Connect with us

Sambut Bonus Demografi, Ketua MPR Ajak Kaum Milenial Bumikan Pancasila

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mengajak kaum milenial untuk terus membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sejalan dengan kondisi Indonesia yang akan mengalami bonus demografi.

Bamsoet, sapaan akrab Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu, melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Minggu menjelaskan bonus demografi adalah besarnya penduduk usia produktif yang juga didominasi kalangan milenial.

“Di satu sisi, bonus demografi bisa memberikan peluang kemajuan ekonomi. Di sisi lain, juga dapat menghadirkan kemubaziran,” ujar Bamsoet, saat menjadi pembicara utama pada acara “Milenial Talk Conference 2020″yang diselenggarakan secara virtual, di Jakarta, Minggu (5/7).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu mendorong besarnya jumlah milenial Indonesia harus berdampak positif terhadap perekonomian, sekaligus membawa dampak besar dalam penyemaian nilai-nilai Pancasila, mengingat cepatnya perputaran roda pembangunan dan pesatnya lompatan kemajuan zaman sehingga tantangan untuk merawat dan menjaga Pancasila terasa kian nyata.

“Globalisasi dan perkembangan teknologi telah menawarkan produk maupun gaya hidup yang belum tentu cocok dengan jati diri dan karakter bangsa kita, misalnya, pengesahan LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) yang saat ini sudah sampai ke negara tetangga, patut kita waspadai agar tak sampai masuk ke Indonesia. LGBT tak boleh hidup di tanah Indonesia karena tak sesuai ajaran agama maupun kultur kebudayaan bangsa kita,” kata Bamsoet.

Jika budaya asing, seperti LGBT, dibiarkan merongrong jati diri, tradisi, budaya, dan moralitas serta kearifan lokal bangsa, lanjut dia, tak menutup kemungkinan Pancasila akan semakin terpinggirkan dan hanya hadir dalam ruang utopia.

Dia mengungkapkan, survei LSI Tahun 2018 menemukan bahwa dalam kurun waktu 13 tahun masyarakat yang pro terhadap Pancasila telah mengalami penurunan sekitar 10 persen. Pada Tahun 2005, masyarakat yang pro Pancasila mencapai 85,2 persen dan hingga Tahun 2018 turun menjadi 75,3 persen.

Sementara dari survei yang dilakukan pada akhir Mei 2020 oleh Komunitas Pancasila Muda, dengan responden kaum muda usia 18 hingga 25 tahun dari 34 provinsi, tercatat hanya 61 persen responden yang merasa yakin dan setuju bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting dan relevan dengan kehidupan mereka.

“Demi kelestarian Pancasila, sangat penting bagi seluruh elemen bangsa membumikan Pancasila. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila hanya akan bermakna ketika kehadirannya dapat dirasakan dalam setiap denyut nadi dan tarikan nafas kehidupan masyarakat. Ia harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata agar tidak menjadi konsep yang hanya hidup di awang-awang dan menjadi sekadar hapalan di luar kepala,” kata Bamsoet.

Menyoal bonus demografi, Bamsoet mengatakan, nilai kemanfaatan bonus demografi bisa optimal apabila terpenuhi dua prasyarat.

Pertama, jumlah usia produktif tersebut merupakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, ketersediaan lapangan pekerjaan.

Ia memaparkan data Badan Pusat Statistik yang mencatat jumlah pemuda Indonesia rentang usia 16-30 tahun diperkirakan mencapai lebih dari 64 juta jiwa, dan jumlah penduduk usia produktif Indonesia akan berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia pada rentang tahun 2020-2035.

Mantan Ketua DPR RI tersebut menjelaskan sejumlah negara berhasil memanfaatkan bonus demografi yang mereka alami, seperti Korea Selatan, China, dan Jepang, namun ada juga yang gagal.

“Tidak semua negara sukses. Misalnya, Brazil gagal lantaran akses pendidikan yang berkualitas dan infrastruktur serta penyediaan lapangan pekerjaan kurang mendapatkan prioritas. Afrika Selatan gagal sehingga sekitar 53 persen generasi milenial Afrika menjadi pengangguran,” ujar Bamsoet.

