Connect with us

Setengah Abad ASEAN, Tantangan Semakin Besar

Manila – Hari ini 8 Agustus 2017, ASEAN organisasi negara-negara Asia Tenggara tepat berusia setengah abad alias 50 tahun (8 Agustus 1967). Kali ini, peringatan ulang tahun dipusatkan di Manila Filipina.  Seperti dilansir Rappler, Selasa (8/8/2017), jalan Roxas Boulevard di Pasay City akan ditutup dari kendaraan bermotor sejak pukul 2 siang waktu setempat hingga pukul 9 malam, karena akan menjadi lokasi parade dan atraksi cahaya.

Tempat berkumpul delegasi ASEAN sekaligus tempat konferensi Menteri Luar Negeri ASEAN, dipusatkan di Philippine International Convention Center and Sofitel. Jalan menuju kawasan ini pun ditutup polisi.  Pertemuan tersebut akan ditutup dengan parade dan atraksi cahaya. Seeperti diketahui, dalam pertemuan tersebut, para menlu ASEAN membahas sejumlah masalah seperti perebutan wilayah di Laut Cina Selatan, dan kerja sama keamanan.

Sekedar informasi, ASEAN didirikan lewat Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Dari  lima negara  anggota, organisasi ini berkembang menjadi sepuluh negara saat ini. Dalam deklarasi 50 tahun yang lalu itu, lima menteri luar negeri hadir sebagai deklarator. Mereka adalah Adam Malik  dari Indonesia, Narsisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak  dari Malaysia, S Rajaratnam dari Singapura, dan Thanat Khoman dari Thailand.

Brunei Darussalam adalah negara pertama di luar negara deklarator yang bergabung ke ASEAN. Brunei menjadi anggota ASEAN seminggu setelah kemerdekaannya, 7 Januari 1984. Menyusul kemudian Vietnam pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997, dan Kamboja pada 1999.

Dari sekitar 620 juta penduduk ASEAN, lebih dari separuhnya saat ini menikmati status sebagai kelas menengah dengan daya beli kuat. Pertumbuhan yang stabil di ASEAN juga berkontribusi pada total Pendapatan Bruto Nasional yang mencapai 2,5 triliun dollar Amerika Serikat.

Namun, tantangan yang dihadapi ASEAN di usianya yang ke setengah abad semakin besar. Salah satunya adalah ASEAN Way atau cara organisasi untuk menghadapi masalah sudah dinilai sudah tak sesuai zaman karena sangat pasif. Salah satu akibatnya adalah belum adanya titik terang untuk menghadapi dugaan genosida yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Karena kondisi itu pula lah, Menlu Retno LP Marsudi menyindir pemberitaan di berbagai media selama ini. Seperti diungkapkan Retno dalam tulisannya menyambut 50 Tahun Asean di Kompas, April lalu, menurut Retno, perdamaian jarang diceritakan dibandingkan dengan konflik dan peperangan. “Sebaliknya, banyak orang bertanya apa yang telah dicapai ASEAN dalam 50 tahun ini. Bahkan, ada pula yang menanyakan, apa manfaat ASEAN bagi Indonesia? Mampukah ASEAN bertahan hidup di era di mana ketidakpastian telah menjadi “a new normal“?” paparnya dalam tulisannya itu.

Konflik dan perang di sudut dunia mana pun, menurut Retno, tidak pernah lepas dari sorotan media. Konflik baru muncul. Konflik lama tidak mudah diselesaikan. Penyelesaian militer bukan merupakan hal yang tabu dilakukan. Dunia saat ini dihantui oleh pesimisme yang cukup kental. Pesimisme mengenai perdamaian. Pesimisme mengenai ekonomi yang semakin tertutup atau proteksionis.

Dunia, menurut anggapan Retno, seolah lupa bahwa ada suatu kawasan, Asia Tenggara, yang dalam 50 tahun mampu menciptakan ekosistem perdamaian. “Bukan saja perdamaian yang dinikmati oleh sepuluh negara anggota ASEAN, melainkan juga dinikmati oleh hampir separuh penduduk dunia yang tinggal di wilayah sekitar Asia Tenggara,” tuturnya.

Lebih jauh lagi, menurut Retno, ASEAN dalam 50 tahun ini telah mampu menyediakan platform melalui berbagai ASEAN-led Mechanism, seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan East Asia Summit (EAS), untuk membantu kekuatan-kekuatan besar bertemu dan berdialog. Di sinilah sentralitas ASEAN berfungsi dan dihargai. Hanya ada satu organisasi kawasan, imbuhnya, yaitu ASEAN, yang pada satu platform dapat mempertemukan semua kekuatan besar, seperti AS, Rusia, China, India, Korea Selatan, Jepang, dan Australia pada saat yang bersamaan.

ASEAN-led Mechanism ini, lanjut Retno, tanpa disadari telah menumbuhkan dan mempertebal budaya dialog. Dan budaya ini menjadi barang langka yang sangat mahal saat ini. Penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia serta tata pemerintahan yang baik juga merupakan faktor penting dalam ekosistem damai tersebut.

Kesejahteraan ASEAN dan Tantangannya

Dalam tulisannya,  Retno pun menunjukkan bagaimana kebinekaan ASEAN juga terjadi pada tingkat kemajuan ekonomi. Angkanya, produk domestik bruto per kapita Singapura mencapai 53.053 dollar AS (2016), sementara Kamboja baru mencapai 1.228 dollar AS dan Laos 1.307 dollar AS.

Terlepas dari tingkat PDB yang cukup berjarak tersebut, ekosistem perdamaian dan stabilitas yang diciptakan ASEAN telah memacu pertumbuhan ekonomi negara anggota lebih baik daripada rata-rata pertumbuhan dunia. Data Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyebutkan bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, Filipina 6 persen, Kamboja 7,1 persen, Laos 7 persen, Myanmar 8,2 persen, dan Vietnam 5,9 persen, di atas rata-rata dunia sebesar 3,1 persen (Dana Moneter Internasional, Januari 2017).

Setiap negara anggota merasakan betul manfaat dari integrasi ekonomi ASEAN. Pada 2015, total perdagangan intra ASEAN mencapai 543 miliar dollar AS, yang menjadikan perdagangan intra ASEAN sebagai perdagangan terbesar bagi ASEAN (24 persen). Mitra perdagangan terbesar ASEAN di luar perdagangan intra ASEAN adalah dengan China (15 persen), Jepang (11 persen), Uni Eropa (10 persen), dan AS (9 persen).

Di bidang investasi, ASEAN menarik sekitar 120 miliar dollar AS penanaman modal asing (foreign direct investment/FDI), di mana 62,1 persen di antaranya merupakan investasi di bidang jasa. Investasi intra ASEAN juga menduduki peringkat tertinggi (18 persen), disusul oleh investasi dari Uni Eropa (16 persen), Jepang (14 persen), AS (11 persen) dan China (7 persen).

Lebih dari 40 persen investasi intra ASEAN ditanamkan di Indonesia. Tidak hanya itu, 720 perusahaan Indonesia saat ini telah beroperasi di negara-negara ASEAN. Data ekonomi tersebut menunjukkan bahwa di ASEAN, ekosistem perdamaian dan stabilitas telah menciptakan pula ekosistem pembangunan dan kesejahteraan.

Lebih jauh, Retno juga memaparkan tantangan yang di hadapi ASEAN. Menurutnya, capaian ASEAN dalam 50 tahun ini jangan sampai menjadikan negara anggotanya berpuas diri. Di dunia yang sangat cair dan penuh ketidakpastian ini, ASEAN akan menghadapi tantangan yang berat, karena itu menurut Retno, agar dapat mempertahankan ekosistem perdamaian dan kesejahteraan tadi, maka :

Pertama, ASEAN harus mampu menjadi organisasi yang modern, lentur, dan memiliki sekretariat yang kuat. Efisiensi perlu mendapatkan perhatian ASEAN. Jika tidak dilakukan efisiensi, ribuan pertemuan setiap tahunnya itu akan menjebak ASEAN menjadi “meeting-oriented” dan bukan “implementation-oriented“.

Kedua, semboyan people-centered harus benar-benar diimplementasikan. Gap kesejahteraan di dalam setiap negara anggota dan gap pembangunan di antara negara anggota harus diperkecil. Kelas menengah ASEAN, yang jumlahnya mencapai 150 juta pada tahun 2015 dan diproyeksikan akan tumbuh menjadi 400 juta pada tahun 2020 (Nielson, 2015), harus mampu menarik gerbong usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) sehingga masyarakat semakin merasakan manfaat ASEAN. Pekerja migran ASEAN harus diberi perlindungan maksimal.

Ketiga, kesatuan dan sentralitas ASEAN harus terus dipertahankan. Negara anggota harus berkomitmen tinggi untuk menjaga kesatuan dan sentralitas ASEAN. Tanpa kesatuan, tidak akan terjadi sentralitas ASEAN. Dan tanpa kesatuan dan sentralitas, ASEAN akan kehilangan relevansinya sebagai kawasan penyedia ekosistem perdamaian. Yang lebih dikhawatirkan, Asia Tenggara justru akan menjadi “proksi” bagi persaingan kekuatan besar dunia.

Keempat, integrasi ekonomi dengan lingkup yang lebih luas harus dilakukan di tengah maraknya proteksionisme banyak negara. Dalam kaitan ini, sangat penting bagi ASEAN untuk segera menyelesaikan perundingan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP). Ke-16 negara anggota RCEP tersebut berwargakan separuh penduduk dunia, memberikan kontribusi lebih 30 persen PDB dunia, dan seperempat ekspor dunia.

Kelima, ASEAN harus mampu mengatasi maraknya kejahatan lintas batas, termasuk radikalisme, terorisme, illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, dan perdagangan narkoba. Keamanan laut di ASEAN harus ditingkatkan sehingga pelaut-pelaut ASEAN bebas dari bahaya penculikan.

Keenam, masyarakat ASEAN harus meningkatkan rasa kepemilikan terhadap ASEAN. Sejarah ASEAN perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Negara-negara anggota ASEAN perlu mendorong tumbuhnya pusat-pusat kajian ASEAN.

Itulah paparan Retno menyambut 50 tahun ASEAN, semga tetap jaya dan terus mengemban misi perdamaian di negara-negara kawasan Asia Tenggara.

M Riz

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Deputi Persidangan Sambut Baik Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI

Oleh

Fakta News
Deputi Persidangan Sambut Baik Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI
Deputi Persidangan DPR RI Suprihartini foto bersama usai Rapat Koordinasi Badan Keahlian DPR RI bersama Alat Kelengkapan Dewan dengan Tema Penguatan Sinergi dalam Pembangunan Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI dan Alat Kelengkapan DPR RI di Jakarta, Kamis (15/2/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Deputi Persidangan DPR RI Suprihartini menyambut baik atas rencana integrasi data melalui Simfoni yang sedang dikembangkan Badan Keahlian DPR RI melalui Pustekinfo. Menurutnya, Kedeputian Persidangan ini tidak dapat apa bekerja sendiri tanpa dukungan dari institusi Badan Keahlian.

Maka dari itu, dirinya berharap adanya sinergisitas antara Badan Keahlian dan kedeputian Persidangan, khususnya dalam hal integrasi data yang sangat diperlukan. Terlebih, sinergisitas dalam pelaksanaan fungsi legislasi, khususnya dalam penyusunan rancangan undang undang.

“Dalam pembahasan rancangan undang-undang, setiap Alat Kelengkapan Dewan yang melakukan penyusunan maupun pembahasan undang-undang, itu selalu dibantu oleh teman-teman dari Badan Keahlian,’ ujar Suprihartini ketika ditemui Parlementaria usai Rapat Koordinasi Badan Keahlian DPR RI bersama Alat Kelengkapan Dewan dengan Tema Penguatan Sinergi dalam Pembangunan Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI dan Alat Kelengkapan DPR RI di Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Ia menjelaskan bahwa data yang ada di tiap Alat Kelengkapan Dewan sangat dibutuhkan oleh Badan Keahlian untuk dapat diolah dan akan dikembalikan lagi kepada AKD. Sehingga, hasil pengolahan data yang dilakukan Badan Keahlian tersebut dapat disampaikan kepada Anggota DPR RI dalam materi kegiatan untuk persidangan, baik di fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

“Jadi kemanfaatannya pasti juga sangat bermanfaat untuk bapak/ibu anggota. Namun data-data ini juga nanti dari Badan Keahlian juga akan menyampaikan hasil-hasil kajian analisa maupun pembahasan isu-isu yang menjadi topik di masing-masing alat kelengkapan dewan,” lanjutnya.

Dirinya berharap, hasil dari acara tersebut dapat segera diimplementasikan, karena menurutnya semua sarana dan prasarana terkait hal tersebut sudah ada.

“Tinggal bagaimana masing-masing unit aktif dalam mengisi dan menyampaikan semua data yang ada di masing masing alat kelengkapan dewan. Juga nanti dari Badan Keahlian harus ada yang aktif juga dalam input dan mengolah data data, khususnya teman-teman di fungsional dari Pustaka, dari P3KN, dari PUU dan juga dari Puspanlak juga yang akan melakukan olah data dan kemudian akan diberikan feedback kembali kepada Alat Kelengkapan Dewan,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bawaslu Usul Sirekap Dihentikan, Mardani: Hitung Manual Harus Tetap Berjalan

Oleh

Fakta News
Bawaslu Usul Sirekap Dihentikan, Mardani: Hitung Manual Harus Tetap Berjalan
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menanggapi usul Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk menghentikan sementara agar memperbaiki penghitungan suara yang menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Menurutnya, jika Sirekap dilakukan pemberhentian sementara, perhitungan secara manual haruslah tetap berlanjut. Dikarenakan, hal itu merupakan perintah Undang-Undang Pemilu, yang menerangkan bahwa dasar perhitungan pemilu adalah perhitungan manual.

