“Sebagai Negara Kepulauan, Deklarasi Juanda Merupakan Kekuatan Besar bagi Indonesia”
Lantas bagaimana Anda melihat langkah-langkah pemerintah saat ini dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia?
Pertama, saya kira sudah bagus karena Presiden Jokowi mulainya itu dari institutional building, yaitu beliau mendirikan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan mengelompokkan beberapa kementerian di bawah Menko Maritim. Saya kira satu langkah institutional building itu cukup baik.
Kemudian, alokasi anggaran. Anggaran bagi Susi Pudjiastuti (Kementerian Kelautan dan Perikanan) juga cukup tinggi dan langkah yang dilakukan oleh Susi juga baik, yaitu memberantas penyelundupan dan memberantas pencurian ikan.
Nah, yang kurang adalah kita belum membangun infrastruktur laut (penambahan armada), tetapi kita masih mengedepankan infrastruktur darat, yaitu pelabuhan. Padahal, sebetulnya yang paling penting adalah infrastruktur di lautnya: kapal, alat navigasi, radar untuk memantau, institusi, dan membangun satuan penjaga pantai yang kuat (Indonesian Coast Guard), seperti di Amerika, yaitu American Coast Guard.
Di sini juga seharusnya seperti itu. Seharusnya ada Indonesian Coast Guard yang sifat institusi sipil, tetapi dia dipimpin oleh laksamana bintang tiga. Dengan begitu, dia bisa aktif langsung berkoordinasi dengan TNI AL.
Menurut Anda, kerja sama seperti apa yang harus dibangun antara Indonesia dan Cina di sektor poros maritim ini, utamanya untuk di jalur sutra?
Banyak orang yang lupa bahwa Cina itu sebetulnya menjadi pabrik dunia. Di sana, semua barang diproduksi. Jadi, di sana itu bisa dikatakan mulai dari peniti sampai segala macam ada di situ. Itu bukan milik orang Tiongkok. Mereka hidup dan tumbuh berkembang dari perusahaan-perusahaan luar negeri, seperti Amerika, Jerman, Inggris, dan Taiwan, yang mendirikan pabrik di kawasan industri maupun ekonomi khusus.
Kita hanya memandang mereka itu hanya sebagai investor datang ke sini. Ketika dia datang sebagai investor, dia datang membawa uang termasuk membawa orang-orangnya (tenaga). Padahal, itu tidak kita perlukan. Yang kita perlukan itu adalah dia masuk seperti orang Amerika yang mendirikan pabrik di Tiongkok, menggunakan tenaga Tiongkok, meningkatkan kapasitas dan kemampuan produksi orang Tiongkok.
Nah, dia (Cina) punya pengalaman itu. Dia belajar kawasan industri mungkin dari Batam. Dia mungkin belajar kawasan industri dari Singapura. Sekarang, dia tumbuh gede. Sementara kita, mau menjauhi dan membuat dia sebagai kompetitor.
Menurut hemat saya, kita bisa jadi bagian dari komplementer dari Cina. Menjadi bagian yang dia (Cina) tidak unggul, kita bisa unggul. Yang kita tidak unggul, dia unggul. Contohnya, kita bisa bekerja sama dalam mengembangkan semua alat navigasi kelautan kita dengan memanfaatkan teknologi yang mereka kuasai, yang datangnya dari Barat. Kalau kita langsung ke sumbernya, mungkin lebih mahal. Namun, kalau ke mereka, mungkin lebih murah.
BERITA
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor 2024 hasil hitung cepat terkini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.
“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.
Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.
BERITA
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.
Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.
“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.
“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
