Semburan Fitnah dari Kubu Prabowo Berbahaya bagi Demokrasi
Jakarta – Tidak salah bila banyak yang menyebut bahwa kubu 02, pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, melakukan strategi semburan fitnah demi mendulang suara.
Mendekati masa pencoblosan, semburan fitnah tersebut makin santer. Bukan cuma dari simpatisan maupun akun robot semata, melainkan juga dari Prabowo sendiri maupun tim suksesnya.
Sepekan belakangan saja, sudah ada semburan fitnah yang ditebar oleh pendukung, tim, maupun simpatisan kubu 02. Ada Rizieq Shihab yang menuding Kementerian Luar Negeri mengarahkan Kedutaan Besar Indonesia maupun Komjen untuk mendukung Joko Widodo-Maruf Amin.
Ada pula tudingan dari JS Prabowo yang menyebut pesawat Sukhoi TNI AU menghalangi pesawat Prabowo. Juga ada fitnah bahwa situs KPU diretas untuk kemenangan kubu 01. Bahkan, hasil persen perolehannya pun sampai dibuat.
Paling baru, Prabowo sesumbar bahwa dirinya dilarang berkampanye di Lapangan Simpang Lima, Semarang. Semburan fitnah ini juga dilakukan oleh Fadli Zon.
Semburan fitnah ini difabrikasi, diproduksi, dan di media sosial. Namun, ketika telah dikonfirmasi dan diklarifikasi ketidakbenaran fitnah, mereka mengelak mengakui kesalahan.
Ini terjadi saat JS Prabowo dikonfirmasi setelah TNI AU mengeluarkan klarifikasi. Kepada Tempo, dia bilang tidak dalam posisi berdebat.
Apa yang disebutkan di atas hanya contoh kecil. Ini belum semburan fitnah yang disebarkan akun anonim di media sosial. Dari lansiran cekfakta.com. Per hari ini (Rabu, 10/4), terdapat hoaks yang menyudutkan KPU. Misalkan saja, Prabowo menang telak di Malaysia, tapi surat suara terbakar di tengah jalan. Padahal, surat suara yang terbakar adalah surat suara kosong.
Ada pula hoaks polisi yang dituding membagi-bagi sembako di Solo. Melalui video, akun Facebook yang membagikan ini menuding kubu 01 membagi sembako dibantu polisi. Setelah dicek, video tersebut ternyata diambil pada Lebaran 2017 silam.
Masih ada banyak lagi. Seperti hoaks surat suara tercoblos, hoaks emak-emak Pepes yang menyebut bahwa azan akan dilarang dan pernikahan sejenis bila Jokowi-Maruf terpilih.
Baca Juga:
- Jawab Prabowo, KPU Semarang: Simpang Lima Memang Bukan untuk Kampanye Pemilu 2019
- Jawab Tudingan Neno, TKN: Calon dengan Kampanye Fitnah Akan Tumbang
- Kemlu Tepis Fitnah Rizieq Shihab soal Arahan Menlu di Pilpres
Berbahaya bagi Demokrasi
Tentu semburan fitnah ini sangat berbahaya bagi proses pemilu. Apalagi, akhir-akhir ini sasaran semburan fitnah adalah penyelenggara pemilu. Simak bagaimana Prabowo memprotes bahwa dirinya dilarang berkampanye di Semarang atau sikap paranoid terhadap suaranya bakal tercuri.
Berkali-kali pula KPU membantah akan adanya kecurangan. Semua mekanisme penghitungan suara dibuat berlapis dan transparan. Soal tempat kampanye pun sudah terdapat dalam keputusan KPU di kota maupun kabupaten masing-masing.
Menurut analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto, narasi kecurangan yang dilakukan kubu Prabowo ini berpotensi mengancam tatanan yang ada. Pasalnya, narasi itu akan berpengaruh pada kepercayaan terhadap sistem demokrasi dan juga mekanisme hukum.
Hal ini tentu saja mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu. “Ancaman semacam itu juga mengekspresikan sikap mau menang sendiri, yang kini merupakan suatu penyakit dalam politik nasional,” kata Arif seperti dilansir dari Katadata.
Dari hasil survei lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu paling banyak dari kubu Prabowo. Untuk KPU, total pendukung yang tidak yakin sebanyak 23,3 persen. Tidak percaya terhadap Bawaslu sebanyak 21,5 persen.
Ini menunjukkan bagaimana narasi tersebut punya pengaruh. Bayangkan saja, dari hampir seperempat pendukung Prabowo percaya. Ini berkat semburan fitnah yang dilakukan elite maupun simpatisan.
Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas menilai pihak-pihak yang menyebarkan fitnah terkait kecurangan Pemilu harus diusut. Sebab, jika terus-menerus diisukan atau diviralkan, ia khawatir masyarakat terpengaruh.
Dwi
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
