Jelang Ramadan dan Idul Fitri, Inflasi dan Pergerakan Pemudik Jadi Perhatian Ganjar
Jakarta – Menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah, Gubernur Ganjar Pranowo mengumpulkan seluruh sektor pemangku kepentingan terkait pangan di Jawa Tengah, Rabu (8/3/2023). Inflasi hingga pergerakan pemudik jadi perhatian Ganjar.
Setidaknya ada lima isu yang disoroti Ganjar dalam acara yang digelar di Hotel Gumaya, Semarang itu. Antara lain terkait dengan status PPKM yang sudah dicabut. Kedua adalah potensi pergerakan pemudik. Selanjutnya masih berkaitan adalah terkait cuti bersama.
“Nah, terus BMKG ini masih mewanti soal fenomena cuaca ekstrem, yang masih akan terjadi sampai akhir Maret nanti,” ucap Ganjar dalam arahannya.
Isu kelima, Ganjar mengatakan masih terkait dengan cuaca ekstrem yang akan mengganggu produktivitas pertanian tanaman pangan di Jawa Tengah.
“Ini momentum yang mesti kita perhatikan. Kaitannya dengan kebutuhan masyarakat sekaligus pengendalian inflasi,” kata Ganjar.
Mantan anggota DPR RI itu mengatakan, inflasi masih membayangi menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, terutama terkait harga beras di Jateng yang masih Rp11.270 per kilogram. Padahal, harga acuan pembelian (HAP) yang ditetapkan Bapanas yakni Rp9.450 per kilogram.
“Beras kan panen raya udah berjalan dan harganya mulai turun, tapi jangan sampai petani rugi. Maka Bulog kami minta untuk standby,” tegasnya.
Ganjar telah meminta agar Bulog terus siaga memantau kondisi harga gabah kering panen di petani. Jika nantinya harganya terus menurun dari HAP, Ganjar menyebut itulah saatnya Bulog mengintervensi.
Koordinasi pada pagi hari itu, Ganjar juga meminta seluruh BUMD di Jawa Tengah, turut serta dalam persiapan menghadapi situasi menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
Ketua PP Kagama ini mengatakan, kendala yang dihadapi saat ini adalah sulitnya mengetahui pergerakan beras dari hasil panen raya. BUMD juga diminta untuk mendata produktivitas lahan yang ada, serta potensi yang rawan terganggu saat cuaca ekstrem.
“BUMD wabil khusus yang urusan pangan, coba semua berkoordinasi untuk ngecek stoknya ada berapa, harganya Seperti apa, kamu ngambil dari mana, kamu jualnya ke mana,” katanya.
Berikutnya adalah kesiapan menghadapi pergerakan pemudik. Ganjar mengatakan, tahun 2023 diprediksikan terjadi kenaikan jumlah pemudik mencapai 13,38 persen, atau sekitar 12 juta pemudik melintas Jawa Tengah.
“Saya mintakan untuk semua siaga sampai dengan lebaran nanti, membuat simulasi agar bisa mengelola arus mudik yang diperkirakan sampai 12 juta yang akan masuk ke Jawa Tengah. Jadi ini persiapan-persiapan yang harus saya kira, jauh lebih dini akan lebih baik,” tandasnya.
Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat inflasi yang terjadi di provinsi ini pada Februari 2023 mencapai 0,29 persen. Inflasi dipicu oleh kenaikan harga di seluruh indeks kelompok pengeluaran.
Di antaranya kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberi kontribusi terbesar inflasi mencapai 0,73 persen. Adapun sejumlah komoditas yang memicu terjadinya inflasi antara lain kenaikan harga beras, rokok, serta bawang merah, dan bawang putih.
BERITA
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor 2024 hasil hitung cepat terkini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.
“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.
Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.
BERITA
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.
Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.
“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.
“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.