Solusi Rizal Ramli Agar Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Mencapai 6,5 Persen
Jakarta – Target pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hanya mematok pertumbuhan ekonomi di 2018 sebesar 5,4 persen dinilai banyak pihak merupakan bentuk ketidakberdayaan Menkeu menghadapi persoalan ekonomi yang cenderung melambat. Padahal Presiden Jokowi sendiri saat kampanye menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen, sedangkan masa pemerintahan Jokowi tinggal dua tahun lagi.
Jangankan untuk meraih pertumbuhan 7 persen, untuk sampai angka 5,4 persen saja rasanya sulit jika Menkeu tidak mempunyai terobosan kebijakan yang berarti. Apalagi selama ini kebijakan Sri Mulyani jauh dari terobosan dan cenderung kontra produktif.
Namun hal berbeda diungkapkan oleh mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, dirinya optimis di sisa dua tahun pemerintahan Jokowi, raihan pertumbuhan ekonomi 6,5 persen akan tercapai. Menurutnya raihan itu akan tercapai bila pemerintah serius dan mau merubah kebijakan ekonominya, salah satunya dengan memberikan kelonggaran kepada dunia usaha. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menggenjot perekonomian Indonesia yang saat ini cenderung stagnan.
Menurut Rizal, yang harus diberikan kelonggaran salah satunya dari sisi perpajakan, selama ini terkesan pemerintah begitu ngotot mengejar penerimaan pajak sehingga membuat kalangan dunia usaha terganggu. Akibatnya aktivitas investasi pun tertunda dan berdampak ikut terhambatnya pertumbuhan sektor lainnya.
“Padahal di negara lain di Eropa, China dan lainnya kala ekonomi melambat justru perlu dipompa dan dilonggarkan. Misalnya, ekonomi lagi susah jangan kejar pajak dulu. Nanti kalau ekonomi bergeliat juga pajak itu bisa naik dengan sendirinya,” jelasnya.
Rizal ramli pun mengungkapkan, saat pertumbuhan sedang lesu, harus dipompa perekonomian ini. Tapi bukan dipompa dengan anggaran, melainkan dipompa dengan skema-skema tertentu. Seperti skema Build Operate Transfer (BOT) dan Build Own Operate (BOO) yang menarik bagi investor, juga dipompa dengan revaluasi asset, dengan sekuritisasi asset, sehingga ada mesin pertumbuhan yang lain di luar APBN, terutama di luar Jawa.
Selain investasi, konsumsi rumah tangga juga tak boleh luput dari perhatian pemerintah. Apalagi komponen ini memegang peranan setengah dari perekonomian nasional. Rizal menyoroti harga bahan pangan yang masih sangat tinggi. Bahkan gula hingga daging dijual dengan harga yang dua kali lebih mahal dari harga internasional.
“Kemudian juga pompa daya beli. Selama ini semua pangan di Indonesia itu impor, hal itu yang membuat mahal sekali. Harga gula saja 2 x harga internasional. Harga daging juga 2 x harga dunia, makanya semuanya jadi mahal,” tegas dia.
Menurut Rizal, mahalnya harga pangan ini dikarenakan sistem impor itu dikelola dengan sistem kuota dan pemegangnya cuma 6-7 orang kartel atau taipan yang sudah puluhan tahun menikmati untung. Mestinya, sistemnya diubah menjadi skema tarif. Solusi impor, menurut Rizal bukan sesuatu yang buruk asalkan bisa dikelola dengan benar, khususnya dalam penetapan kuota impor.
“Jadi siapa pun boleh impor tapi harus menggunakan tarif untuk melindungi industri di Indonesia. Jangan dibiasakan ngeles, daya beli tidak turun, ini tidak turun. Yang kita kepengen ada tindakan nyata karena ini kecenderungannya melambat,” ujarnya.
Selain itu, Rizal Ramli pun memberikan solusi lainnya yakni dengan menggenjot laju kredit perbankan yang selama ini hanya tumbuh sekitar 10 persen saja. “Mesti dipompa, jika mau 6,5 persen, maka laju kreditnya bisa mencapai 15-17 persen. Tapi tetap harus prudent,” ujarnya.
Maka dari itu, dirinya pun menegaskan, kalau untuk mengubah perekonomian dari 5 persen ke 6,5 persen dalam waktu kurang dari 2 tahun sangat mungkin dilakukan. “Tetapi tidak boleh menggunakan pakem ekonomi neoliberal. Tidak boleh menggunakan obat dari Bank Dunia,” tegas Rizal.
“Juga harus ada kebijakan terobosan lain tak hanya andalkan paket kebijakan ekonomi yang tak efektif ini. Karena selama ini tak berdampak. Ini kebijakan ecek-ecek. Harus ada kebijakan terobosan seperti yang saya lakukan terhadap Garuda Indonesia dan dunia penerbangan Indonesia,” pungkasnya.
Sorotan dari Rizal Ramli tersebut bukan tanpa alasan, sebab pada saat beliau menjabat sebagai Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, Garuda saat itu tak mampu membayar utang kepada konsorsium Bank Eropa sebesar 1.8 miliar dolar AS dan terancam disitanya semua pesawat Garuda. Namun dengan kepiawaiannya, Rizal Ramli mampu menaklukkan para bankir tersebut dengan mengirim surat grasi ke Frankfurt untuk menuntut balik konsorsium Bank Eropa karena menerima bunga dari kredit dengan ekstra 50 persen. Dan akhirnya mereka meminta damai dan sepakat merestrukturisasi utang Garuda.
Ping.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji mendorong pengembangan sektor pariwisata beserta sarana transportasi dan infrastruktur pariwisata di Provinsi Bali menjadi destinasi wisata premium. Hal tersebut diungkapkannya saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI Ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan tema Pengembangan Sektor Pariwisata Provinsi Bali beserta Dukungan Sarana Transportasi dan Infrastuktur di Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
“Kita mendapatkan penjelasan dari mitra kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Pariwisata, Transportasi dan juga infrastruktur bahwa mereka sudah mulai pulih kembali setelah pandemi Covid-19. Ada yang sudah 95 persen, adapula yang sudah 100 persen dari tahun 2019 lalu. Kondisi ini tentu menggembirakan tapi jangan pula mudah berpuas diri karena kita masih harus berpacu dengan waktu di mana sektor pariwisata merupakan penghasil devisa negara cukup besar,” ungkap Sarmuji usai pertemuan dengan jajaran Direksi BUMN Pariwisata, Transportasi dan Infrastruktur.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan negara kita punya potensi wisata yang lengkap, mulai dari pesona alamnya, keramahtamahan masyarakat, keanekaragaman budaya. Hanya saja ada banyak hal yang harus dibenahi, misalnya destinasi wisata kita jangan hanya bertumpu di Bali saja tapi perlu juga dikembangkan daerah-daerah tujuan wisata lainnya.
“Khusus Bali yang sudah pulih kembali setelah pandemi kita berharap agar bisa menjadi destinasi wisata yang premium. Karena daya dukung lingkungan di Bali juga pasti terbatas, dengan jumlah wisatawan yang kian hari kian banyak tentu akan menyulitkan jika tidak secara terencana kita naikkan level wisata di Bali menjadi level premium,” tandasnya.
Legislator Dapil Jawa Timur VI melanjutkan, konsep wisata premium yang dimaksud mengacu kepada layanan yang berkualitas tinggi dan kental dengan keunikan alam, sosial, budaya, dan masyarakat. Dengan begitu, wisatawan bisa mendapat pengalaman bernilai tinggi dengan tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan sepuluh Destinasi Wisata Prioritas (DSP) di luar Bali antara lain Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Kepulauan Seribu di Jakarta, Danau Toba di Sumatera Utara, Wakatobi di Sulawesi Utara, Tanjung Lesung di Banten, Morotai di Maluku Utara, dan Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung.
Gorontalo – Presiden RI Jokowi belum lama ini menggelar kunjungan kerja ke Gorontalo untuk meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato, panen jagung di Pohuwato, meninjau pembangunan Waduk Bulango Ulu, serta sejumlah agenda lainnya. Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyampaikan apresiasi dan terima kasih dari masyarakat kepada Presiden yang telah menggelontorkan berbagai program bantuan dan proyek strategis nasional ke Provinsi Gorontalo.
“Alhamdulillah bisa menyambut kedatangan beliau (Jokowi) bersama rombongan yang akan melakukan kunjungan kerja serta beberapa agenda lainnya di Gorontalo. Semoga Gorontalo memberikan kesan yang indah bagi Pak Presiden,” ungkap Gobel dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria, Selasa (23/4/2024) sebagaimana perbincangan santai keduanya saat Jokowi tiba di Bandara Djalaludin, Gorontalo, Minggu (21/4/2024).
“Begitu banyak program yang telah diberikan Presiden Jokowi untuk Gorontalo, diantaranya Proyek Strategis Nasional Waduk Bulango Ulu, Program Pertanian, Proyek Bandar Udara dan Pelabuhan Anggrek untuk menopang pertumbuhan ekonomi di Gorontalo,” sambung Politisi Fraksi Partai NasDem ini yang akan kembali menjadi wakil rakyat dari Dapil Gorontalo untuk periode 2024-2029.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi selepas dari Bandara Djalaludin menuju Kota Gorontalo dan bermalam di sana. Keesokan harinya, Presiden melanjutkan kegiatan meresmikan Bandara Panua Pohuwato di Kabupaten Pohuwato dan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Gorontalo.
