Connect with us
Parlemen

Sinergi ‘Stakeholder’ Dunia Usaha Penting Untuk Bangkit dari Krisis

Sinergi ‘Stakeholder’ Dunia Usaha Penting Untuk Bangkit dari Krisis
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel (kiri) dalam dialognya dengan para stakeholder dunia usaha dan industri yang tergabung dalam Forkas Jatim di Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Foto : DPR RI

Jakarta – Sejumlah asosiasi usaha yang tergabung dalam Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa Timur menyampaikan keluhannya melalui Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel. Mereka menilai, masih banyak regulasi Pemerintah yang tumpang tindih dan tidak realistis sehingga menyulitkan untuk bersaing di pasar global.

Menjawab pertanyaan tersebut, Gobel menjelaskan bahwa dalam waktu krisis saat ini, sinergi seluruh pihak mulai dari pemerintah sebagai regulator, anggota dewan sebagai regulator, serta pelaku dunia usaha dan industri sangat dibutuhkan. Tentu tujuannya untuk mengembalikan perekonomian Indonesia menjadi lebih stabil.

“Kita jangan jalan sendiri-sendiri. Kita harus sinergi menyelamatkan perekonomian nasional untuk keluar dari kontraksi yg lebih dalam,” ucap Gobel dalam dialognya dengan para stakeholder dunia usaha dan industri yang tergabung dalam Forkas Jatim di Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, baru-baru ini.

Atas keluhan-keluhan yang disampaikan kepada dirinya, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini mengaku akan membahas masalah tersebut dengan Pemerintah secara serius. Ia menambahkan bahwa Indonesia harus bisa memanfaatkan momentum kebangkitan yang tepat bagi ekonomi dan dunia industri. Dengan itu, ia optimis Indonesia akan menjadi negara yang berdaulat di bidang industri.

“Dalam pekan ini akan saya bahas secara serius dgn pihak terkait dan kementerian. Kita minta semua pihak berada pada semangat seperti keinginan Presiden mengambil momentum untuk kebangkitan baru ekonomi dan industri nasional,” imbuh politisi Partai NasDem ini.

Sebelumnya, dalam pertemuan itu terungkap banyak regulasi Pemerintah yang dianggap tumpang tindih dan tidak realistis dan pada akhirnya menyulitkan sejumlah asosiasi usaha untuk bersaing di pasar global. Hal tersebut dikatakan Managing Director PT. Insera Sena Soejanto Widjaja.  Ia meminta kepada Gobel menyampaikan kepada Pemerintah untuk tidak membuat regulasi yang pada akhirnya memukul mundur pelaku bisnis dan industri.

“Sebaiknya pemerintah fokus perbaiki kinerja birokrasi agar aturan  berjalan  efektif dan efisien, tanpa membuat  regulasi baru yg memukul pelaku bisnis dan industri. Setidaknya, kalau belum bisa membantu sebaiknya pemerintah tidak mengganggu pelaku dunia usaha dengan regulasi yang memberatkan,” terang Soejanto.

Kebijakan Pemerintah memproteksi industri komponen dalam negeri, menurut Soejanto, sering menjadi absurd karena produsennya tidak mampu menuju volume dalam jumlah besar dan cepat, serta sering tidak memenuhi kualitas standar yang diminta buyers maupun pasar.

“Kami berharap jika tidak bisa memberi jalan keluar bagi pelaku industri lebih baik, tinjau aturannya. Kaji kembali lebih mendalam agar aturan itu bisa diimplementasikan dengan baik. Jangan kami dipersulit untuk mendapatkan komponen bahan baku impor karena industri dalam negeri memang tidak ada. Akhirnya investornya pindah ke Vietnam yang memberikan kemudahan akses apapun kepada investor,” pungkasnya. (er/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Polri: Kasus Dugaan Rasisme Terhadap Natalius Pigai Ditangani Bareskrim

Oleh

Fakta News
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono

Jakarta – Polri menegaskan serius menangani kasus dugaan rasisme yang diduga dilakukan oleh politikus Hanura, Ambroncius Nababan (AN). Keseriusan itu terlihat bahwa kasus ini ditarik dari Polda Papua, dan ditangani oleh Bareskrim.

“Tentunya dengan analisis yang dilakukan Siber Bareskrim, maka Bareskrim Polri sudah menghubungi Polda Papua Barat dan Polda Papua untuk melimpahkan LP tersebut ke Bareskrim Polri. Kenapa dilimpahkan? Diduga dari analisis siber itu adalah yang melakukan ada di Jakarta. Makanya untuk LP-nya di limpahkan ke Bareskrim Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, Senin (25/1/2021).

Argo menuturkan terdapat dua laporan yang diterima Bareskrim dari Polda Papua dan juga Polda Papua Barat terkait kasus dugaan rasisme Ambroncius kepada Natalius Pigai. Dari dua laporan itulah tim Siber Bareskrim Polri kemudian menganalisis dugaan tindakan rasis kepada Natalius Pigai.

“Tentunya dari pihak kepolisian tidak tinggal diam. Kita sudah bisa memprediksi dengan adanya postingan itu dan kita sudah melakukan analisis oleh Cyber Bareskrim. Tentunya dengan adanya laporan itu, artinya unggahan screen shoot di medsos, akhirnya dari Polda Papua menerima laporan berkaitan dengan adanya yang diduga rasisme itu,” tuturnya.

“Pertama dari Polres Papua Barat, ini ada laporan yang dilaporkan ke Polda Papua Barat. Pertama atas nama pak Sitanggang pelapornya, yang kedua adalah LP juga di Papua Barat, laporannya pak Thomas Barung. Ini jadi ada 2 LP,” lanjutnya.

Argo menyapaikan Bareskrim akan memanggil Ambroncius untuk dimintai keterangan. Selain memanggil Ambroncius, Bareskrim juga akan meminta keterangan dari ahli dan juga saksi-saksi.

“Kemudian, berkaitan dengan LP tersebut tentunya dari siber akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu berkaitan dengan adanya LP tersebut. tentunya nanti dari siber akan memanggil atau mengklarifikasi sesuai SOP yang ada. Kemudian kita juga akan meminta keterangan dari para ahli dan saksi yang lain,” ujarnya.

“Kita akan menanyakan atau meminta keterangan apakah medsos itu, Facebook itu adalah milik yang bersangkutan. Karena disinyalir banyak, kita harus memastikan bahwa penyidik itu harus memastikan dengan ilmiah bahwa siapa yang mempunyai akun tersebut dan kemudian siapa yang melakukannya. Tentunya ini perlu keterangan ahli, saksi dan petunjuk,” sambung Argo.

Ambroncius Nababan dilaporkan ke polisi gara-gara unggahan di Facebook. Akun Facebook bernama Ambroncius Nababan mengunggah foto Natalius Pigai yang disandingkan dengan foto gorila.

Postingan di Facebook tersebut pun menuai kecaman karena dinilai rasis. Tidak lama berselang, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Barat (PB) melaporkan politikus Partai Hanura tersebut ke Polda Papua Barat dengan nomor LP/17/I/2021/Papua Barat.

Baca Selengkapnya

BERITA

Survei Kepatuhan Jabar: Kabupaten Pangandaran Paling Tidak Patuh Pakai Masker, Kota Tasikmalaya Paling Tidak Patuh Jaga Jarak

Oleh

Fakta News
Gubernur Jabar Ridwan Kamil

Bandung – Gubernur Jawa Barat kembali mengumumkan tingkat kepatuhan penerapan protokol kesehatan di 27 kota kabupaten di Jabar. Hal itu ia umumkan sesuai menghadiri rapat Satgas Penanggulangan Covid-19 Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (25/1/2021).

Hasilnya, Kota Bandung menjadi daerah paling patuh dalam memakai masker. Sementara Kabupaten Pangandaran jadi daerah paling tidak patuh memakai masker.

“Minggu ini wilayah yang paling patuh memakai masker 91 persen adalah Kota Bandung. Yang paling tidak patuh memakai masker Kabupaten Pangandaran hanya 65 persen,” ujar Emil, sapaan akrabnya.

Untuk kategori menjaga jarak, Kabupaten Bandung jadi daerah paling patuh. Sementara Kota Tasikmalaya jadi daerah paling tidak patuh menjaga jarak.

