“Sebagai Negara Kepulauan, Deklarasi Juanda Merupakan Kekuatan Besar bagi Indonesia”
Bagaimana pandangan Anda untuk pembangunan poros maritim Indonesia?
Indonesia ini kan ada yang namanya Deklarasi Juanda. Deklarasi itu menyebutkan bahwa laut itu bukan sebagai pemisah daratan, tetapi penyatu. Akibatnya sebetulnya untuk Indonesia itu yang disebut daratan itu adalah darat dan laut. Jumlahnya itu 8 juta km² persegi. Panjang garis pantainya kita itu kan 99.500 km kalau tidak salah.
Dengan konsep yang semacam itu, kalau Indonesia itu ditaruh di Cina, seolah-olah dari Sabang sampai Merauke itu sama dengan dari ujung dekat Mongolia sampai dekat Shanghai. Garis batasnya kalau boleh dikatakan menutup sepertiga dari Cina.
Nah, kalau kita mau menggunakan maritim sebagai sumber daya ekonomi kita yang baru, sebetulnya kita harus bisa menjadi kekuatan seperti yang diramalkan oleh orang bahwa 2030 kita nomor 7 di dunia. Karena, di lautan punya sumber daya pangan, kemudian di laut kita juga mempunyai sumber alam. Misalnya, gas, minyak, dan segala macam. Kemudian yang dilupakan orang adalah bahwa kita itu mempunyai tiga Alki (Alur Laut Kepulauan Indonesia), yaitu Alur Lintas Internasional, baik di daerah Selat Malaka maupun Alki yang di dekat Selat Lombok, kemudian ada lagi Alki yang ke arah Australia.
Ini artinya Indonesia mempunyai kewajiban untuk memperlancar arus barang dan penumpang dalam jalur laut internasional.
Apa yang menjadi kekurangan di Indonesia menurut Anda?
Kekurangan Indonesia itu, kita jarang sekali melihat bahwa untuk menggerakkan potensi laut itu kita harus memperbanyak jumlah kapal. Kita selalu memusatkan perhatian kita kepada jumlah pelabuhan. Padahal, sebenarnya, kalau kita berbicara poros maritim, ngomongin tol laut, yang penting itu bukan jalannya, tetapi armadanya. Jadi, armadanya ini harus di tambah.
Di Indonesia itu pada zaman dahulu, ada yang namanya kekuatan industri kapal nelayan yang kuat. Nah, industri kapal di Indonesia ini kan sebetulnya cukup baik. Misalnya, yang di Surabaya (PT PAL dan kawan-kawannya), kemudian industri kapal yang ada di Batam. Di sana fasilitasnya juga komplet. Namun, kita tidak menginginkan industri kapal kita itu maju. Kita juga lupa bahwa kita juga mempunyai kemampuan industri kapal itu bisa menjadi industri platform minyak dan lain sebagainya.
Jadi, industri perkapalan dan industri pelayaran itu sebetulnya harus menjadi ujung tombak maritim, termasuk juga industri nelayan. Kita kan sibuk untuk berupaya mengurangi jumlah kapal asing. Itu bagus, tetapi sebetulnya kita juga punya ruang kosong, yaitu jumlah kapal yang dimiliki nelayan dalam negeri. Masa kita terus ngumpulin stok ikan tanpa ditangkap untuk apa juga karena ikan kan akan mati juga berapa bulan, misalnya.
Nah, hal-hal semacam itu, menurut saya, kalau kita menggunakan kebijakan poros maritim itu dengan baik dan tepat, sebetulnya pertumbuhan ekonomi kita mungkin lebih dari puluhan persen.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.
“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.
“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.
“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.
Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.
“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.
Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.
Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.
“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Dyah Roro Pertanyakan Bantuan Bank Dunia Bagi Negara Berkembang terkait Perubahan Iklim
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
