Salurkan Bantuan, Relawan KPN Sambangi Posko Pengungsian di Cileuksa Bogor
Bogor – Organ relawan Komite Penggerak Nawacita (KPN) terus mengupayakan penyaluran bantuan dari sejumlah donasi kepada para korban terdampak bencana di Jabodetabek dan Lebak Banten. Memasuki hari ke 18 pasca terjadinya bencana, sejumlah wilayah telah disasar tim relawan KPN Peduli Bencana dalam penyaluran bantuan tersebut.
Pada Sabtu (18/1/2020) KPN Peduli Bencana kembali melakukan penyaluran di wilayah Kabupaten Bogor dan Lebak Banten. Pada giat kali ini, relawan KPN bersama Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKA ITS) Surabaya dan Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) bersama-sama menyalurkan bantuan ke titik lokasi bencana.
Dengan titik kumpul di Kampus IPB, relawan KPN, IKA ITS dan PWRI Bogor bergerak menuju lokasi bencana di Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya yang merupakan salah satu titik bencana terparah. Sejumlah kampung di Desa Cileuksa diketahui masih terisolir akibat beberapa akses jalan masih tertimbun longsoran tanah.
Adapun tujuan pertama yang disambangi tim relawan untuk menyalurkan bantuan adalah Kampung Cipugur yang masih berada di wilayah Desa Cileuksa. Di lokasi ini terdapat posko pengungsian warga terdampak bencana tanah longsor dari Kampung Ranca Nangka.
Posko pengungsian tersebut diinformasikan menampung 700 jiwa dari 194 KK yang terdata. Jumlah pengungsi ini berasal dari Kampung Ranca Nangka yang menjadi wilayah terdampak bencana parah akibat diterjang tanah longsor pada awal pergantian tahun.
Rumah-rumah di Kampung Ranca Nangka yang terletak di kaki Gunung Halimun itu rata dengan tanah, hanya tersisa dua yang masih terlihat, tapi itu pun rusak parah. Bencana tanah longsor itu menghancurkan sepenuhnya kampung tersebut, dan kini ditinggal pergi penghuninya.
Perwakilan KPN Shane M Hasibuan dari Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengatakan, penyaluran bantuan masih dilakukan pihaknya karena ada beberapa titik yang belum mereka sambangi. Berdasarkan informasi simpul KAPT Bogor Raya warga terdampak bencana membutuhkan sejumlah bantuan untuk bertahan hidup akibat akses jalan yang masih sulit dilalui.
“Berdasarkan laporan dari simpul kami, ada beberapa lokasi terdampak bencana yang warganya masih membutuhkan bantuan, termasuk di wilayah Desa Cileuksa ini. Hari ini selain KPN, hadir juga kawan-kawan dari IKA ITS yang turut menyumbangkan bantuan bersama kami,” tutur Shane di lokasi penyaluran bantuan.
“Tak lupa juga ucapan terima kasih untuk kawan-kawan dari PWRI Bogor yang ikut mendampingi kami dalam menyalurkan bantuan hingga sampai lokasi tujuan,” imbuhnya.
Shane menambahkan, selain di Desa Cileuksa, pihaknya juga akan menyalurkan bantuan ke lokasi terdampak bencana yang ada di wilayah Desa Pasir Madang dan dan Desa Sukajaya. Tak hanya itu lokasi bencana di Tenjo dan Jasinga serta Lebak Banten akan mereka sambangi pula untuk menyalurkan bantuan.
Pada kesempatan yang sama, M januar Firmansyah menyampaikan penyaluran bantuan dari KPN Peduli Bencana telah dilakukan sejak 1 Januari 2020. Sejumlah titik lokasi bencana di wilayah Jabodetabek dan Lebak Banten juga telah mereka sambangi untuk menyalurkan bantuan tersebut.
“Sejak beredarnya informasi terjadinya bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek dan Lebak Banten pada 1 Januari lalu, kami dari KPN langsung merespon kejadian tersebut dengan sesegera mungkin mengirimkan bantuan ke lokasi bencana yang masih bisa kita jangkau saat itu. Sejak saat itu sejumlah donatur maupun instansi mempercayakan kami untuk bersinergi dalam menggalang dan menyalurkan bantuan bagi warga terdampak bencana,” papar Januar.
Menurut Januar, selain penyaluran bantuan pihaknya juga mendirikan beberapa posko bantuan di sejumlah titik lokasi terdampak bencana yang tersebar di wilayah Jakarta dan Bogor untuk mempermudah penyaluran bantuan.
“Tak hanya penggalangan dan penyaluran, KPN juga membuka posko bantuan bencana di Kabupaten Bogor, Guji Baru Duri Kepa dan di Rawajati, Kalibata Pancoran Jakarta Selatan,” ucap Januar yang juga Koordinator AMIN KAPT.
Januar mengatakan apa yang dilakukan pihaknya ini tak lepas dari rasa peduli sesama anak bangsa. Ia pun mengucapkan rasa terima kasih atas donasi dan kerja sama pihak-pihak yang selama ini punya andil besar dalam terlaksananya kegiatan KPN Peduli Bencana.
“Apa yang KPN lakukan ini bentuk kepedulian kami sebagai anak bangsa dan organ relawan terhadap penderitaan saudara sebangsa yang tengah mengalami cobaan musibah. Kami berharap apa yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi saudara-saudara kita agar tetap tegar dalam menjalani cobaan ini,” kata Januar.
“Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang punya andil besar dalam terlaksananya KPN Peduli Bencana. Semoga kebaikan selalu bersama kita semua,” pungkas Januar.
Yuch
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
