Sampaikan Pesan Megawati, Hasto: BMI Harus Miliki Kepeloporan dan Bangun Optimisme
Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengingatkan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berpesan agar organisasi sayap Banteng Muda Indonesia (BMI) memiliki pandangan keluar (outward looking) dan memiliki kepeloporan, serta selalu membangun optimisme apalagi di ditengah pandemi Covid-19.
“Ruang politik itu dinamis dan diharapkan bisa menyentuh hal-hal elementer menyangkut hidup dan kehidupan serta menguasai ilmu pengetahuan. Itulah harapan yang disampaikan Ibu Megawati. Bahwa politik menyebar kebaikan. Politik itu terkibat aktif dalam kehidupan rakyat seperti gerakan menanam pohon. Disitulah politik begitu membumi dan hadir guna mencerdaskan kehidupan bangsa,” ucap Hasto saat memberi paparan di rapat DPP PDI Perjuangan yang dilakukan secara daring dan dihadiri secara khusus seluruh pengurus BMI se-Indonesia, Jumat (16/10).
Hasto mengatakan kepeloporan anak muda yang bergabung di BMI dari berbagai latar belakang diharapkan meningkatkan harkat kemanusiaan.
Kepada BMI, Megawati juga mengingatkan sebagai pemenang dua kali pemilu legislatif segala sesuatu itu butuh konsolidasi dan tantangan sekarang lebih berat karena pandemi covid.
Ibu Megawati mengingatkan pandemi covid ini belum tahu kapan berakhir. Sementara implikasinya khususnya sektor perekonomian sangat terasa. PDI Perjuangan termasuk BMI komit hadir di tengah rakyat sehingga harus aktif turun ke bawah,” lanjut Hasto.
Mengingat peran Indonesia pada tahun 1955 melalui Konferensi Asia Afrika, Hasto berharap BMI harus punya pandangan geopolitik dan memiliki outward looking.
“Indonesia itu luas dan besar. Kita negara kepulauan terbesar di dunia,” jelas Hasto.
Turut hadir dalam rapat antara lain: Wasekjen Utut Adiyanto, Wasekjen Sadarestuwati, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang keanggotaan dan organisasi Sukur Nababan, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang pemuda Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang kesehatan, perempuan dan anak, Sri Rahayu. Sekjen DPP BMI Anthoni Wijaya memberi penjelasan terkait agenda dan program yang telah dilakukan selama ini.
Selepas wafatnya Ketua Umum BMI Nazaruddin Kiemas tahun lalu, Eriko mengatakan ke depan perlu reorganisasi dan regenerasi yang bisa dilakukan melalui Munas BMI secara virtual.
“Supaya BMI mengarah lebih baik dan bergerak cepat ke depan, serta keanggotannya terus diperkuat. DPP PDI Perjuangan memberi dukungan pelaksanaan agenda itu dengan arahan dari Ibu Ketua Umum,” kata Eriko.
Wasekjen PDI Perjuangan Utut Adianto mendorong BMI sebagai sayap partai merekrut kaum muda.
Sementara Sukur Nababan menambahkan BMI sebagai sayap partai berperan melebarkan partai dengan cara pengurus dan kader BMI agar semakin proaktif mengenalkan PDI Perjuangan ke masyarakat dan melahirkan berbagai program.
“Peran BMI diharapkan menggarap struktur dan elemen masyarakat yang belum tersentuh partai. BMI bisa menjadi laboratorium awal sebelum masuk partai,” ucap Sukur.
Setelah mendengarkan pengurus BMI dari sejumlah daerah, Hasto mengingatkan bahwa konsolidasi memang penting. Tak boleh terlena dan berpuas diri.
“DPP PDI Perjuangan sepakat agar BMI mengepak sayap mendekati segmen orang muda dengan sentuhan BMI yang memiliki nasionalisme,” ucap Hasto.
Hasto menutup arahannya dengan mengatakan penjaringan dan penyaringan calon pengurus BMI di tingkat pusat dan daerah akan segera dimulai.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
