Siap Kampanye Door to Door, Puti Guntur Soekarno Serukan Kader PDIP Menangkan Eri-Armuji
Jakarta – Cucu Proklamator RI Bung Karno, Puti Guntur Soekarno, menyerukan kepada seluruh kader PDI Perjuangan memastikan kemenangan Pasangan Nomor urut 1, Eri Cahyadi-Armuji di Pilwakot Surabaya. Sebab kemenangan di pilkada ini adalah soal marwah partai, dimana di Kota Pahlawan inilah Bung Karno dilahirkan.
Puti mengakui, sejak rekomendasi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menunjuk Eri-Armudji sebagai pasangan yang diusung partai di Surabaya, konsolidasi sudah dilakukan. Dirinya pribadi, sebagai mantan cawagub Jawa Timur, juga ikut turun.
Berbagai kegiatan konsolidasi, termasuk kegiataan door to door dilakukan, demi menyatukan kekuatan masyarakat Surabaya memenangkan Eri-Armudji.
“Saya percaya konsolidasi oleh struktur partai sudah bergerak dan semakin menguat dan terlihat dari berbagai survei. Saya yakin dalam 2 minggu ke depan jelang pencoblosan, elektabilitas bisa semakin berlari kencang,” kata Puti di sela-sela acara Rapat Konsolidasi Pemenangan Pilwakot Surabaya untuk Eri-Armudji, di Grand Mercure, Surabaya, Minggu (15/11).
Di acara konsolidasi itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto turut hadir, bersama jajaran PDI Perjuangan Jawa Timur dengan ketuanya Kusnadi, Wakil Ketua Whisnu Sakti Buana, serta Sekretaris Sri Oentari. Hadir juga Ketua DPC Surabaya Adi Sutarwijono.
Yang harus menjadi pengingat, lanjut Anggota Komisi X DPR tersebut, kita punya faktor kesejarahan di Surabaya. Sebab kota ini adalah kota dimana Bung Karno dilahirkan.
“Maka kemenangan PDI Perjuangan dan calon kita jadii sangat mutlak. Karena ini marwah partai. Pemikiran dan ideologi partai, itu menyerap pemikiran Bung Karno, dan Surabaya adalah kota kelahiran Bung Karno. Ini salah satu penyemangat sehingga Kota Surabaya harus menang,” tegas Puti.
Lagipula, lanjutnya, Eri-Armudji punya segala kualitas yang dibutuhkan untuk meneruskan kepemimpinan Walikota Tri Rismaharini yang juga kader PDI Perjuangan.
Di tangan Risma, kata Puti, Surabaya mendapatkan pengakuan Indonesia dan internasional sebagai kota modern dan hijau. Ini yang akan diteruskan oleh Eri dan Armudji. Dengan latar belakang Eri pernah menjabat di Badan Perencanaan Perkotaan Surabaya, Puti memastikan yang bersangkutan mengetahui bagaimana perencanaan-perencanaan dan eksekusinya.
“Dan itu semua yang sudah menjadi visi misi sejak Surabaya dipimpin Pak Bambang DH lalu Bu Risma. Jadi akan dipertahankan yang sudah baik dan ke depan harus makin dimantapkan,” katanya.
Puti juga menanggapi ketika ditanya soal adanya upaya memecah belah soliditas internal partai. Menurutnya, hal demikian adalah dinamika politik. Namun berdasarkan pengalamannya, ketika Megawati Soekarnoputri sudah memutuskan dan mengeluarkan perintah serta penugasan, maka semuanya akan satu derap langkah perjuangan memenangkan Eri Armudji.
“Politik tetap berdinamika, tetapi tujuannya tetap Satu, Eri-Armudji,” pungkas Puti.
Untuk diketahui, sejauh ini berdasarkan sejumlah hasil survei, pasangan Eri-Armudji unggul atas pasangan lawan Machfud-Mujiaman. Survei Populi Center menyebut angkanya di 41 persen melawan 37,7 persen. Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mengatakan pada Oktober lalu, bahwa Eri-Armudji unggul 6 persen.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
