Serahkan Penghargaan Paramakarya 2021, Wapres Ma’ruf Apresiasi Perusahaan Tetap Produktif di Masa Pandemi
Jakarta – Pandemi Covid-19 telah memaksa seluruh perusahaan melakukan berbagai penyesuaian agar dapat mengatasi beratnya tantangan untuk mempertahankan produktivitas. Meskipun tidak semua perusahaan berhasil melewati tantangan ini, ternyata banyak perusahaan yang tetap mampu mempertahankan produktivitasnya sehingga berhak mendapatkan penghargaan Paramakarya 2021.
“Prestasi yang saudara raih hari ini patut dibanggakan mengingat persaingan baik ditingkat nasional maupun global yang semakin ketat,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat menyerahkan Penghargaan Paramakarya Tahun 2021 di Puri Agung Convention Hall, Hotel Sahid, Kamis (18/11/2021).
Menurut Wapres, keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan atau bahkan meningkatkan produktivitasnya selama pandemi, adalah karena lincah dan adaptif terhadap perubahan. Di samping juga mampu mengelola waktu, sumber daya manusia, dan teknologi dengan baik di tengah diberlakukannya berbagai pembatasan.
“Di sisi lain, pandemi menyadarkan kita bahwa kolaborasi dan kerja sama sangat menentukan keberhasilan kita untuk mencapai tujuan, termasuk dalam hal peningkatan produktivitas,” imbuhnya.
Terkait hal ini, Wapres menuturkan bahwa bekerja dengan jarak tidak berarti menghentikan langkah perusahaan untuk terus berkreasi dan berkolaborasi.
“Di tengah keterbatasan, kita didorong untuk menjadi semakin kreatif dalam berkolaborasi untuk memunculkan ide-ide segar dan inovasi,” ujarnya.
Oleh sebab itulah, Wapres mengapresiasi atas prestasi perusahaan-perusahaan penerima Paramakarya 2021 yang terus mempu meningkatkan produktivitas di tengah hantaman pandemi.
“Saya sungguh mengharapkan, perusahaan-perusahaan yang menerima penghargaan akan semakin berkembang dan naik kelas, sekaligus menjadi motivasi bagi perusahaan lain untuk terus berkarya di tengah berbagai tantangan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melaporkan bahwa penghargaan Paramakarya menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mendukung ekosistem peningkatan produktivitas yang berkesinambungan.
“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa produktivitas merupakan salah satu pengungkit daya saing dan motor penggerak pembangunan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ida menyebutkan bahwa pada dasarnya capaian tingkat produktivitas di tanah air dalam satu dekade terakhir mengalami peningkatan. Namun, krisis pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan bagi upaya peningkatan produktivitas.
“Jika dilihat dari sisi makro, data BPS menunjukkan rasio produktivitas PDB per penduduk pekerja mengalami penurunan dari 85,05 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 83,47 juta rupiah pada tahun 2020,” paparnya.
Untuk itu, ia berharap seiring dengan upaya pemulihan sektor kesehatan dan ekonomi, rasio produktivitas tahun 2021 akan kembali meningkat.
“Mengingat masalah struktural ketenagakerjaan yang sangat kompleks, maka dalam pandangan kami upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja tidak hanya cukup dilakukan melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja semata, melainkan juga harus didukung oleh pilar pembangunan ketenagakerjaan yang lain, seperti perluasan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, penciptaan iklim hubungan industrial yang harmonis dan produktif, reformasi pengawasan ketenagakerjaan, dan peningkatan partisipasi jaminan sosial ketenagakerjaan,” paparnya.
Sebagai informasi, Paramakarya merupakan penghargaan pemerintah bagi dunia usaha dan dunia industri yang mampu meningkatkan produktivitasnya selama 3 tahun berturut-turut. Untuk tahun 2021, sebanyak 34 perusahaan berhasil memperoleh Anugerah Paramakarya dengan kategori perusahaan menengah dan kecil.
Berikut 12 perusahaan menengah penerima anugerah Paramakarya 2021, yakni PT Satria Jaya Sentosa (Sulawesi Tenggara), PT Trinity Auto (Kalimantan Timur), PT Pahala Harapan Lestari (Kepulauan Bangka Belitung), PT Muda Medika Mandiri (Sumatera Barat), PT Samudra Pastry Indonesia (Riau), CV Amor Group (Jawa Barat), PT Sera Food Indonesia (D.I. Yogyakarta), PT Agung Bumi Agro (Jawa Timur), PT ABUBA (DKI Jakarta), PT Prasetya Agung Cahaya Utama (Bali), PT Berkat Abadi Korindo (Sulawesi Utara), dan PT Insight Medica Fame (Kalimantan Barat).
Sedangkan 22 perusahaan kateogori perusahaan kecil, yakni PT Cau Coklat Internasional (Bali), CV Mirrando (Kep. Bangka Belitung), CV Cik Mia Songket (Jambi), CV Makrifah Herbal (Kalimantan Timur), CV Greensmoothie Factory (Riau), IKM Adelia (Bengkulu), Katokkon Kristar (Sulawesi Selatan), CV Ilhamumtaza (Jambi), Galeri Wong Kito (Sumatera Selatan), CV Tri Utami Jaya (Nusa Tenggara Barat) dan PT Magfood Inovasi Pangan (DKI Jakarta), PT Pesona Mahameru (Jawa Barat), CV Ratu Luwak (Lampung), PT Blasta Intikarya Global (Sumatera Barat), Batik Banyu Sabrang (D.I. Yogyakarta), CV Abon Cap Koki (Jawa Tengah), CV Dua Prima Lestari (Nangroe Aceh Darussalam), CV Nasrafa (Jawa Tengah), Lembaga Kursus dan Pelatihan OTTA Salon (Maluku), CV UKM Sanggar Petra Cilik (Nusa Tenggara Timur), CV Warline Katahati Papua (Papua), serta CV M4 Bersaudara (Kalimantan Tengah).
Di samping itu, penghargaan juga diberikan kepada 23 gubernur atas dukungan dan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan di wilayahnya yang berhasil mendapatkan Paramakarya, yakni Gubernur Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
