Connect with us

Seknas Jokowi Dorong Pengusaha Lindungi Hak Karyawan dari Virus Covid-19

Komnas HAM, PHPU
Sekjen Seknas Jokowi Dedy Mawardi

Jakarta – Presiden Jokowi dan Gubernur Anis Baswedan sudah berulang kali mengimbau warga masyarakat untuk bekerja dari rumah sebagai solusi memutus penyebaran virus corona di wilayah DKI Jakarta.

Namun nampaknya imbauan Presiden dan Gubernur DKI itu belum diindahkan oleh ribuan karyawan. Hari ini kita dikejutkan kembali oleh padatnya ribuan penumpang yg mayoritas karyawan yang menggunakan KRL menuju Jakarta.

“Persoalannya ternyata bukan karena ribuan karyawan tidak patuh tetapi mereka harus tetap masuk kerja diberbagai sektor di Jakarta. Artinya imbauan Pemerintah tersebut belum di dukung oleh sikap pengusaha untuk merumahkan para karyawannya untuk menghindari terjangkitnya karyawan dari virus corona,” ujar Sekjen Seknas Jokowi Dedy Mawardi, Senin (23/3).

Menurut Dedy, Pemerintah khususnya Gubernur DKI Jakarta dalam menghadapi situasi seperti ini harusnya lebih tegas sikap terhadap pengusaha di berbagai sektor di Jakarta untuk patuh pada imbauan pemerintah sebagai kewajiban pengusaha untuk ikut membantu pemerintah dalam memerangi penyebaran virus corona yang makin masif ini.

“Merumahkan karyawan adalah solusi yang bijak yang wajib dikeluarkan pengusaha dan sekaligus melindungi hak para karyawan untuk sehat,” tegas Dedy.

Dedy mengatakan selain melindungi hak karyawan itu, Pemerintah harus pula menjamin bahwa pengusaha yang merumahkan karyawannya tidak mem-PHK karyawan selama bekerja di rumah.

“Bagi pengusaha yang bergerak di sektor-sektor penting yang terkait dengan transportasi, pangan, sandang dan farmasi mungkin bisa tetap bekerja karyawannya namun dengan pengawasan ketat,” saran Dedy.

“Tanpa partisipasi dan kerjasama semua pihak termasuk para pengusaha dan karyawan maka sangat tidak mungkin imbauan Pemerintah untuk mengatasi wabah virus corona di Jakarta dengan kampanye social distancing akan berjalan dengan benar,” tandas Dedy.

 

(hels)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Cegah Penyebaran Covid-19, Pemilih Bersuhu 38 Derajat Celcius Bakal Dilarang Masuk TPS pada Pilkada 2020

Oleh

Fakta News

Jakarta – KPU menjelaskan pemilih pada Pilkada 2020 yang bersuhu di atas 38 derajat Celsius dilarang masuk tempat pemungutan suara (TPS). Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19).

“Dalam hal terdapat pemilih yang memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius tidak diperbolehkan masuk ke area TPS dan diarahkan untuk memberikan suara di tempat khusus di luar TPS dengan didampingi oleh orang lain yang dipercaya oleh pemilih dan mengisi surat pernyataan menggunakan formulir C pemberitahuan KWK,” ujar komisioner KPU Dewa Raka Sandi dalam paparannya yang disiarkan secara daring, Sabtu (6/6/2020).

Raka mengatakan setiap TPS diminta memiliki jumlah pemilih maksimal 500 orang. Menurutnya, jumlah pemilih di TPS tidak boleh lebih dari 12 orang dalam waktu yang bersamaan.

“Masih tentang pemungutan dan pemilihan suara dalam kondisi nonbencana alam, jumlah pemilih di dalam pemilihan dalam kondisi bencana nonalam paling banyak 500 orang. Pemilih di dalam lokasi TPS pada satu waktu paling banyak 12 pemilih yang diatur sesuai dengan protokol kesehatan,” ujar Raka.

Selain itu, Raka menyoroti proses pemberian suara yang akan dilakukan oleh peserta. Dia mengimbau agar alat coblos dibersihkan secara berkala dan para pemilih dapat menggunakan sarung tangan sekali pakai.

“Kemudian pemberian suara menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku. Dalam menggunakan alat coblos, pemilih menggunakan sarung tangan sekali pakai. Sebelum digunakan oleh pemilih, alat coblos wajib disterilisasi dengan disinfektan oleh petugas KPPS,” tuturnya.

 

(edn)

Baca Selengkapnya

BERITA

Wawalkot Surabaya Whisnu Sakti Buana Dinyatakan Negatif Covid-19

Oleh

Fakta News
Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana

Surabaya – Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menjalani tes swab di RS Premier pada Kamis (4/5), usai bertemu dengan pasien positif Corona. Hasilnya, ia dinyatakan negatif Corona.

“Alhamdulillah, saya sehat-sehat saja, kondisi baik. Ini berkat doa semua pihak,” kata Whisnu dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Sabtu (6/6/2020).

Hasil tes swab-nya itu keluar hari ini. Setelah mendapat kabar baik itu, Whisnu siap kembali beraktivitas seperti biasa. Dia juga meminta warga Surabaya untuk terus bergotong royong memutus mata rantai penyebaran Corona.

“Insyaallah saya akan kembali bekerja, turun ke masyarakat dan terus menyemangati warga untuk bangkit. Berbuat terbaik untuk kota kelahiran saya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Whisnu dikabarkan menjadi ODP. Pasalnya, dia bertemu dengan 15 orang di Kedung Turi beberapa waktu lalu, untuk menyambut mereka yang kepulangan dari hotel setelah dinyatakan negatif Corona.

Namun ternyata, lima orang di antaranya dinyatakan positif Corona. Sehingga, Whisnu dikabarkan menjadi ODP dan menjalani pemeriksaan serta berinisiatif melakukan isolasi mandiri.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kepala BNPT Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi untuk Dukung Reformasi Birokrasi di Pemerintahan

Oleh

Fakta News
Kepala BNPT, Komjen. Pol. Dr. Boy Rafli Amar dan jajaran BNPT saat mencanangkan Zona Integritas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Kantor BNPT, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/6/2020).

Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar mencanangkan zona integritas bebas korupsi di kantor BNPT, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tujuan pencanangan ini mendukung reformasi birokrasi di pemerintahan.

“Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada kementerian/lembaga yang berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani (WBBM),” kata Boy Rafli dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2020).

Boy Rafli mengatakan reformasi birokrasi adalah langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien. Harapannya, pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan secara cepat, tepat, dan profesional.

Konsep ini, menurutnya, sudah ada sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Perpres tersebut mengatur tentang pelaksanaan program perihal reformasi birokrasi.

Peraturan tersebut, lanjut Boy Rafli, menargetkan tercapainya tiga sasaran utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Dengan begitu, peningkatan pelayanan publik juga bisa maksimal.

Boy Rafli menyatakan hal-hal tersebutlah yang mendasari dirinya mencanangkan zona integritas di lingkungan BNPT. Boy Rafli menginstruksikan jajarannya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta pengarusutamaan gender dalam penyusunan dan implementasi kebijakan BNPT.

Boy Rafli berharap pencanangan zona integritas ini akan membawa dampak peningkatan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) di lingkungan BNPT. Dia mengatakan nilai reformasi birokrasi BNPT yang telah diperoleh yaitu 65,95 persen pada 2019. Pada 2020 ini diharapkan nilai tersebut dapat ditingkatkan menjadi 80 persen.

Di acara ini juga dilakukan penandatanganan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh Kepala BNPT, Plh Sekretaris Utama BNPT, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT, serta Inspektur BNPT.

Acara ini juga dihadiri oleh pejabat eselon I, II, III, dan IV BNPT, dengan menerapkan physical distancing sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penularan virus Corona (COVID-19).

 

(mjf)

Baca Selengkapnya