Connect with us

Setengah Abad ASEAN, Tantangan Semakin Besar

Manila – Hari ini 8 Agustus 2017, ASEAN organisasi negara-negara Asia Tenggara tepat berusia setengah abad alias 50 tahun (8 Agustus 1967). Kali ini, peringatan ulang tahun dipusatkan di Manila Filipina.  Seperti dilansir Rappler, Selasa (8/8/2017), jalan Roxas Boulevard di Pasay City akan ditutup dari kendaraan bermotor sejak pukul 2 siang waktu setempat hingga pukul 9 malam, karena akan menjadi lokasi parade dan atraksi cahaya.

Tempat berkumpul delegasi ASEAN sekaligus tempat konferensi Menteri Luar Negeri ASEAN, dipusatkan di Philippine International Convention Center and Sofitel. Jalan menuju kawasan ini pun ditutup polisi.  Pertemuan tersebut akan ditutup dengan parade dan atraksi cahaya. Seeperti diketahui, dalam pertemuan tersebut, para menlu ASEAN membahas sejumlah masalah seperti perebutan wilayah di Laut Cina Selatan, dan kerja sama keamanan.

Sekedar informasi, ASEAN didirikan lewat Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Dari  lima negara  anggota, organisasi ini berkembang menjadi sepuluh negara saat ini. Dalam deklarasi 50 tahun yang lalu itu, lima menteri luar negeri hadir sebagai deklarator. Mereka adalah Adam Malik  dari Indonesia, Narsisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak  dari Malaysia, S Rajaratnam dari Singapura, dan Thanat Khoman dari Thailand.

Brunei Darussalam adalah negara pertama di luar negara deklarator yang bergabung ke ASEAN. Brunei menjadi anggota ASEAN seminggu setelah kemerdekaannya, 7 Januari 1984. Menyusul kemudian Vietnam pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997, dan Kamboja pada 1999.

Dari sekitar 620 juta penduduk ASEAN, lebih dari separuhnya saat ini menikmati status sebagai kelas menengah dengan daya beli kuat. Pertumbuhan yang stabil di ASEAN juga berkontribusi pada total Pendapatan Bruto Nasional yang mencapai 2,5 triliun dollar Amerika Serikat.

Namun, tantangan yang dihadapi ASEAN di usianya yang ke setengah abad semakin besar. Salah satunya adalah ASEAN Way atau cara organisasi untuk menghadapi masalah sudah dinilai sudah tak sesuai zaman karena sangat pasif. Salah satu akibatnya adalah belum adanya titik terang untuk menghadapi dugaan genosida yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Karena kondisi itu pula lah, Menlu Retno LP Marsudi menyindir pemberitaan di berbagai media selama ini. Seperti diungkapkan Retno dalam tulisannya menyambut 50 Tahun Asean di Kompas, April lalu, menurut Retno, perdamaian jarang diceritakan dibandingkan dengan konflik dan peperangan. “Sebaliknya, banyak orang bertanya apa yang telah dicapai ASEAN dalam 50 tahun ini. Bahkan, ada pula yang menanyakan, apa manfaat ASEAN bagi Indonesia? Mampukah ASEAN bertahan hidup di era di mana ketidakpastian telah menjadi “a new normal“?” paparnya dalam tulisannya itu.

Konflik dan perang di sudut dunia mana pun, menurut Retno, tidak pernah lepas dari sorotan media. Konflik baru muncul. Konflik lama tidak mudah diselesaikan. Penyelesaian militer bukan merupakan hal yang tabu dilakukan. Dunia saat ini dihantui oleh pesimisme yang cukup kental. Pesimisme mengenai perdamaian. Pesimisme mengenai ekonomi yang semakin tertutup atau proteksionis.

Dunia, menurut anggapan Retno, seolah lupa bahwa ada suatu kawasan, Asia Tenggara, yang dalam 50 tahun mampu menciptakan ekosistem perdamaian. “Bukan saja perdamaian yang dinikmati oleh sepuluh negara anggota ASEAN, melainkan juga dinikmati oleh hampir separuh penduduk dunia yang tinggal di wilayah sekitar Asia Tenggara,” tuturnya.

Lebih jauh lagi, menurut Retno, ASEAN dalam 50 tahun ini telah mampu menyediakan platform melalui berbagai ASEAN-led Mechanism, seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan East Asia Summit (EAS), untuk membantu kekuatan-kekuatan besar bertemu dan berdialog. Di sinilah sentralitas ASEAN berfungsi dan dihargai. Hanya ada satu organisasi kawasan, imbuhnya, yaitu ASEAN, yang pada satu platform dapat mempertemukan semua kekuatan besar, seperti AS, Rusia, China, India, Korea Selatan, Jepang, dan Australia pada saat yang bersamaan.

ASEAN-led Mechanism ini, lanjut Retno, tanpa disadari telah menumbuhkan dan mempertebal budaya dialog. Dan budaya ini menjadi barang langka yang sangat mahal saat ini. Penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia serta tata pemerintahan yang baik juga merupakan faktor penting dalam ekosistem damai tersebut.