“Yang paling patuh menjaga jarak ada di Kabupaten Bandung 89 persen dan yang paling tidak patuh menjaga jarak adalah Kota Tasikmalaya di 63 persen,” kata dia.

Adapun untuk level provinsi, 80 persen masyarakat Jabar sudah menerapkan protokol kesehatan baik memakai masker maupun menjaga jarak.

“Jadi rakyat Jabar dilaporkan menaati protokol kesehatan itu 80 persen dari yang disurvei di 27 kota kabupaten. Mudah-mudahan membaik karena minggu lalu naik turun diangka 50-an persen sekarang naik ke 80 persen,” tuturnya.

Ia menjelaskan, survei kepatuhan itu merupakan hasil survei yang dilakukan oleh anggota Polri, TNI dan Satpol PP dengan mendatangi ruang publik seperti pasar, jalanan dan taman. Hasil pantauan lalu dilaporkan melalui sebuah aplikasi bernama Bersatu Lawan Covid-19 yang dibuat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementrian Kesehatan.

“Mungkin tidak semua kepala daerah paham. BNPB dan Kemenkes punya aplikasi pelaporan untuk kedisiplinan,” kata Emil.

“Aplikasi itu dilakukan oleh Babinsa, Babinkamtibmas, Satpol PP. Mereka mendatangi ruang publik, jalan, pasar, taman kemudian menghitung titik-titik itu secara digital harus dilengkapi dengan foto. Artinya metodenya itu, nanti diakumulasi total selama seminggu keluarlah persentase,” jelasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Per 25 Januari Tercatat Total Ada 999.256 Kasus Covid-19 di Indonesia: 161.636 Kasus Aktif, 809.488 Sembuh, dan 28.132 Meninggal

Oleh

Fakta News

Jakarta – Program vaksinasi untuk mencegah penularan Covid-19 sudah mulai berjalan setelah pandemi berjalan hampir 11 bulan. Namun, masyarakat tetap perlu mewaspadai penyakit yang disebabkan virus corona ini. Sebab, pemerintah belum dapat mengendalikan penularan Covid-19 hingga Senin (25/1/2021).

Ini terlihat dari kasus yang terus bertambah. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, terdapat 9.994 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Dengan penambahan itu, maka akumulasi kasus Covid-19 menjadi 999.256 orang, terhitung sejak pengumuman pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Informasi ini disampaikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melalui data yang diterima pada Senin sore. Data juga bisa diakses publik melalui situs Covid19.go.id dan Kemkes.go.id, dengan pembaruan yang muncul setiap sore.

Dalam data yang sama, ada penambahan 10.678 pasien Covid-19 yang sembuh dan dianggap tidak lagi memiliki virus corona. Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan laboratorium dengan metode polymerase chain reaction (PCR), yang hasilnya negatif virus corona. Dengan demikian, total pasien Covid-19 yang sembuh sampai saat ini berjumlah 809.488 orang sejak awal pandemi.

Akan tetapi, kabar duka masih hadir dengan adanya penambahan pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Dalam 24 jam terakhir, ada 297 orang yang tutup usia setelah dinyatakan positif virus corona. Sehingga, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia tercatat sebesar 28.132 orang.

Dengan data tersebut, maka kasus aktif Covid-19 di Indonesia terus bertambah, kini ada 161.636 orang. Kasus aktif adalah jumlah pasien positif Covid-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit atau isoloasi mandiri. Selain kasus positif, pemerintah juga mencatat ada 84.621 orang yang kini berstatus suspek.

Sebanyak 9.994 kasus baru Covid-19 diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 51.906 spesimen dalam sehari. Pada periode 24-25 Januari 2021, ada 34.580 orang yang diambil sampelnya untuk menjalani pemeriksaan spesimen.

Total, pemerintah sudah memeriksa 8.806.413 spesimen dari 5.883.540 orang yang diambil sampelnya. Sebagai catatan, satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari satu kali.

Kasus Covid-19 saat ini sudah tercatat di semua provinsi di Indonesia dari Aceh hingga Papua. Secara lebih rinci, ada 510 kabupaten/kota dari 34 provinsi yang mencatat pasien akibat terinfeksi virus corona. Artinya, lebih dari 99 persen wilayah di Indonesia sudah terdampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya