Connect with us

SKB Tiga Menteri Putuskan Geser Cuti Bersama Idul Fitri ke Akhir Tahun

jelang lebaran

Jakarta – Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri. Keputusan itu mengatur tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2020.

Surat keputusan itu menyebutkan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1441 Hijriah pada Jumat, 22 Mei 2020 dihapus. Cuti bersama diganti pada akhir tahun, yakni Senin hingga Kamis, 28 sampai 31 Desember 2020.

“Sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran covid-19 (virus korona) berupa larangan mudik Hari Raya Idulfitri untuk menetapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama 2020,” bunyi SKB tiga menteri, Kamis, 21 Mei 2020.

Berdasarkan surat tersebut, pemerintah menetapkan empat masa cuti bersama 2020. Jumat, 21 Agustus 2020, menjadi cuti bersama Tahun Baru Islam 1442 Hijriah, Rabu dan Jumat, 28 dan 30 Oktober 2020, menjadi cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW.

Kamis, 24 Desember 2020, ditetapkan sebagai cuti bersama Hari Raya Natal. Sementara itu, Senin hingga Kamis, 28 hingga 31 Desember 2020, diperingati sebagai hari cuti bersama Tahun Baru 2021.

Surat ini ditandatangani Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo. Surat ini diteken Rabu, 20 Mei 2020, dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sementara itu, pemerintah sempat berniat menggeser cuti lebaran di akhir Juli 2020. Cuti bersama hendak dipasangkan dengan Hari Raya Iduladha.

“Presiden (Joko Widodo) tadi telah memberikan arahan kepada Kantor Staf Presidenan (KSP) untuk melakukan kajian. Ada dua opsi untuk mengganti hari libur lebaran, yaitu akhir Juli Iduladha dan akhir Desember,” kata Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana beberapa waktu lalu.

Presiden Jokowi meminta KSP menentukan yang terbaik. Keputusan harus mempertimbangkan kondisi terkini terkait penyebaran virus korona.

“Ini semuanya tergantung dari pertemuan kita semakin kita disiplin, semakin kita taat, semakin kita patuh untuk mengikuti protokol kesehatan semakin cepat kita menikmati suasana kehidupan yang normal,” ujar Doni.

 

(hels)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Sasar Kaum Muda, PDIP Siap Gelar Bulan Bung Karno 2020 Lewar Konten dan Program Kreatif

Oleh

Fakta News
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Jakarta – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan DPP PDI Perjuangan siap menggelar Bulan Bung Karno tahun 2020 yang digelar dalam situasi pandemi Covid-19. Hajatan tersebut, menurut Hasto, diharapkan bisa menyosialisasikan ide, pemikiran, gagasan, cita-cita, dan perjuangan Bung Karno serta nilai-nilai Pancasila melalui konten dan program kreatif yang diharapkan bisa menjawab tantangan masa kini, khususnya bagi kalangan milenial.

“Arahan dari Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri agar melalui Bulan Bung Karno akan semakin memerkuat getaran Bung Karno hidup di hati rakyat khususnya kaum muda, melalui berbagai program dan konten kreatif di daerah dan nasional selama Juni dan diteruskan hingga peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus,” ujar Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai rapat teleconfrence Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bung Karno 2020 yang dipimpin Hasto Kristiyanto bersama Djarot S. Hidajat, Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Panitia Bulan Bung Karno di Jakarta, Senin (1/6) sore.

Ikut hadir dalam rapat virtual itu sejumlah kepala daerah yang merupakan kader PDI Perjuangan seperti Tri Rismaharini, Azwar Anas, Hendrar Prihadi (Hendi). Dari unsur anggota DPR RI hadir Aria Bimo, Darmadi Durianto, Rano Karno, Ananta Wahana, dan Putra Nababan.

Tim kreatif antara lain Kirana Larasati, Tamara Geraldin, Donny Adam, dan sejumlah tim pelaksana. Rapat juga mengundang sejarawan Bonnie Triyana sebagai nara sumber.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Djarot Saiful Hidajat menambahkan masih perlu dilakukan pelurusan sejarah Bung Karno kepada semua khalayak khususnya generasi milenial akibat proyek desoekarnoisasi di era Orde Baru.

“Selain untuk meluruskan sejarah Bung Karno, PDI Perjuangan berharap semakin tertanam nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari,” kata Djarot.

Hasto mengatakan berbagai agenda siap digelar melalui pemanfaatan media sosial dan dalam jaringan (online) dengan menggelar antara lain serial webinar, lomba vlog, lomba cipta lagu, lomba memasak berdasarkan resep di buku Mustika Rasa.

“Tadi Bu Risma mengusulkan ada penggalan atau potongan video atau audio ide pemikitan Bung Karno yang dikreasi untuk disebar agar diketahui anak muda. Kita berharap anak muda dapat terinspirasi atas penggalan video ataupun audio tersebut,” ucap Hasto.

“Lalu Ima Mahdiah, anggota DPRD DKI, mengusulkan agar tak hanya melalui vlog dan Instagram. Sekarang lagi trend TikTok. Ini patut dipertimbangkan juga dalam rangka semakin memeriahkan Bulan Bung Karno. Termasuk mempertimbangkan ada animasi Bung Karno untuk anak-anak supaya sejak kecil tertarik dengan tokoh Sang Proklamator,” urai Hasto.

Djarot menambahkan para kepala daerah dan peserta banyak menawarkan bermacam program yang telah siap diluncurkan. Oleh Djarot, dipertimbangkan ada program daerah yang akan diangkat menjadi program di level nasional.

Agar semakin menarik perhatian khususnya kalangan milenial, Djarot pun mengusulkan lomba vlog di tempat bersejarah sewaktu masa Bung Karno hidup.

“Kita juga akan memasang billboard dan baliho Bung Karno di berbagai daerah dengan menampilkan foto-foto Bung Karno, khususnya dalam tampilan dengan wong cilik, Bung Karno dan Islam, serta Bung Karno dan Indonesia Taman Sari Dunia,” tambah Djarot.

Djarot mengatakan Bulan Bung Karno dimulai kemarin wayangan via online dan ternyata cukup menarik perhatian masyarakat. Sehingga dia meyakini berbagai agenda di Bulan Bung Karno tahun inipun akan bisa memberi manfaat bagi masyarakat.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kasus Positif COVID-19 Naik 467 Orang, Sebanyak 15 Provinsi Tak Laporkan Penambahan Kasus

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Senin (1/6) ada sebanyak 467 sehingga totalnya menjadi 26.940 orang. Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 7.637 setelah ada penambahan sebanyak 329 orang. Selanjutnya untuk kasus meninggal bertambah 28 orang sehingga totalnya menjadi 1.641.

“Terkonfirmasi 467 positif COVID-19, sehingga angkanya menjadi 26.940 orang, kenaikan ini tentunya adalah gambaran keseluruhan dari negara kita,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (1/6).

Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 333.415 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 95 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 59 laboratorium dan Laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 179 lab. Secara keseluruhan, 232.113 orang telah diperiksa dan hasilnya 26.940 positif (kulumatif) dan 205.173 negatif (kumulatif).

Kemudian untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 48.358 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 13.120 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 416 kabupaten/kota di Tanah Air.

Dari akumulasi data tersebut didapatkan sebanyak 15 provinsi tidak melaporkan penambahan kasus positif COVID-19.

“Hari ini 15 provinsi yang tidak ada laporan positif,” imbuh Yuri.

Sementara itu, data provinsi 5 besar dengan kasus positif terbanyak secara kumulatif adalah mulai dari DKI Jakarta 7.485 orang, Jawa Timur 4.922, Jawa Barat 2.294, Sulawesi Selatan 1.586, Jawa Tengah 1.417 dan wilayah lain sehingga totalnya 26.940.

Berdasarkan data yang diterima Gugus Tugas dari 34 Provinsi di Tanah Air, Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah penambahan kasus sembuh tertinggi yakni 2.272 disusul Jawa Timur sebanyak 654, Sulawesi Selatan 625, Jawa Barat 619, Bali 329 dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 7.637 orang.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.

Selanjutnya Gugus Tugas merincikan akumulasi data positif COVID-19 lainnya di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh 20 kasus, Bali 482 kasus, Banten 867 kasus, Bangka Belitung 46 kasus, Bengkulu 91 kasus, Yogyakarta 237 kasus.

Selanjutnya di Jambi 97 kasus, Kalimantan Barat 196 kasus, Kalimantan Timur 297 kasus, Kalimantan Tengah 419 kasus, Kalimantan Selatan 948 kasus, dan Kalimantan Utara 165 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 197 kasus, Nusa Tenggara Barat 652 kasus, Sumatera Selatan 995 kasus, Sumatera Barat 567 kasus, Sulawesi Utara 339 kasus, Sumatera Utara 417 kasus, dan Sulawesi Tenggara 244 kasus.

Adapun di Sulawesi Tengah 128 kasus, Lampung 135 kasus, Riau 117 kasus, Maluku Utara 160 kasus, Maluku 223 kasus, Papua Barat 168 kasus, Papua 725 kasus, Sulawesi Barat 92 kasus, Nusa Tenggara Timur 97 kasus, Gorontalo 94 kasus dan dalam proses verifikasi lapangan 21 kasus.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Ikuti Peringatan Hari Lahir Pancasila, Puan: Intisari Pancasila adalah Gotong Royong

Oleh

Fakta News
Ketua DPR RI Puan Maharani saat mengikuti upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual, Senin (1/6)

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani turut mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2020 secara virtual dari rumah dinas di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

“Saya bertugas membacakan naskah Pembukaan UUD 45 sebagai bagian dari rangkaian upacara yang diikuti Presiden Joko Widodo dan seluruh pimpinan Lembaga Negara,” ujar Puan.

Puan pun memaparkan, bahwa pada 75 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno berpidato di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Di dalam pidatonya tersebut, Bung Karno memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara kita Indonesia.

“Itu mengapa tanggal 1 Juni dinyatakan sebagai Hari Lahir Pancasila,” ujar Puan.

Puan melanjutkan, Bung Karno di dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 menjelaskan bahwa intisari dari Pancasila adalah gotong royong. Gotong royong dijelaskan Bung Karno sebagai suatu paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan.

“Gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama,” ujar Puan, mengutip Bung Karno.

Saat ini, lanjut Puan, kita bersama sedang menghadapi Pandemi Covid-19. Pandemik ini telah berdampak pada aspek kesehatan. Pandemik ini juga telah melumpuhkan seluruh aktivitas masyaraka, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, bahkan kegiatan keagamaan.

Maka Puan menegaskan, penanggulangan Pandemi Covid-19 membutuhkan kerja bersama atau gotong royong dari semua komponen bangsa, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat.

“Alhamdulillah, dalam menghadapi Pandemi Covid-19, saya melihat jiwa gotong royong yang terpancar di tengah rakyat Indonesia,” ujar Puan.

“Seperti yang terjadi di Cimahi, Jawa Barat, ada satu daerah yang antar tetangganya rukun membantu menyediakan makanan untuk salah satu warganya. Yang sedang menjalani isolasi mandiri karena dinyatakan positif terjangkit corona.

“Lalu ada di Desa Jambanan, Sragen, saya melihat beritanya ketika salah satu warga desa pulang ke rumah setelah dinyatakan sembuh dari Virus Corona. Para warga desa menyambutnya dengan meriah sudah seperti acara syukuran,” ujarnya.

Puan melanjutkan, di daerah pemilihan nya yang meliputi Solo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo juga banyak terjadi antar warga saling membantu bersama-sama menghadapi dampak sosial ekonomi dari Pandemi Covid-19.

“Memang untuk melawan Covid-19, kita jangan hanya terpaku pada istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar, tetapi yang Indonesia juga butuhkan saat ini adalah Gotong Royong Berskala Besar,” ujar Puan.

Sebagai bagian dari Gotong Royong Berskala Besar, Puan mengungkapkan DPR-RI selama beberapa bulan terakhir memfokuskan tugas konstitusional dalam melawan Covid-19 melalui Fungsi Pengawasan, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Legislasi DPR.

“Lebih dari 150 rapat DPR-RI pada masa persidangan periode 30 Maret 2020 hingga 12 Mei 2020, berkaitan dengan penanggulangan Covid-19 dan dampaknya,” ujar Puan.

“Sebagai bagian dari menjalankan fungsi pengawasan, DPR-RI mengingatkan Pemerintah agar tidak terburu-buru dalam melaksanakan The New Normal. Agar tidak memunculkan kebingungan baru di masyarakat, diperlukan pra kondisi dan protokol yang dipahami bersama dengan masyarakat. Sebab rincian New Normal untuk setiap jenis kegiatan dan wilayah tentu berbeda-beda,” pungkas Puan.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya