Connect with us

SKB Tiga Menteri Putuskan Geser Cuti Bersama Idul Fitri ke Akhir Tahun

jelang lebaran

Jakarta – Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri. Keputusan itu mengatur tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2020.

Surat keputusan itu menyebutkan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1441 Hijriah pada Jumat, 22 Mei 2020 dihapus. Cuti bersama diganti pada akhir tahun, yakni Senin hingga Kamis, 28 sampai 31 Desember 2020.

“Sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran covid-19 (virus korona) berupa larangan mudik Hari Raya Idulfitri untuk menetapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama 2020,” bunyi SKB tiga menteri, Kamis, 21 Mei 2020.

Berdasarkan surat tersebut, pemerintah menetapkan empat masa cuti bersama 2020. Jumat, 21 Agustus 2020, menjadi cuti bersama Tahun Baru Islam 1442 Hijriah, Rabu dan Jumat, 28 dan 30 Oktober 2020, menjadi cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW.

Kamis, 24 Desember 2020, ditetapkan sebagai cuti bersama Hari Raya Natal. Sementara itu, Senin hingga Kamis, 28 hingga 31 Desember 2020, diperingati sebagai hari cuti bersama Tahun Baru 2021.

Surat ini ditandatangani Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo. Surat ini diteken Rabu, 20 Mei 2020, dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sementara itu, pemerintah sempat berniat menggeser cuti lebaran di akhir Juli 2020. Cuti bersama hendak dipasangkan dengan Hari Raya Iduladha.

“Presiden (Joko Widodo) tadi telah memberikan arahan kepada Kantor Staf Presidenan (KSP) untuk melakukan kajian. Ada dua opsi untuk mengganti hari libur lebaran, yaitu akhir Juli Iduladha dan akhir Desember,” kata Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana beberapa waktu lalu.

Presiden Jokowi meminta KSP menentukan yang terbaik. Keputusan harus mempertimbangkan kondisi terkini terkait penyebaran virus korona.

“Ini semuanya tergantung dari pertemuan kita semakin kita disiplin, semakin kita taat, semakin kita patuh untuk mengikuti protokol kesehatan semakin cepat kita menikmati suasana kehidupan yang normal,” ujar Doni.

 

(hels)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Presiden Jokowi Tunjuk BKKBN Sebagai Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting

Oleh

Fakta News
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengoordinasikan pelaksanaan program penurunan stunting di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden, di Jakarta, Senin (25/01/2021).

“Telah diputuskan (Presiden) bahwa sebagai ketua pelaksana dari program luar biasa di dalam penanganan stunting ini adalah di bawah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN,” ujarnya.

Selain itu, Presiden juga memerintahkan untuk memfokuskan alokasi anggaran terkait program penurunan stunting yang selama ini tersebar di lebih dari 20 kementerian/lembaga (K/L).

“Beliau meminta supaya difokuskan kepada beberapa kementerian yang memang memiliki perpanjangan tangan langsung ke bawah, sehingga dengan demikian hanya beberapa kementerian dan lembaga,” ujar Muhadjir.

Kegiatan BKKBN dalam upaya percepatan penurunan stunting, imbuhnya, akan didukung oleh beberapa K/L tersebut. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan mengambil peran dalam upaya ini.

“Bapak Presiden juga meminta supaya daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota terutama yang angka stunting-nya masih tinggi, betul-betul memiliki kepedulian, memiliki kesungguhan dalam ikut serta menangani stunting ini,” ujar Muhadjir.

Sebagaimana diungkapkan oleh Menko PMK, Presiden menargetkan penurunan angka stunting hingga mencapai kisaran 14 persen pada tahun 2024.

“Bapak Presiden telah memberikan arahan kepada kami bahwa sampai tahun 2024 nanti angka stunting di Indonesia ditargetkan akan turun mendekati angka 14 persen,” ujarnya.

Muhadjir mengungkapkan, angka stunting di Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 27,6 persen dan diperkiraan mengalami kenaikan di tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19 yang melanda.

Sehingga, untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024 tersebut, imbuhnya, setiap tahun harus tercapai penurunan angka stunting sebesar 2,7 persen.

“Ini adalah suatu target yang luar biasa besar, karena itu Bapak Presiden memberikan arahan agar ada langkah-langkah yang luar biasa, yang tidak biasa, atau extraordinary,” ujarnya.

Dalam melakukan upaya tersebut, imbuh Muhadjir, Presiden meminta hasil pemetaan stunting di Indonesia digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk pemetaan stunting di Indonesia sebetulnya sudah sangat detail dan jelas. Beliau menekankan supaya itu dijadikan dasar untuk kita membuat langkah-langkah konkrit, detail, dan terukur sampai tahun 2024 nanti,” ujarnya.

Lebih jauh Menko PMK mengungkapkan, Presiden sangat memberikan perhatian pada upaya penurunan stunting ini karena sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak Indonesia.

“Kenapa angka stunting ini menjadi perhatian dari Bapak Presiden? Karena kita tahu bahwa kalau orang atau anak atau bayi sudah terlanjur kena stunting pada usia 1.000 hari awal kehidupan, maka perkembangan kecerdasannya itu tidak akan bisa optimal sampai nanti dewasa menjadi usia produktif,” ungkapnya,

Ditambahkannya, berdasarkan data Bank Dunia, angka stunting angkatan kerja di Indonesia mencapai 54 persen.

“Jadi 54 persen angkatan kerja kita sekarang ini adalah mantan atau penyintas stunting. Inilah kenapa Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat-sangat khusus berkaitan dengan masalah stunting ini,” pungkas Muhadjir.

Baca Selengkapnya

BERITA

Brand Ekonomi Syariah: Upaya Peningkatan Literasi Ekonomi Syariah bagi Masyarakat

Oleh

Fakta News

Jakarta – Potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sangatlah besar. Masih banyak ruang di sektor tersebut yang dapat terus dioptimalkan. Namun, salah satu tantangan pengembangan sektor tersebut ialah masih rendahnya literasi ekonomi dan keuangan masyarakat di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, bersamaan dengan peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 25 Januari 2021, Presiden Joko Widodo sekaligus meresmikan Brand Ekonomi Syariah sebagai upaya penjenamaan (branding) ekonomi syariah di tengah masyarakat.

“Dalam rangkaian ikhtiar besar ini, saya juga menyambut baik peresmian Brand Ekonomi Syariah. Ini sangat penting untuk meningkatkan awareness masyarakat sebagai dukungan atas seluruh kegiatan ekonomi syariah di Indonesia,” kata Presiden.

Brand Ekonomi Syariah ini merupakan satu logo atau simbol milik negara yang dapat digunakan untuk menyatukan kebersamaan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang juga bertindak selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam laporannya menuturkan, jenama (brand) tersebut selanjutnya juga digunakan dalam upaya peningkatan literasi, edukasi, dan sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah kepada masyarakat.

“Brand Ekonomi Syariah juga digunakan untuk peningkatan literasi, edukasi, serta sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah yang masif dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat akan ekonomi dan keuangan syariah,” tuturnya.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Sekretaris KNEKS menyampaikan bahwa peresmian Brand Ekonomi Syariah merupakan inisiasi dari KNEKS sebagai salah satu upaya menjawab tantangan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

“Brand Ekonomi Syariah dapat digunakan seluruh kementerian dan lembaga serta para stakeholder yang bergerak di dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah pada setiap produk, program, kegiatan, maupun kampanye yang dilakukan,” ujarnya.

Untuk diketahui, acara peluncuran GNWU dan peresmian Brand Ekonomi Syariah dihadiri secara virtual oleh para menteri dan kepala lembaga negara, gubernur, pemangku kepentingan wakaf, hingga korporasi dan pemberi wakaf.

Hadir mendampingi Presiden secara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ialah Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Resmikan Brand Ekonomi Syariah

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang, di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/01/2021) pagi. Pada kesempatan itu Kepala Negara juga meresmikan Brand Ekonomi Syariah.

Dalam sambutannya Presiden mengungkapkan, pada tahun ini Pemerintah akan terus mencari jalan dan menemukan terobosan untuk mengurangi ketimpangan sosial dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Tanah Air. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan wakaf.

“Saya telah berkali-kali menyampaikan, menekankan pentingnya redistribusi aset, kemudian juga yang berkaitan dengan perluasan akses permodalan, kemudian juga penguatan keterampilan dan perubahan budaya dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Salah satu langkah terobosan yang perlu kita pikirkan adalah pengembangan lembaga keuangan syariah yang dikelola berdasarkan sistem wakaf,” ujarnya.

Presiden mengungkapkan, potensi wakaf di Indonesia sangat besar, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak termasuk wakaf dalam bentuk uang. Potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp2.000 triliun dan potensi wakaf uang dapat menembus angka Rp188 triliun.

“Oleh karena itu, kita perlu perluas lagi cakupan pemanfaatan wakaf, tidak lagi terbatas untuk tujuan ibadah tetapi dikembangkan untuk tujuan sosial-ekonomi yang memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu, Presiden menyambut baik peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat rasa kepedulian dan solidaritas sosial untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia.

“Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Nasional Uang hari ini menjadi bagian penting bukan hanya meningkatkan awareness/kepedulian, literasi, dan edukasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah tetapi sebagai upaya memperkuat rasa kepedulian dan solidaritas sosial untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial di negara kita,” ujarnya.

Kepala Negara juga menegaskan, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia sudah saatnya Indonesia memberikan contoh praktik pengelolaan wakaf yang transparan, profesional, kredibel, terpercaya, dan memiliki dampak yang produktif bagi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

“Serta, sekaligus akan bisa memberikan pengaruh signifikan pada upaya menggerakkan ekonomi nasional kita, khususnya di sektor usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah,” imbuhnya.

Di bagian lain sambutannya, Presiden juga menyambut baik peresmian brand ekonomi syariah yang dinilainya penting untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.

“Ini sangat penting untuk meningkatkan awareness masyarakat, sebagai dukungan atas seluruh kegiatan ekonomi syariah Indonesia dan menyatukan gerakan meningkatkan nilai tambah ekonomi syariah di negara kita Indonesia,” pungkasnya.

Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Acara ini juga dihadiri secara tatap muka maupun virtual oleh sejumlah pihak, antara lain Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Badan Wakaf Indonesia.

Hadir juga para Gubernur di seluruh Indonesia, Ketua Kamar Dagang Indonesia, serta sejumlah tokoh masyarakat maupun tokoh agama.

Baca Selengkapnya