Turut hadir menyambut kedatangan Presiden Jokowi diantaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Pj Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Candra Wijaya, Kapolda Gorontalo Irjen Pudji Prasetijanto Hadi, Danlantamal VIII Laksma TNI Nouldy Jan Tangka, Danlanud Sam Ratulangi Marsma TNI Ramot CP Sinaga, dan Kajati Gorontalo Purwanto Joko Irianto.
Jakarta – Kepala Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Djaka Dwi Winarko menjelaskan mahasiswa yang tergabung dalam program Magang di Rumah Rakyat (MDRR) diharapkan dapat menjadi duta-duta DPR. Dimana para pemuda dan pemudi ini dapat menyampaikan informasi secara utuh tentang DPR kepada masyarakat luas.
“Mahasiswa MDRR ini merupakan orang-orang pilihan dari sekian ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia. Selain pengalaman untuk mahasiswa itu sendiri, sejatinya MDRR Ini menjadi sebuah kesempatan kita untuk memberikan pemahaman mengenai apa itu DPR secara langsung. Karena dia melihat praktek-praktek kerja anggota DPR dan juga termasuk supporting system di Setjen DPR,” ujar Djaka usai Kuliah Umum MDRR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2024).
Dengan demikian, lanjutnya, pihaknya berharap peserta MDRR ini yang notabene mempunyai pengalaman secara utuh mengenai DPR, cara kerja, prosedur kerjanya, dinamika yang ada di DPR ini dapat memberikan pengalamannya tersebut. Serta, informasi yang dilihatnya secara langsung tentang DPR secara utuh kepada teman, keluarga dan masyarakat sekitarnya.
Dijelaskan Djaka, dalam Kuliah Umum kali ini, Pustekinfo diberi kesempatan untuk memberikan informasi dan sharing, serta diskusi seputaran IT di DPR RI. Misalnya terkait peran dan fungsi Pustekinfo diantarahnya memastikan bahwa layanan-layanan, kerja, dan proses-proses di DPR itu bisa terfasilitasi dengan menggunakan teknologi informasi. Dengan kata lain, tujuan dari kuliah umum hari ini menurut Djaka adalah memberikan pemahaman-pemahaman bagaimana sebetulnya peran dari Pustekinfo dalam proses kerja di DPR RI.
Dalam kesempatan itu, pria yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya manusia Legislatif (Pusbangkom) ini juga memaparkan bahwa sejak tahun 2010 dimana layanan IT DPR berdiri itu memiliki ratusan aplikasi yang tersebar di berbagai unit kerja di DPR RI. Namun, lama kelamaan banyaknya aplikasi yang tersebar di berbagai unit kerja tersebut malah “merepotkan” DPR sendiri. Hingga kemudian pihaknya bersama Tim Pustekinfo bekerjasama dengan Universitas Indonesia di bawah pimpinan Profesor Yudo membuat strategi tersendiri yang disebut Rencana Induk Teknologi dan Informasi dan Komunikasi (RITIK).
“RITIK ini semacam cetak birunya, guidance bagaimana teknologi informasi itu dikembangkan ke depannya. Tadi kita sampaikan bahwa kita sudah ada RITIK mulai tahun 2020 sampai 2025 dan ini juga kita evaluasi setelah itu nanti akan kita rubah lagi atau kita kembangkan lagi menjadi RITIK 2024-2027. karena apa? karena teknologi informasi dan perkembangan sangat cepat, untuk kita bisa mengantisipasi perkembangan seperti apa, dari sisi teknologinya seperti apa, aplikasinya, infrastruktur, termasuk juga Sumber daya manusianya,” paparnya.
Djaka menambahkan, melalui RITIK, pihaknya akan terus mengintegrasikan ratusan aplikasi yang ada di DPR menjadi 15 klaster besar. “Sejauh ini dari 120 an aplikasi yang ad adi DPR telah diintegrasikan menjadi 50 an aplikasi. Ke depan aplikasi sejenis akan terus diintegrasikan lagi sehingga menjadi 15 aplikasi besar yang ada di DPR RI,” pungkasnya.
Komisi VI Dorong Bali Jadi Destinasi Wisata Premium
Gobel Sampaikan Apresiasi Masyarakat Gorontalo Terhadap Program Bantuan Presiden
Peserta Magang Di Rumah Rakyat Diharapkan Jadi “Duta” untuk DPR RI
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Indonesia Cari Solusi Solid Hadapi Pelemahan Rupiah
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