 

(zico)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jadi Walkot Semarang Lagi, Hendrar Prihadi Fokus Selesaikan Pembangunan dan Realisasikan Janji Kampanye

Oleh

Fakta News
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi

Jakarta – Pascapenetapan pemenang Pemilihan Wali Kota Semarang tahun 2020 oleh KPU, DPRD Kota Semarang langsung menggelar Rapat Paripurna untuk mengukuhkan Hendrar Prihadi (Hendi) dan Hevearita Gunaryanti Rahayu (Ita) sebagai Wali kota dan Wakil Wali Kota Semarang periode 2021-2024.

Adapun ditetapkannya masa jabatan pasangan Hendi-Ita hingga tahun 2024 tersebut, didasari atas mekanisme yang terdapat dalam UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Dalam regulasi tersebut, kepala daerah hasil Pilkada serentak 2020, hanya akan menjabat selama tiga tahun ke depan, bukan lima tahun. Sebab, pada tahun 2024 mendatang Pilkada serentak akan kembali digelar.

Hendi menuturkan akan memaksimalkan waktu yang ada untuk melanjutkan lompatan besar pembangunan di Kota Semarang, yang telah dimulainya pada periode pertama jabatannya. Dia tak menampik banyak rencana pembangunan di Kota Semarang yang masih tertunda, karena terjadinya pandemi COVID-19 yang juga melanda Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah.

“Sebenarnya tahun 2020 itu adalah tahun finalisasi dari sebuah upaya membangun Semarang Hebat, tapi kita tahu karena pandemi COVID-19 banyak anggaran yang tidak bisa direalisasikan karena digeser untuk penanganan COVID-19,” ungkap Hendi sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis, Jumat (22/1/2021).

“Untuk itu ke depan kami akan fokus untuk menyelesaikan program pembangunan yang tertunda pada periode pertama sekaligus merealisasikan janji-janji kampanye,” imbuhnya,

Di sisi lain, Hendi tak lupa mengucapkan terima kasih atas kepercayaan besar masyarakat hingga membawanya memenangkan Pilwalkot Semarang 2020 dengan persentase 91,56%, dirinya semakin memantapkan diri untuk membulatkan tekad untuk menyelesaikan program yang tertunda.

“Kami berterima kasih karena warga Kota Semarang dan seluruh elemen partai politik memberikan kepercayaan kepada kami (Hendi-Ita) untuk memimpin pembangunan Kota Semarang hingga tahun 2024,” tutur Hendi.

Selain itu, pihaknya memastikan akan membangun kerja sama dan komunikasi yang baik antarlembaga, demi percepatan pembangunan.

“Kami mengharapkan jalinan komunikasi yang sudah berjalan baik antara eksekutif, legislatif dan Forkopimda harus kita lanjutkan dan pertahankan demi percepatan pembangunan,” pungkasnya.

“Dan saat ini kami berada dalam perencanaan yang cukup optimis. Fokus kami mulai dari peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, pengembangan potensi ekonomi, infrastruktur dan reformasi birokrasi,” tambahnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Mendikbud Pastikan Guru Honorer Bisa Ikuti Seleksi PPPK Sampai 3 Kali

Oleh

Fakta News
Mendikbud Nadiem Makarim

Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyebut seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) untuk para guru honorer merupakan salah satu program terbesar Kemendikbud pada 2021 ini. Nadiem memastikan para guru honorer bisa mengikuti seleksi P3K sampai 3 kali.

“Tentunya salah satu program terbesar 2021, untuk pertama kalinya semua guru-guru honorer se-Indonesia akan bisa ikut tes seleksi, akan bisa ikut tes seleksi. Dan kami menyiapkan kapasitas dan anggaran kalau guru-guru tersebut lulus tes tersebut,” kata Nadiem dalam webinar yang disiarkan di kanal YouTube FMB9ID_IKP, Jumat (22/1/2021).

Nadiem menyebut guru honorer yang tidak lulus seleksi P3K pada tahun ini, tetap bisa mengikuti seleksi di tahun berikutnya. Agar para guru honorer bisa lulus seleksi, Kemendikbud memberikan modul-modul pembelajaran.

“Tapi nggak kita tinggalkan begitu saja. Kalau dia gagal lolos tes seleksi itu masih ada kesempatan dua kali lagi untuk mengambil tesnya, di tahun ini maupun di tahun depan,” terang Nadiem.

“Dan tes itu diambil secara elektronik tentunya, di pusat-pusat testing kita dan diberikan modul-modul pembelajaran, sehingga memberikan waktu kepada guru-guru untuk bisa mendalami kompetensi-kompetensi yang harus dia kuasai untuk mendapatkannya,” imbuh dia.

Lebih jauh, Nadiem menyebut tahun ini adalah pertama kalinya guru honorer bisa ikut seleksi P3K. Untuk besaran gaji dan remunerasinya, menurut Nadiem, sama dengan PNS.

“Jadi beda sekali ini sama tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah sekarang pertama kalinya, semua guru honorer bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi P3K, dan P3K itu sama dari sisi gaji dan remunerasi dengan PNS ya, sama remunerasi. Tapi harus dengan tes seleksi karena UU kita memandatkan, mewajibkan harus ada tes seleksi,” papar Nadiem.

“Tapi diberikan dukungan agar guru-guru yang benar-benar ingin belajar bisa mempelajari dan bisa mencoba beberapa kali sampai dia lulus, dan itu adalah program kita yang secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran untuk murid-murid kita,” lanjutnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Hingga Hari Ini, 132 Ribu Lebih Tenaga Kesehatan Telah Divaksinasi Covid-19

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dr Siti Nadia Tarmizi

Jakarta – Juru Bicara (Jubir) Pemerintah untuk Vaksinasi COVID-19, dr Siti Nadia Tarmizi, menyampaikan bahwa tenaga kesehatan yang telah divaksinasi COVID-19 hingga hari ini mencapai 132 ribu lebih. Para tenaga kesehatan yang sudah divaksinasi COVID-19 itu tersebar di 92 kabupaten/kota.

“Kabar baik, dapat kami sampaikan bahwa hingga tadi siang, hari ini tanggal 22 Januari pukul 13.00 WIB maka jumlah tenaga kesehatan yang telah divaksinasi di 13.525 fasilitas pelayanan kesehatan, yang ada di 92 kabupaten/kota, di 34 provinsi, sudah mencapai lebih dari 132.000 atau 22% dari total 598.483 tenaga kesehatan yang tentunya jumlah ini adalah tenaga kesehatan yang akan divaksinasi pada tahap awal ini,” kata Siti Nadia saat jumpa pers di akun YouTube Setpres, Jumat (22/1/2021).

Proses vaksinasi tenaga kesehatan telah dimulai pada 14 Januari lalu. Target tenaga kesehatan yang divaksinasi pada tahap awal adalah 1,4 juta orang.

“Di tahap pertama, kami sudah menyebarkan untuk mendapatkan vaksinasi bagi 598.483 tenaga kesehatan dari target sebanyak 1,4 juta tenaga kesehatan. Sisa sebanyak 888.282 tenaga kesehatan sudah mulai diberikan undangan di tanggal 21 Januari kemarin,” ujarnya.

“Jika ada tenaga kesehatan yang belum terdaftar di tahap pertama, maka kemungkinan mereka berada di kelompok kedua,” tambahnya.

Sementara itu, 20 ribu lebih tenaga kesehatan tidak bisa divaksinasi. Penyebabnya berbagai macam, seperti tenaga kesehatan penyintas COVID-19 hingga masih dalam keadaan hamil.

“Selain tenaga kesehatan yang sudah divaksinasi tersebut, terdapat juga 20.154 tenaga kesehatan yang tidak bisa diberikan vaksinasi ataupun kemudian ditunda karena sejumlah alasan. Di antaranya merupakan penyintas COVID-19 atau memiliki komorbid atau penyakit bawaan dan sedang dalam keadaan hamil,” ucap Nadia.

“Proses vaksinasi akan terus berlangsung dan diharapkan hingga Februari, kami dapat mencapai target 1,4 juta tenaga kesehatan divaksinasi,” imbuhnya.

Baca Selengkapnya