Satgas Covid-19 Minta Masyarakat Jangan Lengah Meski Penanganan Pandemi Membaik
Jakarta – Hasil evaluasi Pemerintah pada perkembangan PPKM di Indonesia terus mengalami perbaikan. Untuk PPKM Jawa – Bali saja, jumlah kabupaten/kota dengan level 4 terus berkurang dan yang berada di level 2 terus bertambah. Begitu juga angka kasus, kasus aktif dan bed occupancy ratio (BOR) terus membaik.
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengingatkan kondisi yang positif ini bukan alasan bagi masyarakat untuk menjadi lengah.
“Penting untuk diingat, masih ada potensi kenaikan kasus apabila kita tidak bijaksana menyikapi masa-masa ini,” ucap Wiku dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Selasa (7/9/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Selain itu, perkembangan penanganan di luar Jawa – Bali akan fokus pada akselerasi program vaksinasi yang diprioritaskan pada 5 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON). Untuk mencapai ini Pemerintah akan mengerahkan Polri dibantu dinas kesehatan setempat.
Disamping itu, pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 – 4. Terdapat beberapa perubahan yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri).
Diantaranya, Inmendagri No. 39 Tahun 2021 dengan inti perubahan pada pengaturan operasional sektor esensial pemerintah di semua level akan merujuk keputusan Menpan RB. Hal ini sejalan dengan mulai diterapkannya PeduliLindungi di supermarket dan Hypermart di semua level dan perubahan target positivity rate menjadi 5% dari sebelumnya 10% melalui upaya testing terus menerus.
Secara khusus daerah level 4 sudah tidak diterapkannya asesmen nasional bagi satuan pendidikan dan dilakukan ujicob protokol kesehatan di mal bagi seluruh kab/kota di Bali.
Secara khusus level 3, durasi tempat makan baik yang berdiri sendiri atau di dalam fasilitas publik lainnya maksimal 60 menit. Pengaturan ujicoba protokol kesehatan pada resto dan kafe tertutup kapasitas menjadi 50% dan waktu makan maksimal 60 menit.
Ujicoba protokol kesehatan di tempat wisata akan ditentuka Kemenparekraf yang diatur bersama Kemenkes dengan syarat masuk skrining dengan PeduliLindungi dan melarang anak dibawah usia 12 tahun.
Secara khusus daerah level 2 penggunaan PeduliLindungi diterapkan pada sektor non esensial sebagai akses masuk keluar resto dan cafe di ruang tertutup. Perubahan waktu makan di tempat tertutup menjadi maksimal 60 menit.
Lalu InMendagri No. 40 tentang PPKM level 4 non Jawa – Bali, dengan inti perubahan kegiatan asesmen nasional di sektor pendidikan tidak dilakukan. Ujicoba prokes di mal atau pusat perbelanjaan di Aceh, Jambi, Kota Kupang, kota Palangkaraya dan kota Batam dengan kapasitas 50% dan Jan operasional pukul10.00 sampai dengan 21.00 waktu setempat.
Dimana prokes merujuk pedoman Kemenyerian Perdagangan dan Kementerian Kesehatan dengan lenggunaan PeduliLindungi. Nantinya resto atau kafe hanya akan melayani delivery dan take away, melarang pengunjung dibawah 12 tahun dan beberapa tempat seperti bioskop, temapt hiburan dan tempat bermain ditutup.
Selanjutnya Inmendagri no. 41 tentang PPKM level 1 – 3 non Jawa – Bali. Secara khusus bagi daerah level 3 pengaturan kapasitas makan di resto atau kafe menjadi 50%. Secara khusus level 2 dan 1 untuk kegiatan belajar mengajar zona merah tidak lagi dilakukan asesmen nasional.
“Perlu diingat pencapaian ini tidak menjadikan kita lalai. Kita perlu cerdas dan visioner dalam melihat perkembangan baik ini, dengan memupuk kewaspadaan dan tidak ketakutan yang berlebihan,” pungkas Wiku.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah mengusut tuntas kasus penggerebekan tambang emas ilegal di kalimantan. Pihaknya menilai perbuatan melawan hukum yang dilakukan warga asing ini tidak mungkin terjadi tanpa ‘bekingan’ oknum dalam negeri.
“Pemerintah harus menangkap pelaku serta semua ‘bekingan’ yang memungkinkan terjadinya perbuatan ilegal ini,” ujar Mulyanto kepada Parlementaria, Rabu (15/5/2024). Apalagi perbuatannya dilakukan di kawasan yang mudah diketahui masyarakat dan menggunakan peralatan berat. Oleh karenanya Ia berharap perlu diusut aktor intelektual dan para bekingnya.
Politisi Fraksi PKS ini mendesak pemerintah segera mewujudkan pembentukan satgas terpadu tambang ilegal yang sejak lama digembar-gemborkan. Selain itu pemerintah juga harus mengangkat Dirjen Pertambangan definitif yang sudah lama kosong agar bisa melakukan pengawasan kegiatan penambangan di seluruh wilayah Indonesia.
Lebih dari itu, Ia juga berharap pemerintah menjadikan peristiwa ini sebagai peringatan bahwa penambangan ilegal sudah sangat mengkhawatirkan. Pelakunya bukan hanya warga negara sendiri tapi juga warga negara asing.
Mulyanto khawatir kasus seperti ini ibarat fenomena gunung es, di mana yang terungkap baru puncaknya saja. Sementara di bawahnya masih banyak kasus lain yang lebih besar. Jika hal itu terjadi, menurutnya, maka menjadi wajar kalau fenomena kutukan negara yang dikaruniai sumber daya alam namun tetap miskin bahkan hancur lingkungannya.
Justru, Mulyanto menekankan yang menikmatinya justru orang asing dengan cara ilegal. “Dengan begitu cita-cita konstitusi tidak pernah tercapai, dimana SDA dikuasai negara dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ini sungguh ironis,” tegasnya.
Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.
Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.
“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Mulyanto Desak Pemerintah Usut Kasus Tambang Emas Ilegal di Kalimantan
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
