Connect with us

Sebut Jokowi Tak Paham Pancasila, PDIP: Rocky Gerung Berimajinasi dan Cari Sensasi

Hendrawan Supratikno

Jakarta – Rocky Gerung menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak paham dengan Pancasila hingga akhirnya muncul tagar #RockyGerungMenghinaPresiden di Twitter. PDIP menilai Rocky berimajinasi dan hanya mencari sensasi.

“Imajinasi Rocky Gerung belakangan mulai liar dan dari segi substansi kurang kontemplatif. Jadi terkesan asal bunyi dan cari sensasi,” kata Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Rabu (4/12/2019).

Hendrawan mengatakan pihaknya maupun Jokowi menghargai kritik yang dilontarkan siapapun. Namun, kata dia, asalkan kritik itu bukan bertujuan untuk mencari popularitas semata.

“Kita harus tetap menghargai pikiran-pikiran kritis dari siapa pun. Rocky Gerung adalah pemikir yang membangun antitesa terhadap arus utama. Namun bila dorongannya untuk mengukuhkan popularitas, buah pikirannya akan meninggalkan luka sosial, apalagi bila sifatnya sudah menghakimi,” tuturnya.

Pernyataan Rocky itu disampaikan dalam tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One. Rocky mulanya mengatakan bahwa Pancasila gagal sebagai ideologi karena sila-sila di dalamnya bertentangan.

“Pancasila itu sebagai ideologi gagal. Karena bertentangan sila-silanya. Saya pernah tulis risalah panjang lebar di Majalah Prisma dengan riset akademis yang kuat bahwa Pancasila itu bukan ideologi dalam pengertian akademik. Dalam diskurs akademis. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, mengakui bahwa perbuatan manusia hanya bermakna kalau diorientasikan ke langit. Sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Apa dalilnya bahwa saya boleh berbuat baik tanpa menghadap langit, itu namanya humanisme tu. Lalu saya berbuat baik supaya masuk surga, artinya kemanusiaan saya itu palsu. Sila kelima Keadilan Sosial. Versi siapa? Liberalisme? Libertarianisme. Orang boleh isi sila kelima itu dengan marxisme, boleh saja. Diisi dengan Islamisme boleh saja. Karena tidak ada satu keterangan final tentang isi dari Keadilan Sosial itu,” kata Rocky.

Rocky kemudian mengatakan bahwa tidak ada orang yang Pancasilais di Indonesia, termasuk Presiden Jokowi. Dia menilai, Jokowi hanya hafal Pancasila namun tak memahaminya.

“Saya tidak pancasilais, siapa yang berhak menghukum atau mengevaluasi saya? Harus orang yang pancasilais, lalu siapa? Tidak ada tuh. Jadi sekali lagi, polisi pancasila, presiden juga tak mengerti pancasila. Dia hafal tapi dia nggak ngerti. Kalau dia paham dia nggak berutang, dia nggak naikin BPJS,” imbuh dia. 

 

Adn

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Rangkap Jabatan, Banggar DPRD DKI Minta Anggota TGUPP Anies Kembalikan Gaji

Oleh

Fakta News
Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi

Jakarta – Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi meminta anggota TGUPP Anies Baswedan yang rangkap jabatan mengembalikan gajinya. Gaji yang harus dikembalikan, kata dia, terhitung dari gaji saat ia mulai merangkap jabatan.

“Saya tekankan dalam rapat Banggar ini untuk dikembalikan uang dari mulai kapan di TGUPP terus dia merangkap jabatan, harus fair juga,” kata Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

Prasetio mengatakan akan berkoordinasi dengan Badan Perencana Pembangunan Daerah atau Bappeda untuk mengetahui pasti kapan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) itu rangkap jabatan.

Prasetio melihat ada empat anggota TGUPP yang melakukan rangkap jabatan, salah satu di dewan pengawas kesehatan. Dia menilai tidak boleh ada anggota TGUPP yang bekerja di dua tempat dengan gaji dari satu APBD.

Adapun anggota TGUPP yang diduga merangkap jabatan sebagan dewan pengawas rumah sakit adalah Achmad Haryadi. Dia ditunjuk sebagai dewan pengawas rumah sakit sejak Oktober 2016, namun pada 2018 nama Haryadi masuk dalam salah satu TGUPP.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Merry Hotma menilai ada konflik kepentingan dengan rangkap jabatan Haryadi. “Dia double job bagian tim percepatan pembangunan tapi juga ada sistem pemerintahan ini tidak fair ini conflict of interest,” ujar Merry.

Merry berpendapat seharusnya TGUPP terlepas dari sistem pemerintah, karena salah satu tugas TGUPP dalam percepatan dan pembangunan adalah pengawasan dan evaluasi.

Merry meminta Haryadi harus memilih salah satu jabatan, antara TGUPP dengan Dewan Pengawas. “Jangan rangkap jabatan,” ujarnya.

Dalam rapat anggaran di tingkat komisi, masalah rangkap jabatan anggota TGUPP ini telah mengemuka. Bahkan Merry meminta Komisi E untuk memanggil dewan pengawas RSUD tersebut.

Anggota Komisi E Dian Pratama juga mempertanyakan dasar penunjukan Haryadi karena dualisme jabatan antara Dewan Pengawas Rumah Sakit dan sebagai TGUPP Anies Baswedan. “Apa boleh satu menerima gaji sebagai TGUPP satu sebagai dewan pengawas,” ujarnya.

 

Ping

Baca Selengkapnya

BERITA

BPIP dan Lemhanas Teken Nota Kesepahaman Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila

Oleh

Fakta News

Jakarta – Untuk membumikan nilai-nilai Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Lembaga Ketahanan Nasional sepakat menyusun metode, bahan ajar, dan kualifikasi pengajar materi pendidikan Pancasila. Selain itu, kedua lembaga itu juga akan mengukur indeks kepancasilaan.

Nota kesepahaman yang diteken Pelaksana tugas Ketua BPIP Haryono dan Gubernur Lemhanas Agus Widjojo itu menyebutkan bahwa dua lembaga sepakat untuk melakukan koordinasi dan bekerjasama menggunakan kepakaran yang dimiliki untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila.

Dalam masa itu, kedua lembaga juga akan melakukan evaluasi. “Kerjasama ini bertujuan untuk mengakselerasi pembumian Pancasila,” kata Haryono dalam keterangan tertulis, Senin, 9 Desember 2019.

Menurut dia kerja sama itu merupakan cikal bakal untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumberdaya BPIP dan Lemhanas dalam pembinaan ideologi Pancasila.

Agus Widjojo mengatakan Lemhanas dan BPIP akan berdama-sama melakukan penguatan kebijakan pemerintah secara terus-menerus. “Lemhanas memiliki banyak pakar, siap mendukung upaya pembinaan ideologi Pancasila yang dilakukan BPIP,” ujarnya.

Direktur Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Aris Heru Utomo berujar sebenarnya kerja sama itu merupakan nota kesepahaman yang sudah dilakukan oleh Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang merupakan cikal bakal BPIP.

Kerja sama itu ditandatangani pada 2017 yang sampai saat ini belum diimplementasikan. “Jadi ini merupakan upaya kita untuk memperbaharui,” kata Aris.

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Tuding Jokowi Tak Paham Pancasila, Henry Yoso Laporkan Rocky Gerung Atas Pencemaran Nama Baik

Oleh

Fakta News

Jakarta – Politisi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat melaporkan akademisi Rocky Gerung ke Bareskrim Polri, Senin (9/12).

Akademisi Rocky Gerung menuding Presiden Jokowi tidak paham Pancasila saat menjadi narasumber diskusi di salah satu stasiun televisi nasional.

Henry menilai ucapan Rocky Gerung mencemarkan nama baik Jokowi.

“Saya menilai ucapan itu keterlaluan. Saya sudah lama lihat Rocky Gerung. Rocky Gerung orang yang sok tau, gak ada orang yang benar di mata dia, kecuali diri sendiri dan orang yang salah itu yang benar di mata dia,” kata Henry.

Henry menegaskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga dijadikan sumber hukum, falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Presiden itu apa sebagai Kepala Pemerintahan, Kepala Negera sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di angkatan bersenjata (TNI). Presiden adalah hasil pemilihan langsung dari rakyat Indonesia. Artinya sosoknya harus dihormati oleh rakyat Indonesia bahkan bangsa-bangsa asing pun penghormatan kepada Presiden sehingga saya tidak menerima kepada orang yang mengatakan Presiden tidak paham Pancasila,” ucapnya.

Henry mengaku bisa membuktikan Jokowi paham Pancasila. Dia menilai bahwa permasalahan Rocky Gerung bukan lagi politik, tetapi hukum.

“Saya tidak bicara dari sisi politik, tapi dari sisi hukum. Bahwa dia (Rocky Gerung) sebagai seorang pengamat politik, oke, tapi saya melihat dia bukan ahli politik, tapi sebagai pengamat kalau di dalam ada perdebatan sah-sah saja. Tapi tidak ada halangan untuk melaporkan perbuatan itu yang saya duga sebagai perbuatan pidana,” ujarnya.

 

Munir

Baca Selengkapnya