Kesejahteraan ASEAN dan Tantangannya

Dalam tulisannya,  Retno pun menunjukkan bagaimana kebinekaan ASEAN juga terjadi pada tingkat kemajuan ekonomi. Angkanya, produk domestik bruto per kapita Singapura mencapai 53.053 dollar AS (2016), sementara Kamboja baru mencapai 1.228 dollar AS dan Laos 1.307 dollar AS.

Terlepas dari tingkat PDB yang cukup berjarak tersebut, ekosistem perdamaian dan stabilitas yang diciptakan ASEAN telah memacu pertumbuhan ekonomi negara anggota lebih baik daripada rata-rata pertumbuhan dunia. Data Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyebutkan bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, Filipina 6 persen, Kamboja 7,1 persen, Laos 7 persen, Myanmar 8,2 persen, dan Vietnam 5,9 persen, di atas rata-rata dunia sebesar 3,1 persen (Dana Moneter Internasional, Januari 2017).

Setiap negara anggota merasakan betul manfaat dari integrasi ekonomi ASEAN. Pada 2015, total perdagangan intra ASEAN mencapai 543 miliar dollar AS, yang menjadikan perdagangan intra ASEAN sebagai perdagangan terbesar bagi ASEAN (24 persen). Mitra perdagangan terbesar ASEAN di luar perdagangan intra ASEAN adalah dengan China (15 persen), Jepang (11 persen), Uni Eropa (10 persen), dan AS (9 persen).

Di bidang investasi, ASEAN menarik sekitar 120 miliar dollar AS penanaman modal asing (foreign direct investment/FDI), di mana 62,1 persen di antaranya merupakan investasi di bidang jasa. Investasi intra ASEAN juga menduduki peringkat tertinggi (18 persen), disusul oleh investasi dari Uni Eropa (16 persen), Jepang (14 persen), AS (11 persen) dan China (7 persen).

Lebih dari 40 persen investasi intra ASEAN ditanamkan di Indonesia. Tidak hanya itu, 720 perusahaan Indonesia saat ini telah beroperasi di negara-negara ASEAN. Data ekonomi tersebut menunjukkan bahwa di ASEAN, ekosistem perdamaian dan stabilitas telah menciptakan pula ekosistem pembangunan dan kesejahteraan.

Lebih jauh, Retno juga memaparkan tantangan yang di hadapi ASEAN. Menurutnya, capaian ASEAN dalam 50 tahun ini jangan sampai menjadikan negara anggotanya berpuas diri. Di dunia yang sangat cair dan penuh ketidakpastian ini, ASEAN akan menghadapi tantangan yang berat, karena itu menurut Retno, agar dapat mempertahankan ekosistem perdamaian dan kesejahteraan tadi, maka :

Pertama, ASEAN harus mampu menjadi organisasi yang modern, lentur, dan memiliki sekretariat yang kuat. Efisiensi perlu mendapatkan perhatian ASEAN. Jika tidak dilakukan efisiensi, ribuan pertemuan setiap tahunnya itu akan menjebak ASEAN menjadi “meeting-oriented” dan bukan “implementation-oriented“.

Kedua, semboyan people-centered harus benar-benar diimplementasikan. Gap kesejahteraan di dalam setiap negara anggota dan gap pembangunan di antara negara anggota harus diperkecil. Kelas menengah ASEAN, yang jumlahnya mencapai 150 juta pada tahun 2015 dan diproyeksikan akan tumbuh menjadi 400 juta pada tahun 2020 (Nielson, 2015), harus mampu menarik gerbong usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) sehingga masyarakat semakin merasakan manfaat ASEAN. Pekerja migran ASEAN harus diberi perlindungan maksimal.

Ketiga, kesatuan dan sentralitas ASEAN harus terus dipertahankan. Negara anggota harus berkomitmen tinggi untuk menjaga kesatuan dan sentralitas ASEAN. Tanpa kesatuan, tidak akan terjadi sentralitas ASEAN. Dan tanpa kesatuan dan sentralitas, ASEAN akan kehilangan relevansinya sebagai kawasan penyedia ekosistem perdamaian. Yang lebih dikhawatirkan, Asia Tenggara justru akan menjadi “proksi” bagi persaingan kekuatan besar dunia.

Keempat, integrasi ekonomi dengan lingkup yang lebih luas harus dilakukan di tengah maraknya proteksionisme banyak negara. Dalam kaitan ini, sangat penting bagi ASEAN untuk segera menyelesaikan perundingan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP). Ke-16 negara anggota RCEP tersebut berwargakan separuh penduduk dunia, memberikan kontribusi lebih 30 persen PDB dunia, dan seperempat ekspor dunia.

Kelima, ASEAN harus mampu mengatasi maraknya kejahatan lintas batas, termasuk radikalisme, terorisme, illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, dan perdagangan narkoba. Keamanan laut di ASEAN harus ditingkatkan sehingga pelaut-pelaut ASEAN bebas dari bahaya penculikan.

Keenam, masyarakat ASEAN harus meningkatkan rasa kepemilikan terhadap ASEAN. Sejarah ASEAN perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Negara-negara anggota ASEAN perlu mendorong tumbuhnya pusat-pusat kajian ASEAN.

Itulah paparan Retno menyambut 50 tahun ASEAN, semga tetap jaya dan terus mengemban misi perdamaian di negara-negara kawasan Asia Tenggara.

M Riz

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya