Sambut Peringatan Sumpah Pemuda, Hasto Ajak Mahasiswa Gelorakan Energi Positif Hadapi Tantangan Zaman
Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berharap mahasiswa dan pemuda diharapkan punya imajinasi, ide, semangat juang sebagai bangsa dan memiliki kebanggaan dan keyakinan Indonesia bangsa besar dengan rekam jejak sejarah yang luar biasa yang menggambarkan kepemimpinan Indonesia bagi dunia.
Dengan karakter dan mentalitas itu, lanjutnya, Indonesia akan bisa melalui tantangan zaman. Termasuk menghadapi ujian pandemi Covid-19. Demikian dikatakan Hasto saat menjadi pembicara kunci dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda ke-93 dengan tema “Nilai-nilai Kebangsaan dalam Bingkai NKRI di Era Disrupsi dan Masa Pandemi Covid-19” di Universitas Pattimura, secara virtual, Rabu (27/10).
Dia mengatakan saat ini dengan pandemi Covid-19 terjadi perubahan peradaban yang sangat drastis, terjadi perubahan sistem sosial, pola komunikasi, dan perubahan peradaban yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa.
Hasto mengutip pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat orasi ilmiahnya di Universitas Pertahanan ketika menerima gelar profesor kehormatan, yang menyebut ada tiga perubahan besar yang mendisrupsi kehidupan manusia
“Saat itu Ibu Megawati mengatakan bahwa disrupsi dapat diatasi dengan kepemimpinan strategik yang melekat dengan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Pancasila menjadi dasar dan tujuan dalam menghadapi turbulensi peradaban,” papar Hasto.
Hasto mengatakan Indonesia akan bisa mengatasi ujian Covid-19 selama kita punya spirit dan mentalitas juang. “Pancasila menjadi fundamen kita dalam menghadapi disrupsi,” ucap Hasto.
Hasto menyebut ada satu tekad daya dan imajinasi dari para pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928, jauh sebelum tahun 1945, para pemuda sudah punya daya imajinasi tentang masa depan.
“Janji para pemuda yang menyatakan kita adalah satu bangsa. Bung Karno mengingatkan dari Sabang sampai Merauke bukan hanya rangkaian empat kata-kata tapi satu kesatuan cita-cita. Dia adalah satu nasional entitas, satu kesatuan tujuan, satu semangat like a burning of fire. Ini menggambarkan semangat dari sumpah pemuda,” urai Hasto.
Sebab itu, pemuda termasuk mahasiswa punya visi dan misi dan daya imajinasi menjawab tantangan jaman. Salah satunya dengan memperkuat tradisi membaca, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kedepankan riset dan inovasi serta menggelorakan energi positif di lingkungannya.
“Marilah menggelorakan energi positif dalam menghadapi tantangan zaman demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia,” ucap Hasto.
Hasto mengatakan pemuda dan mahasiswa menjadi pelopor dalam penguasaan iptek, mengedepankan supremasi sains dan juga riset dan inovasi karena hanya itulah kemajuan Indonesia yang begitu besar dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote yang patut kita lakukan melalui perjuangan bersama.
“Sejak dulu Bung Karno mengingatkan kepada geneasi muda Indonesia agar menjadi generasi pelopor yang punya cita-cita setinggi langit. Ketika jatuh maka akan jatuh diantara bintang-bintang. Untuk itu, Universitas Pattimura harus memahami seluruh obor semangat perjuangan untuk membangun peradaban kemajuan Indonesia raya sebagaimana simbol dari Universitas Pattimura itu sendiri,” tambah Hasto.
Pada bagian lain, Hasto menyinggung Universitas Pattimura didirikan jaman Presiden Soekarno dengan suatu visi besar, dengan menampilkan simbol dalam logo Universitas Pattimura antara lain dengan menampilkan mutiara yang melambangkan keteguhan, keyakinan dalam menjalankan seluruh visi misi dari Universitas Pattimura.
“Universitas Pattimura juga didesain oleh Bung Karno sebagai pilar kemajuan peradaban di Indonesia timur dan khususnya bagaimana penguasaan terhadap aspek kelautan, seluruh sumber daya maritim seharusnya dapat ditempatkan di Universitas Pattimura. Sebagai bagian dari mimpi besar Bung Karno agar Univ. Pattimura bisa menjadi bagian dari lambang supremasi kemajuan Indonesia dalam penguasaan iptek,” kata Hasto.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
