“Sebagai Negara Kepulauan, Deklarasi Juanda Merupakan Kekuatan Besar bagi Indonesia”
DUNIA pendidikan di Tiongkok, belum lama ini memberikan penghargaan akademik tertinggi kepada Komisaris Utama Garuda Indonesia Profesor Ir. Jusman Syafii Djamal sebagai “Professor Emeritus Keuangan”. Ini bukanlah penghargaan kali pertama. Pada 2017. Jusman pun sempat mendapatkan gelar profesor dari salah satu kampus teknologi di Cina, Zhejiang University of Technology and Science.
Gelar Profesor Emeritus Keuangan tersebut diberikan usai dirinya memberikan pidato tentang pentingnya hubungan masa depan Indonesia dan Cina. Komisaris maskapai plat merah ini khusus menyoroti kebijakan pembangunan sektor maritim melalui inisiatif kedua negara yang disebutnya sebagai “Jalur Sutera Abad 21”. “Cina dan Indonesia itu sebetulnya mempunyai sejarah masa lalu yang sama, pasang surut. Dan pengalaman pasang surutnya itu sebetulnya bisa dimanfaatkan,” kata Jusman kepada Fakta.News.
Menurut mantan Menteri Perhubungan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, sejarah Indonesia juga besar dalam hal kekuatan laut, mulai dari zaman kerajaan maritim, seperti Sriwijaya, hingga petualangan para pelaut Indonesia yang mencapai Afrika Selatan. Kedaulatan maritim Indonesia diperkuat dengan pengakuan internasional atas hukum laut Indonesia yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda 1957. Deklarasi ini menjadikan wilayah laut Indonesia sebagai satu kesatuan perairan nasional. Jadi, laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu.
“Sebagai negara kepulauan, Deklarasi Juanda merupakan kekuatan besar bagi Indonesia dalam memengaruhi tatanan kehidupan internasional. Selain menambah wilayah hukum nasional, juga menjadi kekuatan untuk kembali membangun kejayaan di laut, mengingat multiplier effect yang dihasilkannya amat luar biasa bagi masa depan Indonesia,” kata Jusman lagi.
Kepada Ongen La Tayeb dari Fakta.News, Kamis dua pekan lalu, di Kantor Garuda Indonesia, Jl. Kebon Sirih No. 46A, pria kelahiran Kota Langsa, Aceh 63 tahun silam ini berkenan menjelaskan kerja sama Indonesia dan Cina di sektor maritim. Berikut kutipan wawancaranya dengan Fakta.News.
Beberapa waktu lalu, Anda dianugerahi gelar Profesor Emeritus Keuangan oleh salah satu universitas di Cina? Kalau boleh tahu, di bidang apa?
Ya. Dulu pertama kali kira-kira pada 2017 lalu saya mendapat gelar profesor di Zhejiang University of Technology and Science. Zhejiang itu di Huangzhou. Waktu itu, mereka ingin saya menjadi partner diskusi. Mereka melihat saya pernah punya pengalaman di dunia industri pesawat terbang, pernah mendesain pesawat dan segala macam. Mereka itu ingin membagi pandangan saya tentang akuisisi teknologi saat itu.
Nah, dalam diskusi itu menyangkut tentang pengalaman Cina dan pengalaman Indonesia dalam mengakuisisi teknologi. Mengapa Cina itu jauh lebih cepat dalam mengakuisisi teknologi, sementara kita lebih lambat? Dalam artian itu selama 25 tahun kita mengakuisisi teknologi, tetapi kecepatan pertumbuhannya masuk ke dalam pertumbuhan ekonomi kok kelihatannya lambat, apalagi pada tahun 1997–1998 sempat terjadi krisis.
Mungkin dari situ, kemudian ada salah satu Universitas Keuangan di Guangdong, yakni Guangdong University of Finance, Guangzhou. Universitas ini didirikan oleh Bank Sentral. Saya pernah ketemu rektornya, Profesor Yong Heming. Biasanya, orang yang ingin mendalami tentang keuangan sekolah di situ, terutama untuk pejabat pemerintahan. Mereka juga mempunyai semacam riset tentang mata uang.
Nah, dia mau memberikan saya gelar profesor emeritus. Maksudnya, emeritus itu bukan orang pensiun, tetapi istilahnya itu permanen. Kalau mereka membutuhkan pandangan saya, saya diundang ke sana. Kemudian juga kalau saya mau melakukan kajian atau studi, saya boleh menggunakan fasilitas yang ada di universitas tersebut.
BERITA
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor 2024 hasil hitung cepat terkini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.
“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.
Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.
BERITA
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.
Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.
“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.
“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.