“Sebagai Negara Kepulauan, Deklarasi Juanda Merupakan Kekuatan Besar bagi Indonesia”
DUNIA pendidikan di Tiongkok, belum lama ini memberikan penghargaan akademik tertinggi kepada Komisaris Utama Garuda Indonesia Profesor Ir. Jusman Syafii Djamal sebagai “Professor Emeritus Keuangan”. Ini bukanlah penghargaan kali pertama. Pada 2017. Jusman pun sempat mendapatkan gelar profesor dari salah satu kampus teknologi di Cina, Zhejiang University of Technology and Science.
Gelar Profesor Emeritus Keuangan tersebut diberikan usai dirinya memberikan pidato tentang pentingnya hubungan masa depan Indonesia dan Cina. Komisaris maskapai plat merah ini khusus menyoroti kebijakan pembangunan sektor maritim melalui inisiatif kedua negara yang disebutnya sebagai “Jalur Sutera Abad 21”. “Cina dan Indonesia itu sebetulnya mempunyai sejarah masa lalu yang sama, pasang surut. Dan pengalaman pasang surutnya itu sebetulnya bisa dimanfaatkan,” kata Jusman kepada Fakta.News.
Menurut mantan Menteri Perhubungan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, sejarah Indonesia juga besar dalam hal kekuatan laut, mulai dari zaman kerajaan maritim, seperti Sriwijaya, hingga petualangan para pelaut Indonesia yang mencapai Afrika Selatan. Kedaulatan maritim Indonesia diperkuat dengan pengakuan internasional atas hukum laut Indonesia yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda 1957. Deklarasi ini menjadikan wilayah laut Indonesia sebagai satu kesatuan perairan nasional. Jadi, laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu.
“Sebagai negara kepulauan, Deklarasi Juanda merupakan kekuatan besar bagi Indonesia dalam memengaruhi tatanan kehidupan internasional. Selain menambah wilayah hukum nasional, juga menjadi kekuatan untuk kembali membangun kejayaan di laut, mengingat multiplier effect yang dihasilkannya amat luar biasa bagi masa depan Indonesia,” kata Jusman lagi.
Kepada Ongen La Tayeb dari Fakta.News, Kamis dua pekan lalu, di Kantor Garuda Indonesia, Jl. Kebon Sirih No. 46A, pria kelahiran Kota Langsa, Aceh 63 tahun silam ini berkenan menjelaskan kerja sama Indonesia dan Cina di sektor maritim. Berikut kutipan wawancaranya dengan Fakta.News.
Beberapa waktu lalu, Anda dianugerahi gelar Profesor Emeritus Keuangan oleh salah satu universitas di Cina? Kalau boleh tahu, di bidang apa?
Ya. Dulu pertama kali kira-kira pada 2017 lalu saya mendapat gelar profesor di Zhejiang University of Technology and Science. Zhejiang itu di Huangzhou. Waktu itu, mereka ingin saya menjadi partner diskusi. Mereka melihat saya pernah punya pengalaman di dunia industri pesawat terbang, pernah mendesain pesawat dan segala macam. Mereka itu ingin membagi pandangan saya tentang akuisisi teknologi saat itu.
Nah, dalam diskusi itu menyangkut tentang pengalaman Cina dan pengalaman Indonesia dalam mengakuisisi teknologi. Mengapa Cina itu jauh lebih cepat dalam mengakuisisi teknologi, sementara kita lebih lambat? Dalam artian itu selama 25 tahun kita mengakuisisi teknologi, tetapi kecepatan pertumbuhannya masuk ke dalam pertumbuhan ekonomi kok kelihatannya lambat, apalagi pada tahun 1997–1998 sempat terjadi krisis.
Mungkin dari situ, kemudian ada salah satu Universitas Keuangan di Guangdong, yakni Guangdong University of Finance, Guangzhou. Universitas ini didirikan oleh Bank Sentral. Saya pernah ketemu rektornya, Profesor Yong Heming. Biasanya, orang yang ingin mendalami tentang keuangan sekolah di situ, terutama untuk pejabat pemerintahan. Mereka juga mempunyai semacam riset tentang mata uang.
Nah, dia mau memberikan saya gelar profesor emeritus. Maksudnya, emeritus itu bukan orang pensiun, tetapi istilahnya itu permanen. Kalau mereka membutuhkan pandangan saya, saya diundang ke sana. Kemudian juga kalau saya mau melakukan kajian atau studi, saya boleh menggunakan fasilitas yang ada di universitas tersebut.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
