Connect with us

Sembilan Bendungan Ditargetkan Rampung Tahun 2018

Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tengah meninjau pembangunan bendungan Karian beberapa waktu lalu(Foto: Biro Pers Setpres)

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) menargetkan sembilan bendungan yang dimulai pembangunannya tahun 2015 akan rampung pada 2018. Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla menargetkan pembangunan 65 bendungan yang terdiri dari 16 bendungan lanjutan dan 49 bendungan baru. Pembangunan bendungan merupakan wujud Nawa Cita untuk mencapai ketahanan pangan dan air nasional.

“Pada bulan Maret akan rampung Bendungan Rotiklot di NTT, dilanjutkan dengan Bendungan Tanju, Mila, Bintang Bano di NTB, Bendungan Gondang dan Logung di Jawa Tengah, Bendungan Sei Gong di Batam, Bendungan Sindang Heula di Banten, serta Bendungan Paselloreng di Sulawesi Selatan,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu. Total kapasitas tampung dari sembilan bendungan tersebut mencapai 288 juta m3.

Menteri Basuki menambahkan selesainya bendungan akan diikuti pembangunan jaringan irigasi yang mendapat suplai air langsung dari bendungan yang disebut irigasi premium. Dengan demikian suplai air dari bendungan yang dibangun dengan biaya besar, dapat dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah petani.

Bendungan yang akan selesai tahun ini yakni Bendungan Rotiklot terletak di Kabupaten Belu memiliki kapasitas tampung sebesar 3,3 juta m3. Bermanfaat untuk penyediaan air baku sebesar 40 liter perdetik, dan irigasi seluas 139 hektar. Biaya pembangunannya sebesar Rp 468 miliar.

Tiga bendungan di NTB yang akan selesai pada tahun 2018 ini yakni Bendungan Tanju, Mila, dan Bintang Bano. Bendungan Tanju di Kabupaten Dompu NTB memiliki kapasitas tampung sebesar 18,27 juta m3, memberi manfaat sebagai sumber air irigasi seluas 2.250 ha serta air baku sebesar 1,47 m3/detik. Untuk Bendungan Mila kapasitas tampungnya sebesar 12,27 juta m3 yang digunakan untuk sumber air baku sebesar 1,47 m3/detik. Kedua bendungan ini dibangun dengan total anggaran sebesar Rp 357 miliar.

Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Besar dengan kapasitas sebesar 65,87 juta m3 untuk irigasi seluas 21.454 ha dan sumber air baku sebesar 0,55 m3/detik. Biaya pembangunannya sebesar Rp 667 miliar.

Di Provinsi Jawa Tengah ada Bendungan Gondang dan Logung yang ditargetkan selesai tahun 2018. Bendungan Gondang di Kabupaten Karanganyar memiliki tampungan sebesar 9,15 juta m3 untuk air baku sebesar 0,2 liter/detik dengan anggaran Rp 617 miliar. Bendungan Logung di Kabupaten Kudus memiliki kapasitas tampung 20,15 juta m3 untuk mengairi lahan irigasi seluas 2.281 ha, air baku 0,2 m3/detik, dan pengendali banjir. Biaya pembangunannya mencapai Rp 604 triliun.

Bendungan Sei Gong di Batam, Kepulauan Riau memiliki kapasitas tampung 11,80 Juta m3 yang akan mensuplai air baku di Pulau Batam sebesar 0,4 m3/detik. Biaya pembangunannya sebesari Rp 238,44 miliar. Di Provinsi Banten, akan rampung Bendungan Sindang Heula di Kabupaten Serang, yang memiliki kapasitas 9,26 juta m3. Manfaatnya untuk mengairi lahan irigasi seluas 1.000 ha, sumber air baku 0,80 m³/det dan pengendali banjir. Biaya pembangunannya sebesar Rp 427 miliar.

Terakhir Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan memiliki kapasitas tampung sebesar 138 juta m3, yang akan bermanfaat mengairi lahan irigasi seluas 7.000 ha, penyediaan air baku sebesar 0,3 m3/detik dan pengendali banjir, dibangun dengan anggaran sebesar Rp 471 miliar.

Pada tahun 2017, Kementerian PUPR telah merampungkan sebanyak 8 bendungan yakni Bendungan Rajui dan Payaseunara di Aceh, Jatigede di Jawa Barat, Bajulmati dan Nipah di Jawa Timur, Titab di Bali, Raknamo di NTT serta Teritip di Kalimantan Timur.

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya