Connect with us
Prof. Ir. Jusman Syafi’i Djamal, Komisaris Utama Garuda Indonesia:

“Sebagai Negara Kepulauan, Deklarasi Juanda Merupakan Kekuatan Besar bagi Indonesia”

Profesor Ir. Jusman Syafii Djamal
Prof. Ir Jusman Syafi'i Djamal(Foto: Alcetron)

DUNIA pendidikan di Tiongkok, belum lama ini memberikan penghargaan akademik tertinggi kepada Komisaris Utama Garuda Indonesia Profesor Ir. Jusman Syafii Djamal sebagai “Professor Emeritus Keuangan”. Ini bukanlah penghargaan kali pertama. Pada 2017. Jusman pun sempat mendapatkan gelar profesor dari salah satu kampus teknologi di Cina, Zhejiang University of Technology and Science.

Gelar Profesor Emeritus Keuangan tersebut diberikan usai dirinya memberikan pidato tentang pentingnya hubungan masa depan Indonesia dan Cina. Komisaris maskapai plat merah ini khusus menyoroti kebijakan pembangunan sektor maritim melalui inisiatif kedua negara yang disebutnya sebagai “Jalur Sutera Abad 21”. “Cina dan Indonesia itu sebetulnya mempunyai sejarah masa lalu yang sama, pasang surut. Dan pengalaman pasang surutnya itu sebetulnya bisa dimanfaatkan,” kata Jusman kepada Fakta.News.

Menurut mantan Menteri Perhubungan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, sejarah Indonesia juga besar dalam hal kekuatan laut, mulai dari zaman kerajaan maritim, seperti Sriwijaya, hingga petualangan para pelaut Indonesia yang mencapai Afrika Selatan. Kedaulatan maritim Indonesia diperkuat dengan pengakuan internasional atas hukum laut Indonesia yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda 1957. Deklarasi ini menjadikan wilayah laut Indonesia sebagai satu kesatuan perairan nasional. Jadi, laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu.

“Sebagai negara kepulauan, Deklarasi Juanda merupakan kekuatan besar bagi Indonesia dalam memengaruhi tatanan kehidupan internasional. Selain menambah wilayah hukum nasional, juga menjadi kekuatan untuk kembali membangun kejayaan di laut, mengingat multiplier effect yang dihasilkannya amat luar biasa bagi masa depan Indonesia,” kata Jusman lagi.

Kepada Ongen La Tayeb dari Fakta.News, Kamis dua pekan lalu, di Kantor Garuda Indonesia, Jl. Kebon Sirih No. 46A, pria kelahiran Kota Langsa, Aceh 63 tahun silam ini berkenan menjelaskan kerja sama Indonesia dan Cina di sektor maritim. Berikut kutipan wawancaranya dengan Fakta.News.

Beberapa waktu lalu, Anda dianugerahi gelar Profesor Emeritus Keuangan oleh salah satu universitas di Cina? Kalau boleh tahu, di bidang apa?

Ya. Dulu pertama kali kira-kira pada 2017 lalu saya mendapat gelar profesor di Zhejiang University of Technology and Science. Zhejiang itu di Huangzhou. Waktu itu, mereka ingin saya menjadi partner diskusi. Mereka melihat saya pernah punya pengalaman di dunia industri pesawat terbang, pernah mendesain pesawat dan segala macam. Mereka itu ingin membagi pandangan saya tentang akuisisi teknologi saat itu.

Nah, dalam diskusi itu menyangkut tentang pengalaman Cina dan pengalaman Indonesia dalam mengakuisisi teknologi. Mengapa Cina itu jauh lebih cepat dalam mengakuisisi teknologi, sementara kita lebih lambat? Dalam artian itu selama 25 tahun kita mengakuisisi teknologi, tetapi kecepatan pertumbuhannya masuk ke dalam pertumbuhan ekonomi kok kelihatannya lambat, apalagi pada tahun 1997–1998 sempat terjadi krisis.

Mungkin dari situ, kemudian ada salah satu Universitas Keuangan di Guangdong, yakni Guangdong University of Finance, Guangzhou. Universitas ini didirikan oleh Bank Sentral. Saya pernah ketemu rektornya, Profesor Yong Heming. Biasanya, orang yang ingin mendalami tentang keuangan sekolah di situ, terutama untuk pejabat pemerintahan. Mereka juga mempunyai semacam riset tentang mata uang.

Nah, dia mau memberikan saya gelar profesor emeritus. Maksudnya, emeritus itu bukan orang pensiun, tetapi istilahnya itu permanen. Kalau mereka membutuhkan pandangan saya, saya diundang ke sana. Kemudian juga kalau saya mau melakukan kajian atau studi, saya boleh menggunakan fasilitas yang ada di universitas tersebut.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Sudah Siapkan Jawaban dan Data dari Tingkat Daerah, KPU Pede Hadapi Sidang MK

Oleh

Fakta News
Sidang MK, KPU
Anggota KPU, Pramono Ubaid Tanthowi.(Istimewa)

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum menyatakan, pihaknya pede dan optimistis dalam menghadapi sidang lanjutan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/6).

KPU sendiri sudah berkoordinasi dengan KPU daerah untuk menyiapkan jawaban dan data dari 15 petitum yang diajukan oleh pihak pemohon, yakni kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ali Nurdin, kuasa hukum KPU, seperti diberitakan Harian Kompas, mengatakan, koordinasi dengan KPU daerah diperlukan. Sebab, dalam perbaikan permohonan dari tim hukum 02, terdapat lokasi-lokasi baru yang diajukan. Selain itu, ada juga sejumlah kejadian disebutkan, tetapi tempat kejadian tidak dijelaskan secara detail,

“Jadi kita perlu tanya-tanya (terlebih) dulu, (maksud kejadiannya) di mana. Jadi kami (tim hukum dan KPU daerah) akan ketemu,” ujar Ali.

Dalam mempersiapkan jawaban, KPU pusat menggandeng sejumlah KPU daerah. Di antaranya, KPU DKI Jakarta, Banten, Papua, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Wilayah-wilayah ini disebut-sebut dalam perbaikan permohonan.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

MK Batasi Jumlah Saksi Pemohon dan Termohon di Persidangan

Oleh

Fakta News
Sidang PHPU, Sidang MK, Saksi, Prabowo-Sandi, KPU, Termohon, Pemohon
Ilustrasi sidang MK.(Istimewa)

Jakarta – Mahkamah Konstitusi membatasi jumlah saksi dari pihak pemohon kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan termohon, Komisi Pemilihan Umum, di persidangan. Masing-masing akan hanya boleh mengajukan 17 saksi.

“Total yang diberi kesempatan itu 17 saksi. 15 saksi keterangan dengan 2 saksi ahli,” ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono di gedung MK, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019). Keputusan ini sesuai dengan hasil rapat permusyawaratan hakim.

Keputusan RPH ini sudah diberitahukan sebelum sidang perdana digelar pada Jumat (14/6). Meski demikian, MK tidak menutup pintu bila ada pihak yang ingin mengajukan saksi lebih. Hal tersebut akan dibahas oleh majelis hakim MK.

“Sementara ini yang diatur dalam RPH itu 17. Kalau ingin lebih ya silakan disampaikan. Tapi nanti majelis hakim yang memutuskan,” katanya.

Hingga saat ini, MK belum menerima daftar saksi yang diajukan oleh pihak Prabowo-Sandi dan KPU. Sidang kedua nanti akan diselenggarakan pada Selasa (18/6). Sidang mundur satu hari lantaran KPU meminta waktu karena tim hukum Prabowo-Sandi menambahkan petitum dalam permohonannya.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Survei Litbang Kompas: 53,5 Persen Pemilih Prabowo-Sandi Terima Hasil Pilpres 2019

Oleh

Fakta News
Instruksi SBY, pemilih prabowo, hasil pilpres, litbang kompas
Ilustrasi pendukung Prabowo-Sandi dalam kampanye pilpres.(istimewa)

Jakarta – Pemilihan Presiden 2019 telah usai dengan kemenangan Joko Widodo-Maruf Amin. Meski masih digugat di Mahkamah Konstitusi, 53,5 persen pemilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menerima apa pun hasil pemilihan.

Hal ini didapatkan dari hasil sigi Litbang Kompas pada akhir Mei lalu. Adapun, pemilih paslon 02 yang menolak apa pun hasil pilpres hanya sebesar 36,8 persen. Total, 3,5 persen pemilih paslon 02 menerima hasil pilpres bila Prabowo-Sandi menang, 0,7 persen menerima hasil bila Jokowi-Maruf menang, dan 5,5 persen pemilih 02 menyatakan tidak tahu.

Sementara itu, dari sisi pemilih Jokowi-Maruf, sebanyak 96,4 persen menerima apa pun hasil pilpres. Sementara, hanya 2,3 persen pemilih 01 yang menolak apa pun hasil pilpres. Sisanya, 0,9 persen hanya menerima hasil bila Jokowi-Maruf menang dan 0,4 persen hanya menerima hasil bila Prabowo-Sandi menang.

Litbang Kompas

Infografik: Litbang Kompas

Baca Selengkapnya