“KPU salah (jika) menghentikan proses perhitungan (manual). Di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 (dijelaskan) dasar perhitungan (Pemilu bersifat) manual. Salah ketika (perhitungan suara melalui) Sirekap diperbaiki, (namun perhitungan) manual dihentikan. Salah, salah, dan salah. Biarkan Sirekap jalan sendiri dan manual rekapnya dijalankan. Kembali ke manual, segera kembali ke jalan yang benar. Rekapitulasi manual,” kata Mardani dalam video yang diunggah dalam akun media sosial pribadinya, Senin (19/2/2024).

Di sisi lain, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat pleno dan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU, untuk menghentikan sementara Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara yang dapat dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia.

“Bawaslu minta KPU menghentikan dulu penayangan informasi data perolehan suara,” tegas Bagja kepada wartawan, Senin (19/2/2024).

Sebelumnya, terkait persoalan dalam Sirekap, KPU sempat menghentikan sementara proses penghitungan suara manual berjenjang di sebagian daerah. Saat ini, proses penghitungan tengah berlangsung di level kecamatan. Kebijakan penghentian rekapitulasi itu diketahui dari beredarnya surat instruksi yang dikeluarkan beberapa KPU kabupaten/kota kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dalam surat dijelaskan, sesuai arahan KPU RI pada tanggal 18 Februari 2024, jadwal Pleno PPK harus ditunda sampai 20 Februari 2024. Hingga berita ini ditulis, pihak KPU RI belum memberikan konfirmasi atau penjelasan mengenai kebijakan itu.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proses Penghitungan Suara, Legislator: Jangan Sampai Timbul Kekhawatiran Publik

Oleh

Fakta News
Proses Penghitungan Suara, Legislator: Jangan Sampai Timbul Kekhawatiran Publik
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta KPU bekerja secara profesional terkait proses penghitungan suara yang kini tengah berlangsung. Hal ini dikatakannya, setelah sebelumnya Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) mengalami berbagai macam persoalan hingga adanya menghentikan sementara proses penghitungan suara manual berjenjang di sebagian daerah.
”Saya meminta kepada penyelenggara pemilu, yakni KPU agar bekerja secara profesional terkait penghitungan, bagaimana agar proses penghitungan ini tidak menimbulkan kerugiaan apalagi ada semacam pandangan bahwa KPU tidak bekerja secara profesional,” kata Guspardi saat dihubungi Parlementaria, Senin (19/2/2024).

Selain itu, Guspardi juga meminta agar kerja-kerja yang dilakukan oleh KPU tidak menimbulkan persepsi ataupun kekhawatiran publik terkait adanya kecurangan dalam proses penghitungan suara. ”Penghitungan-penghitungan lewat Sirekap ataupun manual jangan sampai ada indikasi menimbulkan kecurigaan (adanya kecurangan). Tentu ini tidak kita harapkan,” sambung Guspardi.

Diketahui, saat ini, proses penghitungan tengah berlangsung di level kecamatan. Kebijakan penghentian rekapitulasi itu diketahui dari beredarnya surat instruksi yang dikeluarkan beberapa KPU kabupaten/kota kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dalam surat dijelaskan, sesuai arahan KPU RI pada tanggal 18 Februari 2024, jadwal Pleno PPK harus ditunda sampai 20 Februari 2024. Hingga berita ini ditulis, pihak KPU RI belum memberikan konfirmasi atau penjelasan mengenai kebijakan itu. Sebelumnya, bahkan Bawaslu RI telah memberikan usul pada KPU untuk menghentikan sementara penggunaan Sirekap dan memperbaikinya.

Mendengar hal ini, Guspardi dengan tegas kembali menjelaskan yang diakui hasil penghitungannya adalah penghitungan manual bukan Sirekap. Hal ini karena merupakan perintah Undang-Undang, yang menerangkan bahwa dasar perhitungan pemilu adalah penghitungan manual.

”Sirekap hanya alat bantu. Tapi kita berharap penghitungannya tidak jomplang antara hasil pemilu Sirekap dengan manual. Oleh karena itu perlu ada pembenahan yang dilakukan oleh KPU, terhadap hasil pemilu Sirekap,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya