Connect with us

Soal Penangkapan Djoko Tjandra, Kapolri: Ini Bentuk Komitmen Polri Tangkap Buronan

Kapolri Idham Azis

Jakarta – Bareskrim Polri berhasil menangkap Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (30/7/2020). Penangkapan ini merupakan bentuk komitmen Polri membantu pemerintah menangkap sejumlah buronan kakap.

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis bercerita bagaimana proses penangkapan Djoko Tjandra. Menurut dia, dua pekan lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahnya untuk mencari sekaligus menangkap Djoko Tjandra.

Dengan sigap dan cepat, perintah itu langsung dilaksanakan dengan membuat tim kecil yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo.

“Perintah itu kemudian kami laksanakan. Kita bentuk tim kecil karena infonya yang bersangkutan berada di Malaysia,” ujar Jenderal Idham Azis dalam keterangannya, Jumat (31/7/2020).

Setelah tim terbentuk, pihaknya langsung mengirimkan surat kepada kepolisian Malaysia. Surat tersebut berisi permintaan kerja sama antara police to police untuk menangkap Djoko Tjandra yang ketika itu terdeteksi berada di Kuala Lumpur, Malaysia.

Proses kerjasama dan kerja keras tim membuah hasil. Sampai akhirnya keberedaan Djoko Tjandra diketahui. Kemudian pada hari Kamis (30/7/2020), Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo berangkat ke Malaysia untuk memimpin proses penangkapan. Turut mendampingi Kadiv Propam Polri Irjen Pol Sigit.

“Djoko Tjandra ini memang licik dan sangat pandai. Dia kerap berpindah-pindah tempat. Tapi, alhamdulillah berkat kesabaran dan kerja keras tim Djoko Tjandra berhasil diamankan,” ungkap mantan Kapolda Metro Jaya ini.

Menurut Idham, penangkapan Djoko Tjandra merupakan komitmen Polri untuk menjawab keraguan publik bahwa Polri bisa menangkap yang bersangkutan.

Dia mengatakan proses hukum Djoko Tjandra akan terus dikawal. Terbuka dan transparan serta tidak akan ditutup-tutupi. Artinya siapapun yang terlibat dalam pelarian Djoko akan disikat dan proses hukum. Ini juga sebagai upaya bersih-bersih Polri terhadap oknum nakal.

“Sekali lagi ini bentuk komitmen kami. Kami akan transparan, objektif, untuk usut tuntas apa yang terjadi,” tegas jenderal bintang empat ini.

Selanjutnya kata Idham, Djoko Tjandra akan menjalani proses hukum di kepolisian. Seharusnya Djoko dieksekusi untuk menjalani hukumannya sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Oleh sebab itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.

“Proses untuk Djoko Tjandra sendiri, tentunya ada proses di Kejaksaan yang tentunya akan ditindaklanjuti. Kami juga akan berkoodinasi dengan KPK,” tutup mantan Kepala Bareskrim Polri ini.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kemendikbud Sebut Dana BOS Dimungkinkan Dapat Digunakan untuk Biaya Rapid Test

Oleh

Fakta News

Jakarta – Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jumeri mengatakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimungkinkan digunakan untuk pembiayaan tes cepat COVID-19 tenaga kependidikan.

“Dana BOS dimungkinkan digunakan untuk pembiayaan ‘rapid test’ sepanjang dananya ada,” ujar Jumeri dalam taklimat media di Jakarta, Kamis.

Dia menambahkan tidak semua dana BOS mencukupi digunakan untuk biaya tes cepat bagi tenaga kependidikan yang sekolahnya sudah melakukan pembelajaran tatap muka.

Pemerintah melakukan relaksasi pembukaan sekolah untuk zona kuning. Pembukaan sekolah boleh dilakukan di zona hijau dan kuning dengan persyaratan disetujui Pemerintah Daerah, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan orang tua peserta didik. Jika orang tua tidak setuju maka peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksa.

Pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara bertahap dengan syarat 30 persen hingga 50 persen dari standar peserta didik per kelas. Standar awal 28 hingga 36 peserta didik per ke las, dibatasi menjadi 18 peserta didik untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.

Kemudian untuk sekolah luar biasa yang awalnya lima hingga delapan peserta didik per kelas, menjadi hanya lima peserta didik per kelas. Selanjutnya, untuk jenjang PAUD standar awal 15 peserta didik per kelas menjadi lima peserta didik per kelas.

Begitu juga untuk jumlah hari dan jam belajar juga akan dikurangi, dengan sistem bergiliran rombongan belajar yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

Jika sekolah di zona kuning dan hijau kembali dibuka, maka harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jarak antarpeserta didik 1,5 meter, tidak ada aktivitas kantin, tempat bermain, maupun aktivitas olah raga.

Jumeri menambahkan banyak satuan pendidikan di daerah 3T sangat kesulitan untuk melaksanakan PJJ karena minimnya akses digital.

Hal itu dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang dan psikososial anak secara permanen. Saat ini, 88 persen dari keseluruhan daerah 3T berada di zona kuning dan hijau.

Dengan adanya penyesuaian tersebut, maka satuan pendidikan yang siap dan ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka memiliki opsi untuk melaksanakannya secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Junaidi, mengatakan kondisi geografis Kabupaten Nunukan terdiri dari tiga kategori yaitu kategori perkotaan, pulau terluar, dan yang terisolir dan hanya memiliki akses udara.

“Hampir 30 persen wilayah Kabupaten Nunukan tidak ada jaringan internet sehingga para pendidik yang harus aktif mengunjungi rumah peserta didik karena tidak ada jaringan internet. Namun mengacu pada SKB Empat Menteri kami sudah melakukan sosialisasi pada guru agar tetap mengikuti protokol kesehatan dengan ketat,” tutur Junaidi.

Disinggung mengenai keselamatan dan keamanan siswa karena berbatasan dengan negara lain, Junaidi mengatakan saat ini aktivitas antardua negara tersebut tidak sepadat sebelumnya.

Berdasarkan peta zonasi risiko COVID-19 yang bersumber dari https://covid19.go.id/ per 13 Agustus 2020, terdapat 33 kabupaten/kota yang berada di zona merah, 222 kabupaten/kota berada di zona oranye, 177 kabupaten/kota berada di zona kuning, dan sisanya 82 kabupaten/kota berada di zona hijau dan zona tidak terdampak.

Data Kemendikbud, satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang sudah melapor dan melaksanakan pembelajaran tatap muka sebanyak 23.150 sekolah. Dari angka tersebut yang berada di zona kuning dan melakukan BDR sebanyak 6.238 sekolah, sedangkan yang melakukan pembelajaran tatap muka sebanyak 1.063 sekolah.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Hari Ini, Presiden Jokowi Dijadwalkan Sampaikan Pidato Pukul 09.00 dan 14.00

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan Pidato 2 (dua) kali pada hari ini, Jumat, 14 Agustus 2020, di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Provinsi DKI Jakarta.

Agenda penyampaian pidato kali ini berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang biasanya 3 (tiga) kali sekarang menjadi 2 (dua) karena pertimbangan masa pandemi Covid-19.

Pidato Presiden Jokowi yang pertama rencana akan dilaksanakan pukul 09.00 WIB dalam rangka Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2020.

Setelah istirahat salat Jumat, mulai pukul 14.00 WIB, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato kedua dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 beserta Nota Keuangan.

Sebagai informasi, pelaksanaan sidang kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena digelar pada saat pandemi Covid-19 dan menerapkan protokol kesehatan ketat.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Sanksi Denda bagi Tak Pakai Masker di Kota Bogor Mulai Diberlakukan

Oleh

Fakta News

Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memberlakukan sanksi administratif berupa denda Rp100.000 kepada warga di daerah ini yang melanggar protokol kesehatan yakni tidak memakai masker di tempat umum, mulai Kamis (13/8) kemarin.

“Sanksi administratif ini baru diberlakukan mulai hari ini, setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi secara masih selama sepekan,” kata Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemkot Bogor Alma Wiranta, di Kota Bogor, Kamis (13/8).

Menurut Alma, sebagai landasan hukum diberlakukan sanksi administratif terhadap warga Kota Bogor yang melanggar protokol kesehatan, sebelumnya Pemkot Bogor telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tata Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan PSBB atau AKB dalam Penanggulangan COVID-19.

Diterbitkan peraturan wali kota tersebut merujuk kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan bagi Peraturan Kepala Daerah, tanggal 10 Agustus.

Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, menurut Alma, merujuk pada Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, tanggal 4 Agustus 2020.

Alma menjelaskan, diterbitkan dan diberlakukannya peraturan wali kota ini, sasarannya untuk melindungi warga Kota Bogor sebanyak-banyaknya dari kemungkinan penularan COVID-19.

“Di DKI Jakarta penyebaran COVID-19 meningkat lagi. Warga Kota Bogor banyak yang bekerja di Jakarta, sehingga Pemerintah Kota Bogor berusaha melindungi warga sebanyak-banyak dengan menerapkan sanksi administratif kepada warga yang tidak disiplin,” katanya lagi.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Kota Bogor Agustiansyah mengatakan, Pemkot Bogor membentuk tim gabungan sebagai pelaksana penertiban disiplin masyarakat untuk penerapan protokol kesehatan yakni memakai masker di tempat umum.

Tim gabungan meliputi personel dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan yang dibantu oleh personel dari Kepolisian dan TNI.

“Selama sepekan sebelumnya telah dilakukan sosialisasi penerapan disiplin protokol kesehatan, terutama memakai masker di tempat umum,” katanya pula.

“Pada saat sosialisasi, jika menemukan ada warga yang tidak memakai masker di tempat umum, diingatkan untuk memakai masker, karena setelah aturannya diterapkan akan ada sanksi denda,” kata dia pula.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bogor, sampai Kamis hari ini ada total 380 orang warga Kota Bogor yang ditemukan positif COVID-19. Pada tiga pekan terakhir, yakni 1-13 Agustus hingga hari ini ada sebanyak 89 orang warga Kota Bogor ditemukan positif COVID-19.

 

(hed)

Baca Selengkapnya