Connect with us

Soal Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode, Jokowi Merasa Ada yang Ingin Mencoreng Dirinya

Presiden Jokowi

Jakarta – Presiden Joko Widodo menilai wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode memiliki tiga makna. Jokowi menduga wacana itu diangkat untuk mencoreng mukanya.

“Ada yang ngomong presiden dipilih MPR, (penambahan masa jabatan presiden) tiga periode. Itu, satu ingin menampar muka saya, kedua ingin cari muka, ketiga ingin menjerumuskan. Itu aja,” kata Jokowi saat berdialog dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.

Wacana penambahan masa jabatan presiden muncul setelah ada rencana mengamendemen UUD 1945. Awalnya, amendemen UUD 1945 sebatas membahas Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Dalam prosesnya, pembahasan malah melebar hingga penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Belakangan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengusulkan presiden dipilih MPR.

Jokowi mengaku telah mewanti-wanti pembicaraan tak melebar sejak awal masa pembahasan amendemen. Ia menyayangkan kekhawatirannya justru terwujud.

“Kenyataannya seperti itu kan. (Isu melebar ke) presiden dipilih MPR, presiden tiga periode, presiden satu periode tapi 8 tahun,” ujar dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut pembahasan amendemen UUD 1945 tak dilanjutkan. Negara diminta berkonsentrasi menyelesaikan masalah lain yang lebih mendesak.

“Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan,” jelas mantan Wali Kota Solo itu.

Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyebut lembaga perwakilan rakyat masih menampung aspirasi terkait rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Salah satu usulan yang masuk yaitu presiden bisa dipilih tiga kali.

Selain itu, kata Arsul, mencuat pula usulan masa jabatan presiden hanya satu periode. Namun, lama masa jabatan presiden menjadi delapan tahun.

Menurut Arsul, MPR belum mengambil kesimpulan poin mana yang bakal diubah. Pasalnya, ada pihak yang ingin amendemen terbatas garis-garis besar haluan negara (GBHN), tapi juga mencuat usulan amendemen tidak terbatas GBHN.

Kemudian, PBNU merekomendasikan pemilihan presiden dan wakil presiden kembali dipilih MPR. Hal itu disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo usai bertemu Ketua PBNU Said Aqil Siraj di Kantor PBNU, Rabu, 27 November 2019. Rekomendasi PBNU itu berdasarkan hasil Musyawarah Alim Ulama yang digelar di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, Jawa Barat 2012.

 

Munir

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Menkominfo Indikasikan Ada 127 Hoaks Bertebaran Terkait Virus Corona

Oleh

Fakta News
Menkominfo Johny G Plate

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan, hingga saat ini sudah ada 127 hoaks yang tersebar di Indonesia terkait virus corona.

“127 per 25 februari. Per hari ini, ada 127 isu hoaks dan disinformasi, di antaranya China ingin belajar agama Islam karena warga Islam bebas dari virus corona. Ini disinformasi,” kata Johnny di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

“Ada lagi virus corona menular lewat gigitan nyamuk. Ini hoaks. Faktanya informasi tersebut adalah salah. WHO Western Pasific melalui akun resminya menyatakan bahwa virus corona tidak dapat ditularkan lewat gigitan nyamuk,” lanjut Johnny.

Ia mengatakan, disinformasi dan hoaks sangat merugikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakatnya. Karena itu, ia meminta tak ada lagi pihak yang menyebar hoaks soal virus corona.

Johnny mengatakan, pemerintah melalui Kemenkominfo terus berkoordinasi dengan operator media sosial untuk menghentikan penyebaran konten hoaks tersebut.

“Diperiksa semuanya, diteruskan pada ISP (internet service provider) dan over the top perusahaan global over the top untuk melakukan tindakan karena telah terjadi pelanggaran aturan. Tentu tahapannya tidak langsung (blokir) begitu,” papar Johnny.

“Kita minta untuk stop (penyebaran kontennya). Mari kita jaga jadilah perisai bangsa, jadilah perisai negara jadilah perisai masyarakat jadi lah perisai keluarga jadilah perisai diri sendiri dengan tidak menyebarkan hoaks dan disinformasi,” kata dia.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya

BERITA

Mendagri dan Menkeu Akan Pantau Realisasi Anggaran Tiap Daerah Per Bulan

Oleh

Fakta News
Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan pada wartawan usai mengikuti Ratas di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (25/2).

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) akan terus melakukan monitoring atau pemantauan per bulan untuk melihat realisasi anggaran di daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian usai mengikuti Rapat Terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (25/2).

“Sekali lagi teman-teman kepala daerah, tolong betul-betul untuk segera dibelanjakan agar uang beredar sehingga daya tahan masyarakat menghadapi tekanan ekonomi akan kuat,” ujar Tito.

Sekaligus juga, lanjut Tito, dana desa, agar segera dibelanjakan sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai dengan arahan-arahan yang sudah diberikan ke semua provinsi oleh tim gabungan Kemendagri, Kemenkeu, serta Kementerian Desa PDTT.

Penegasan mengenai belanja kementerian/lembaga dan daerah termasuk dana desa tersebut, sambung Tito, merupakan salah satu arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperkuat daya tahan menghadapi tekanan ekonomi dunia yang saat ini terjadi terutama sebagai dampak dari Corona Virus.

“Saat ini kami sedang melaksanakan roadshow ke semua provinsi dengan mengumpulkan seluruh kepala desa lebih dari 70.000. ada tim gabungan dari Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” tambahnya.

Tim gabungan tersebut, menurut Tito, menjelaskan mengenai skema transfer langsung yang sudah dilaksanakan oleh Menkeu dan kemudian bagaimana pembinaan, penggunaan, dan pengawasan anggarannya.

“Saat ini per tanggal 19 Februari sudah tertransfer ke desa-desa itu lebih kurang Rp1,3 T, dan ini 4x lipat dibanding periode yang sama dua bulan ditahun 2019,” tandas Mendagri.

Jadi, sambung Tito, empat kali peningkatannya lebih cepat dan juga meliputi desa yang jumlahnya hampir tiga kali lebih banyak dibanding periode sebelumnya.

Untuk itu, Mendagri kembali mengimbau surat edaran sudah disampaikan, kemudian dalam rapat di setiap provinsi juga sudah ditegaskan kepada kepala daerah untuk menggunakan anggaran-anggaran yang ada di daerah melalui APBD.

“Transfer pusat itu jumlahnya lebih kurang Rp856 T plus Rp200-an T lebih dari PAD. Artinya di daerah itu ada anggaran di atas Rp1.100 T,” ujarnya.

Tito kembali mengingatkan arahan Presiden Jokowi untuk segera membelanjakan terutama belanja barang, belanja modal, tentunya sesuai dengan aturan dan jangan sampai tersimpan di bank.

“Karena, nanti Bu Menkeu bisa menjelaskan temuan-temuan tahun sebelumnya ada beberapa daerah yang uangnya disimpan di bank, tidak beredar di masyarakat, mengharapkan depositonya,” ungkap Tito.

Di akhir keterangannya, Mendagri menyampaikan bahwa kejadian seperti ini tidak boleh terjadi karena pembelanjaan yang dilakukan untuk memicu dan menstimulasi terjadinya perederan uang sekaligus pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah-daerah.

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Siapkan Insentif bagi Wisatawan Mancanegara dan Domestik

Oleh

Fakta News
Suasana Ratas tentang Lanjutan Pembahasan Dampak Virus Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia, di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (25/2).

Jakarta – Pemerintah telah menyiapkan insentif untuk wisatawan mancanegara dengan memberikan alokasi tambahan sebesar Rp298,5 miliar terdiri dari alokasi untuk airlines dan agen diberikan diskon khusus ataupun semacam insentif totalnya Rp98,5 miliar.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai mengikuti Rapat Terbatas (ratas) mengenai Lanjutan Pembahasan Dampak Virus Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (25/2).

Lebih lanjut, Menko Perekonomian menyampaikan juga ada anggaran promosi sebanyak Rp103 miliar, dan juga untuk kegiatan tourism sebesar Rp25 miliar, familiar reason dan influencer.

“Nah khusus untuk wisatawan domestik juga diberikan dukungan, yaitu pemerintah memberikan diskon 30% untuk di 10 tujuan wisata. Nah 30% itu untuk kuota 25 seats di setiap penerbangan,” ujar Menko Perekonomian.

Kuota yang diberikan tersebut, lanjut Menko Perekonomian, setiap penerbangan di 10 destinasi wisata yang berlaku selama 3 bulan yaitu bulan Maret, April, dan Mei 2020, dan apabila dirasakan manfaatnya ini dapat dilanjutkan.

“Airlines dapat memberikan dukungan diskon ini dan insentif pemerintah bersifat on top. Jadi kalau airlines memberikan diskon nah itu yang diberikan oleh pemerintah adalah tambahan diskon,” katanya.

Insentif lain, menurut Menko Perekonomian, ada pengurangan tarif PJP2U itu sebesar 20% selama 3 bulan pada 10 destinasi yang diberikan oleh Angkasa Pura dan nilainya sekitar Rp265,6 miliar.

Ia menambahkan bahwa Pertamina juga memberikan insentif berupa diskon avtur di bandara pada 9 destinasi wisata dengan total diskon ini nilainya senilai Rp265,5 miliar dan ini juga berlaku selama 3 bulan.

“Selanjutnya juga ada realokasi daripada anggaran khusus untuk daerah-daerah wisata, 10 destinasi wisata, realokasi DAK sebanyak Rp147,7 miliar yang saat ini sudah ada rencana penggunaan di Rp50,79 miliar sehingga ada Rp96,8 milyar yang bisa dialokasikan dan sifatnya diubah menjadi hibah pemerintah untuk 10 destinasi wisata,” ujarnya.

Terakhir, lanjut Menko Perekonomian, Pemerintah mendorong adanya insentif sesuai dengan usulan dari asosiasi bahwa untuk pajak hotel dan restoran di 10 destinasi wisata tarifnya dinolkan.

Untuk itu, sambung Menko Perekonomian, pemerintah akan mensubsidi ataupun memberikan hibah kepada pemerintah daerah yang terdampak akibat penurunan tarif pajak hotel dan restoran di daerah sebesar Rp3,3 triliun.

“Nah daerah-daerah yang diberikan stimulan atau insentif adalah di Danau Toba seluruh Kabupaten diberikan insentif, kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, dan Bintan,” pungkas Menko Perekonomian.

 

Ping

Baca Selengkapnya