Puti Ajak Kader Perempuan PDI Perjuangan Tunjukkan Eksistensi dan Turut Berpartisipasi dalam Kemajuan Masyarakat
Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Puti Guntur Soekarno mengajak kader-kader PDI Perjuangan terutama kaum perempuan memiliki tanggungjawab untuk turut berpartisipasi dalam kemajuan masyarakat dan bangsa, mewujudkan Indonesia Raya. Hal ini disampaikan Puti kepada peserta Pendidikan Kader Perempuan yang diselenggarakan oleh Badiklatda PDI Perjuangan Jawa Timur, bertempat di Wisma Perjuangan DPD PDI Perjuangan Jatim di Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu Minggu (13/11/2022).
Menurut Puti, bagi PDI Perjuangan kaum perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki. Sebagaimana amanah dari Proklamator Bangsa Indonesia, Bung Karno, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama dalam revolusi Indonesia.
“Feminisme Indonesia itu tidak seperti di luar negeri. Kalau di luar negeri seolah-olah kaum perempuan itu superior tidak melihat kepentingan kaum laki-laki,” ujar Puti.
Puti melanjutkan, bahkan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Kelima Republik Indonesia. Suatu peristiwa yang sangat langka didunia, bahkan di Amerika Serikat, sebutnya, belum memiliki riwayat kepemimpinan perempuan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
“Citra perempuan sebagai kaum yang lemah bagi kader PDI Perjuangan ini tidak berlaku. Karena kita punya Presiden ke-5 Republik Indonesia perempuan, kita punya Ketua DPR RI perempuan, dan banyak kepala-kepala daerah kita yang perempuan,” terangnya.
Salah satu ruang yang bisa diisi oleh kader-kader perempuan PDI Perjuangan adalah pemajuan kebudayaan. Nabi Muhammad SAW dalam Haditsnya menyebutkan bahwa perempuan itu adalah tiang negara manakala baik perempuan maka baiklah suatu bangsa.
Namun apabila kaum perempuan dalam sebuah bangsa itu tidak bisa menunjukkan eksistensi yang baik, maka runtuhlah peradaban bangsa itu. Melalui Hadits ini, Puti mengajak seluruh peserta untuk merefleksikan pernyataan Nabi Muhammad SAW dengan realitas sosial Bangsa Indonesia dewasa ini.
Infiltrasi kebudayaan barat yang tengah mendominasi menjadi tantangan terhadap eksistensi kebudayaan asli Indonesia. Tentu, dibutuhkan sebuah keterlibatan masyarakat, salah satu kader perempuan PDI Perjuangan untuk melestarikan budaya-budaya asli Bangsa Indonesia.
“Saya ingin mengajarkan kader PDI Perjuangan berkebaya. Harus ada dalam Diklat yang berlangsung 3 hari, 1 hari dikhususkan pakai kebaya semua. Karena kebaya itu tengah kita perjuangkan untuk dibawa ke UNESCO,” papar Ketua Yayasan Fatmawati ini.
“Saya minta kepada kader PDI Perjuangan terutama Jawa Timur yang perempuan harus bisa membawa nama bangsa, berjuang melalui politik. Untuk kebaya terdaftar sebagai warisan budaya Indonesia yang terdaftar di UNESCO,” sambungnya.
Selain pemajuan kebudayaan, Puti juga menyinggung pentingnya peran besar perempuan dalam membentuk karakter dan mental generasi penerus bangsa yang unggul untuk menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045.
Persoalan stunting, kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, kekerasan menjadi problematika-problematika yang menjadi tanggungjawab seluruh kader PDI Perjuangan. Sebagai sebuah kebulatan tekad dalam upaya menjaga dan mewarisi api semangat perjuangan Bung Karno.
“Bung Karno berpesan warisi apinya jangan abunya, nyalakan terus obor kesetiaan terhadap kaum marhaen atau wong cilik. Agar semangat Marhaenisme, semangat Pancasila menyala-nyala dengan murni dan agar tidak murni terbakar mati. Maka kita harus bertekad hari ini sebagai kader perempuan PDI Perjuangan kita tetap menjaga api perjuangan dari bapak bangsa kita, bapak ideolog kita, Bung Karno,” pesan Puti Guntur Soekarno.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
