Connect with us

Sikapi Demo Rusuh, Mahfud MD: Tindakan Anarkis Tidak Sensitif Terhadap Rakyat yang Tengah Sulit Akibat Pandemi dan Terdampak Ekonomi

Jakarta – Menko Polhukam Mahfud Md menggelar konferensi pers untuk menyikapi situasi politik dan keamanan terkini. Pernyataan ini merespons demo menolak omnibus law UU Cipta Kerja yang berujung rusuh.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud setelah menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Idham Azis, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Mendagri Tito Karnavian, hingga Kepala BIN Budi Gunawan. Mahfud mewakili pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya mewakili keseluruhan pemerintah mewakili kabinet yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, malam ini akan menyampaikan pernyataan pemerintah terkait kondisi politik dan keamanan pasca-pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu,” kata Mahfud, Kamis (8/10/2020).

Mahfud menegaskan pemerintah menghormati penyampaian pendapat. Namun Mahfud juga mengingatkan agar tidak ada tindakan anarkis.

“Pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi terkait dengan UU Cipta Kerja sepanjang semua itu dilakukan dengan damai, menghormati hak-hak warga yang lain, dan tidak mengganggu ketertiban umum,” ujar Mahfud Md di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020).

Oleh karena itu, pemerintah menyesali tindakan-tindakan anarkis pada demo yang terjadi hari ini. Bahkan sampai ada yang merusak fasilitas umum hingga melukai aparat dan melakukan penjarahan.

“Pemerintah menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa di tempat-tempat tertentu dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan juga menjarah,” tutur Mahfud.

“Tindakan itu jelas merupakan tindakan kriminil yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan,” sambungnya.

Mahfud menegaskan aksi perusakan terhadap fasilitas umum dan melukai aparat adalah tindakan tidak sensitif terhadap kondisi rakyat.

“Tindakan merusak bangunan fasilitas umum dan serangan secara fisik terhadap aparat dan warga masyarakat merupakan tindakan yang tidak sensitif atas kondisi yang dialami oleh rakyat yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 dan juga kondisi ekonomi yang sedang sulit,” kata Mahfud.

Mahfud menegaskan pemerintah akan menindak tegas aksi-aksi anarkis yang menimbulkan ketakutan di masyarakat. Hal itu dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

“Demi ketertiban dan keamanan, maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat,” ujarnya.

Mahfud Md menyebut banyak kabar bohong atau hoax/hoaks mengenai UU Cipta Kerja itu.

“Yang sekarang ramai karena banyak hoax,” ujar Mahfud.

Mahfud lantas memaparkan beberapa hoaks yang beredar. Dia menyebut kabar-kabar itu tidak benar.

“Misalnya di undang-undang ini tidak ada pesangon bagi orang yang PHK, itu tidak benar, pesangon justru ada,” kata Mahfud.

“Dibilang tidak ada cuti, cuti haid, cuti hamil, dan sebagainya, di sini ada di undang-undang ini. Dibilang mempermudah PHK, itu tidak benar juga, karena justru sekarang PHK itu harus dibayar kalau belum putus di pengadilan. Oleh sebab itu, di undang-undang ini ada jaminan kehilangan pekerjaan, ini dibilang tidak ada, hoaks yang banyak,” imbuhnya.

Selain itu, Mahfud menyebutkan adanya hoaks mengenai isu pendidikan dalam undang-undang itu. Mahfud turut menyebut hal itu tidak benar.

“Bahkan ada yang mengatakan pendidikan dikomersilkan, ketahuilah bahwa 4 undang-undang pendidikan, 4 undang-undang di bidang pendidikan sudah dicabut dari undang-undang ini karena aspirasi, sesudah diskusi-diskusi, tolong pak itu dikeluarkan, sudah kita keluarkan, nggak ada di situ ngatur soal dunia pendidikan, apalagi mengkomersilkan, di situ dunia pendidikan hanya diatur di dalam pasal 65 yang justru mempermudah pendidikan, bahwa pendidikan itu lembaga nirlaba, bukan lembaga usaha, bukan lembaga komersil, ini ditegaskan justru di undang-undang ini malah dibalik di dalam berita-berita yang hoaks itu,” ucap Mahfud.

Mahfud menegaskan, Omnibus Law Cipta Kerja dibuat justru untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Omnibus Law, pemerintah ingin memastikan adanya penciptaan lapangan pekerjaan.

“Perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi dan kemudahan berusaha serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pungli, dan pencegahan tindak pidana korupsi lainnya,” tambah Mahfud.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Saat Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Bagikan Bansos dan Belanja Buah di Pasar Petisah

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi dan Ibu Iriana berkunjung ke Pasar Petisah, Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis (07/07/2022). (Foto: BPMI Setpres/Kris)

Jakarta – Suasana Pasar Petisah pagi itu, Kamis, 7 Juli 2022, lebih ramai dari biasanya. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana rupanya datang ke salah satu pasar yang cukup terkenal di Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara tersebut.

Tepat pukul 08.00 WIB, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana tiba di Pasar Petisah dan langsung disambut hangat oleh para pedagang dan masyarakat yang berada di pasar tersebut. Presiden pun langsung membagikan sejumlah bantuan sosial antara lain berupa Bantuan Modal Kerja (BMK) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng kepada masyarakat penerima manfaat dan pedagang.

Sebelum masuk ke dalam pasar, Presiden dan Ibu Iriana menyempatkan membeli dagangan dari penjual asongan dan penjual sate. Yunita, salah seorang pedagang sate mengaku sangat senang bisa berjumpa dengan Kepala Negara yang juga membeli sate dagangannya. Ia berharap suatu saat bisa diundang ke Istana Negara.

“Alhamdulillah kami keliling-keliling, kami tegur Bapak Jokowi, dia panggil, dia beli, alhamdulillah dikasih lagi sembako. Sangat senang, jarang-jarang bisa berjumpa Kepala Negara Republik Indonesia. Cuma saya kepengin Pak Jokowi undang saya ke Istana Negara,” ujar Yunita.

Selepas membeli sate, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana beranjak ke dalam pasar dan tampak menghampiri penjual buah dan sayur. Presiden Jokowi tampak membeli jagung, sementara Ibu Iriana membeli buah mangga kweni dan jambu merah.

“Sebenarnya tadi jagungnya harganya Rp36 ribu, tapi dibayar sama Bapak itu Rp200 ribu. Makasih banyak Pak, dapat rezeki. Senang sekali Bapak Jokowi datang ke Pasar Petisah, sering-seringlah Bapak datang ke sini,” ujar Sopiana, penjual jagung.

“Saya sampaikan Bapak Jokowi sehat selalu, bisa menyetabilkan ekonomi kita di Indonesia ini,” tambahnya.

Tidak hanya memberikan bantuan sosial kepada pedagang, Presiden juga turut memberikan bantuan tunai kepada para pengendara becak motor. Hendika, salah seorang pengendara becak motor mengaku senang mendapatkan bantuan dari Presiden Jokowi dan akan menggunakan bantuan tersebut untuk membeli berbagai kebutuhan.

“Mudah-mudahan Pak Jokowi panjang umur, murah rezeki,” ungkapnya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, dan Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Baca Selengkapnya

BERITA

Tinjau Mina, Menag Yaqut: Tenda Representatif, KKHI Luar Biasa, Toilet Jauh Lebih Baik

Oleh

Fakta News
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat meninjau kesiapan Mina sehari jelang keberangkatan jemaah haji Indonesia ke Arafah

Jakarta – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meninjau kesiapan Mina sehari jelang keberangkatan jemaah haji Indonesia ke Arafah. Menag ingin memastikan langsung bahwa seluruh fasilitas dan sarana prasarana bagi jemaah sudah siap.

“Kalau dari sisi tenda untuk jemaah, saya kira sudah representatif, jauh lebih baik dari 2019, pengalaman terakhir saya berhaji. Saat itu belum dikeramik di bawahnya, sekarang sudah sehingga lebih nyaman,” ujar Menag usai melihat tenda jemaah haji Indonesia di Mina, Rabu (6/7/2022).

“Pendinginnya, AC nya jauh lebih dingin dibanding terakhir saya berhaji. Saya kira ini perkembangan yang baik,” sambungnya.

Selain tenda, Menag juga mengecek kesiapan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Mina. Hadir, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Budi Sylvana yang juga memberikan penjelasan kesiapan KKHI melayani jemaah haji Indonesia selama menginap (mabit) di Mina.

“Saya cek juga KKHI, luar biasa, sudah sangat layak menangani jemaah yang membutuhkan pertolongan. Tapi, sebagus apapun kita tetap berharap klinik tidak dipakai,” tutur Menag.

“Biarlah itu (KKHI) menjadi ruang untuk melakukan antisipasi jika ada yang membutuhkan pertolongan. Sekali lagi mudah-mudahan tidak dipakai,” sambung Menag berharap seluruh jemaah haji Indonesia sehat sehingga tidak perlu berobat.

Fasilitas lainnya yang ditinjau Menag adalah toilet. Menag mengecek dan memastikan setiap kran berfungsi dengan baik untuk mengalirkan air. Menag juga mengecek satu per satu ruang kamar mandi pada salah satu deret toilet di Mina, sembari sesekali mengecek kran airnya.

Toilet Mina menjadi perhatian Menag karena selalu menjadi isu di setiap fase jemaah mabit di sana. “Kita sudah lihat toilet jauh lebih baik dari yang dulu. Kalau dulu nilainya D sekarang B plus. Karena sudah ada yang lebar dikit. Mungkin itu disediakan bagi jemaah yang sepuh atau jemaah difable. Ini lebih besar dari ukuran yang lain. Sudah dipoles. Airnya juga bagus dibanding 2019,” jelasnya.

Meski melihat banyak perbaikan sarana prasarana yang ada, Menag mengaku masih berharap ada perbaikan ke depan. Menag mengibaratkan kalau saat ini nilainya B Plus, maka dia berharap tahun depan kualitas sarana prasarana nilainya bisa A.

“Saya maklum dengan persiapan yang dilakukan. Teman-teman petugas sudah ok semua, panitia PPIH sudah ok. Kita harus maklum dengan waktu yang sangat terbatas. Tahun depan kita masih punya banyak waktu. Masih bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Saya optimis tahun depan insya Allah akan jauh lebih lagi, Insya Allah,” harapnya.

Menag juga akan menambah sejumlah personel di Mina. Sebab, selain masa tinggal jemaah haji di Mina relatif lebih lama dibanding saat di Arafah dan Muzdalifah, mobilitasnya juga tinggi.

“Semakin banyak tantangannya harus semakin banyak yang menghandel supaya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul,” tandasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Kepala BKKBN: Hari Keluarga Nasional Momentum Tingkatkan Pelayanan Program KB

Oleh

Fakta News
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo

Jakarta – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 tahun 2022 merupakan momentum untuk meningkatkan pelayanan program KB bagi ibu pasca-persalinan.

“Kalau sampai pasca-bersalin tidak KB maka sangat sulit sekali menurunkan stunting. Kalau menurunkan stunting dengan grebek pasca-persalinan, sebetulnya akseptor baru akan tercapai,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (6/7).

Ia menekankan layanan KB pasca-persalinan efektif untuk menurunkan angka prevalensi kekerdilan pada anak (stunting). Sebab, banyak ibu yang mengikuti KB dapat membuat angka unmet need (angka kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi) turun.

Apalagi secara psikologis, seorang ibu yang baru saja melahirkan tidak ingin langsung mempunyai anak lagi. Sehingga dapat dijadikan waktu yang tepat untuk memasang alat kontrasepsi yang dapat memberikan jarak antar kelahiran anak.

“Anda hari ini melahirkan ditanya satu tahun lagi apa mau melahirkan? Pasti 100 persen jawab tidak, saya yakin itu. Tapi kalau ditanya siapa yang mau pasang kontrasepsi yang jawab iya 29 persen sehingga punya peluang 71 persen untuk dirayu. Pil bisa, kondom bisa, susuk bisa,” katanya.

Menurut dia supaya penggunaan kontrasepsi dapat meningkat, strategi komunikasi yang digunakan haruslah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, sopan dan mengedukasi para ibu. Dengan demikian Program Bangga Kencana dapat sukses dilakukan.

“Bapak dan ibu, bisa ‘blow up’ di media. Informasikan setelah melahirkan langsung bisa pasang susuk. Habis melahirkan pasang susuk maka menyusui jadi lancar dan orangnya tetap sehat. Ini adalah strategi pasar,” katanya.

Kondisi stunting di Indonesia sendiri, masih berada pada angka 24,4 persen. Jauh dari standar yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) yakni 20 persen. Oleh karenanya, ia meminta seluruh jajaran di setiap daerah dapat bekerja dengan lebih giat serta memanfaatkan seoptimal mungkin media massa dan media sosial untuk meningkatkan pengetahuan alat kontrasepsi pada masyarakat.

“Penting sekali komunikasi, kita tidak akan sukses kalau diam saja. Cari peluang, kalau tidak ada, ciptakan peluang sendiri. Stunting jadi kekuatan baru tapi tidak boleh melupakan Program Bangga Kencana, tidak melupakan tugas kita menjalankan visi kependudukan dan keluarga seimbang,” pungkas Hasto Wardoyo.

Baca Selengkapnya