Sampaikan Pesan Megawati, Hasto dan Ahok Dorong Politisi Muda PDI Perjuangan Wujudkan Kebijakan Pro Rakyat
Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kepada para kader muda partai untuk berjuang dalam politik demi memastikan kebijakan negara yang membebaskan rakyat dari berbagai persoalannya. Selain Hasto kader PDI Perjuangan yang merupakan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alis BTP, juga menyampaikan hal yang sama untuk mewujudkan kebijakan yang pro rakyat.
Hasto dan Basuki atau akrab disapa Ahok menyampaikan hal tersebut saat mengikuti webinar yang digelar Banteng Muda Indonesia (BMI), di Jakarta, Rabu (9/2). Tema kegiatan adalah “Membangun Generasi Gotong Royong Dalam Semangat Kebhinekaan”.
Hasto menyampaikan pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Menurut Hasto, Megawati menitip pesan kepada kader muda BMI. Yakni sebuah arahan untuk merenungkan apa sebenarnya tujuan dalam berpolitik.
“Ibu Megawati memberikan pesan bahwa berpolitik itu sederhana, berpolitik itu bagaimana kita menggalang kekuatan rakyat yang punya cita-cita, punya mimpi, punya harapan. Yang mewujudkan dalam dukungan politiknya. Sehingga dengan kekuasaan politik itu kita akan mewujudkan kebijakan publik yang bisa membebaskan rakyat dari berbagai persoalannya,” kata Hasto.
“Artinya, para kader muda PDI Perjuangan harus bertujuan mendorong kebijakan negara agar rakyat menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya, bagaimana mendapatkan penghidupan layak, mendapatkan sandang, pangan dan papan, serta harapan hidup yang lebih baik dalam kesatuan kolektif sebagai bangsa Indonesia,” urai Hasto.
Lebih lanjut, sesuai pesan Megawati, Hasto meminta kader BMI belajar dari tokoh-tokoh bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Sebab pada usia 16 tahun, misalnya, Bung Karno sudah mempunyai cita-cita indonesia merdeka. Dan itu berawal dari pertanyaan kritis mengapa kita terjajah pada saat itu.
“Dialetika itu dilakukan saat bertemu dengan Pak Marhaen, kenapa Pak Marhaen ini miskin padahal dia punya lahan, dia punya cangkul, kenapa dia miskin. Dan ada jutaan petani begitu,” kata Hasto.
“Jadi anak-anak muda berpikirlah kritis, sepetti Bung Karno mempertanyakan suatu hal dan mencari jawaban”.
“Belajarlah dari sosok yang telah berprestasi, Mas Ahok, Pak Anas Bupati Banyuwangi, Rudi Hartono dan Susi Susanti yang mampu menampilkan kekuatan kita dalam bulutangkis. Brlajarlah juga dari mereka yang juara Olimpiade matematika, fisika, belajar dari mereka yang mampu jadi maestro kebudayaan Indonesia. Dan semuanya dicapai dengan perjuangan. Tanpa perjuangan tidak mungkin mencapai cita-cita,” pungkasnya.
Sementara BTP menjelaskan bahwa ketika dirinya menjadi gubernur di Jakarta, dia merasa bahagia walau gaji pejabat negara kecil dibanding menjadi pengusaha. Ahok dikenal bekerja dengan jujur, karena terpacu oleh motivasi dari berbagai tokoh, utamanya dari Megawati Soekarnoputri.
“Seperti kata Bu Mega, kalau mau menolong rakyat, ya kita gunakan kekuasaan untuk rakyat. Kita takkan mungkin menggunakan uang kita sendiri, uang kita sendiri takkan mampu menyelesaikan itu. Pengusaha takkan mampu menolong begitu banyak rakyat. Pengusaha itu uangnya terbatas. Maka harus dengan negara, agar kebijakannya pro rakyat,” kata BTP.
Dengan jabatan gubernur, BTP mengaku dirinya bisa membantu rakyat yang kurang mampu memenuhi kebutuhan harian. Bisa menggratiskan bus untuk rakyat yang menerima gaji minimum. Ahok juga bisa menyediakan rusun dengan biaya sewa Rp 15 ribu perbulan untuk rakyat yang membutuhkan.
“Dan saya merasakan sukacita sebagai pengusaha, tak sebesar dengan ketika menjadi pejabat yang negara yang bisa melayani dan menolong rakyat. Sukacita menolong rakyat itu tak bisa dikalahkan oleh apapun usaha sebagai pengusaha,” tandas Ahok.
Sementara Ketua BMI Mochamad Herviano mengucapkan selamat hari raya Imlek untuk warga Indonesia Etnis Tionghoa, yang tidak terpisahakan dari NKRI.
“Yang terus berjuang mengisi ruang-ruang demokrasi bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih baik,” kata Herviano.
Pada kesempatan itu, BMI juga menggelar aksi sosial berupa pemberian bantuan kepada warga di masa pandemi. Salah satunya adalah bantuan vitamin dan obat-obatan kepada wartawan.
“Ini sebagai bentuk penghargaan kepada pers yang selalu berada di garda terdepan. Dan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2022,” kata Herviano.
“Kami ucapkan selamat hari pers nasional 9 Februari, bagaimana kawan-kawan pers merupakan pilar keempat demokrasi di republik Indonesia tercinta ini, teruslah menjadi sinar,” pungkas Herviano.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
