarif. Solusi impor, menurut Rizal bukan sesuatu yang buruk asalkan bisa dikelola dengan benar, khususnya dalam penetapan kuota impor.
“Jadi siapa pun boleh impor tapi harus menggunakan tarif untuk melindungi industri di Indonesia. Jangan dibiasakan ngeles, daya beli tidak turun, ini tidak turun. Yang kita kepengen ada tindakan nyata karena ini kecenderungannya melambat,” ujarnya.
Selain itu, Rizal Ramli pun memberikan solusi lainnya yakni dengan menggenjot laju kredit perbankan yang selama ini hanya tumbuh sekitar 10 persen saja. “Mesti dipompa, jika mau 6,5 persen, maka laju kreditnya bisa mencapai 15-17 persen. Tapi tetap harus prudent,” ujarnya.
Maka dari itu, dirinya pun menegaskan, kalau untuk mengubah perekonomian dari 5 persen ke 6,5 persen dalam waktu kurang dari 2 tahun sangat mungkin dilakukan. “Tetapi tidak boleh menggunakan pakem ekonomi neoliberal. Tidak boleh menggunakan obat dari Bank Dunia,” tegas Rizal.
“Juga harus ada kebijakan terobosan lain tak hanya andalkan paket kebijakan ekonomi yang tak efektif ini. Karena selama ini tak berdampak. Ini kebijakan ecek-ecek. Harus ada kebijakan terobosan seperti yang saya lakukan terhadap Garuda Indonesia dan dunia penerbangan Indonesia,” pungkasnya.
Sorotan dari Rizal Ramli tersebut bukan tanpa alasan, sebab pada saat beliau menjabat sebagai Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, Garuda saat itu tak mampu membayar utang kepada konsorsium Bank Eropa sebesar 1.8 miliar dolar AS dan terancam disitanya semua pesawat Garuda. Namun dengan kepiawaiannya, Rizal Ramli mampu menaklukkan para bankir tersebut dengan mengirim surat grasi ke Frankfurt untuk menuntut balik konsorsium Bank Eropa karena menerima bunga dari kredit dengan ekstra 50 persen. Dan akhirnya mereka meminta damai dan sepakat merestrukturisasi utang Garuda.
Ping.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
