Connect with us

Rizieq Tolak Penelusuran Kontak Covid-19, Pemerintah Bakal Ambil Tindakan Tegas

Jakarta – Menko Polhukam Mahfud Md menyayangkan sikap Habib Rizieq Shihab yang menolak dilakukan penelusuran kontak. Padahal, Mahfud Md menyebut Habib Rizieq melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19.

“Kami sangat menyesalkan sikap saudara Muhamad Rizieq Shihab yang menolak dilakukan penelusuran kontak, mengingat yang bersangkutan pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19,” kata Mahfud melalui siaran YouTube BNPB, Minggu (29/11/2020).

Mahfud menjelaskan pelaksanaan testing, tracing hingga treatment atau 3T adalah hal yang wajib dilakukan oleh siapapun tanpa terkecuali. Pelaksanaan itu termasuk mengakses informasi dan data hingga kontak erat yang dilakukan pasien.

“Pelaksanaan 3T yaitu testing, tracing, dan treatment, di samping merupakan upaya pencegahan melalui 3M memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, adalah tindakan kemanusiaan dan non-diskiriminatif sehingga siapapun wajib mendukungnya. Pelaksanaan 3T dilaksanakan oleh petugas kesehatan yang dapat mengakses informasi dan data pasien, maupun kontak eratnya dalam rangka mencegah terjadinya penularan,” ucapnya.

Tak hanya itu, Mahfud menegaskan pihak pemerintah akan mengambil tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan tersebut. Bahkan bagi siapapun yang menghalang-halangi petugas dalam melaksanakan tugas pelaksanaan tersebut bisa dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 212 dan Pasal 216 KUHP.

“Pemerintah akan melakukan langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan, yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Terkait dengan itu maka pemerintah juga menegaskan akan terus dilakukan proses-proses hukum, sesuai dengan hukum yang berlaku demi kebaikan bersama, dan dalam rangka tugas negara atau tugas pemerintah untuk melaksanakan upaya pencapaian tujuan negara,” ujar Mahfud.

Berikut ini pernyataan lengkap Mahfud Md terkait Habib Rizieq usai rapat bersama:

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, menyikapi penolakan telusur kontak yang dilakukan oleh seorang yang seharusnya bisa memberi keterangan secara terbuka, kami baru saja rapat ber-7 dipimpin saya sendiri selaku Menko Polhukam didampingi atau peserta rapatnya adalah Kepala BNPB, Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19, Pak Doni Monardi, didampingi juga Dirjen P2P Kemenkes, ada juga Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM, kemudian didampingi juga Kadiv Hukum Mabes Polri, dan Jamintel dari Kejaksaan Agung RI, serta BIN.

Isi pernyataan sebagai berikut:

1. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Satgas Penanganan COVID-19 yakni Bapak Letjen TNI Doni Monardo, saya hendak menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan terakhir pemerintah ingin menegaskan sekali lagi bahwa satu dalam situasi penularan COVID-19 yang masih terjadi, maka setiap warga negara hendaknya menjalankan protokol kesehatan termasuk secara suka rela mau untuk dites, ditelusuri kontak eratnya, serta bersedia menjalani perawatan atau karantina jika positif tertular virus Corona.

2. Pelaksanaan 3T yaitu testing, tracing, dan treatment, di samping merupakan upaya pencegahan melalui 3M memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, adalah tindakan kemanusiaan dan non-diskiriminatif sehingga siapapun wajib mendukungnya. Pelaksanaan 3T dilaksanakan oleh petugas kesehatan yang dapat mengakses informasi dan data pasien, maupun kontak eratnya dalam rangka mencegah terjadinya penularan. Data tersebut tidak unutuk disebarkan kepada publik melainkan hanya untuk kepentingan penanganan kasus.

3. Kami sangat menyesalkan sikap saudara Muhamad Rizieq Syihab yang menolak dilakukan penelusuran kontak, mengingat yang bersangkutan pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19, kami meminta sekali lagi kepada masyarakat luas siapapun itu untuk kooperatif sehingga penanganan COVID-19 berhasil.

4. Pemerintah akan melakukan langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan, yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Terkait dengan itu maka pemerintah juga menegaskan akan terus diakukan proses-proses hukum, sesuai dengan hukum yang berlaku demi kebaikan bersama, dan dalam rangka tugas negara atau tugas pemerintah untuk melaksanakan upaya pencapaian tujuan negara.

Berdasarkan UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, memang ada ketentuan hak pasien untuk tidak membuka atau untuk meminta agar catatan kesehatannya itu tidak dibuka, artinya itu dilindungi setiap pasien berhak untuk meminta agar record kesehatannya tidak dibuka kepada umum, itu berdasarkan UU 36 tahun 2009, tetapi di sini berlaku dalil Lex specialis derogat legi generalis, bahwa kalau ada hukum khusus maka ketentuan yang umum seperti itu bisa disimpangi atau tidak harus diberlakukan.

Ada ketentuan khusus bahwa dalam keadaan tertentu, menurut UU nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kesehatan, dan menurut UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, maka medical record atau catatan kesehatan seseorang bisa dibuka dengan alasan-alasan tertentu, bahkan juga siapa yang menghalang-halangi petugas untuk melakukan upaya menyelamatkan masyarakat dimana petugas melakukan tugas pemerintahan maka siapapun dia bisa diancam juga dengan ketentuan KUHP Pasal 212 dan 216. Jadi ada perangkat hukum di sini yang bisa diambil oleh pemerintah.

Oleh sebab itu dimohonkan kepada saudara Muhammad Rizieq Syihab untuk kooperatif dalam rangka penegakkan hukum, kalau merasa diri sehat, tentunya tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama, karena seumpama pun merasa diri sehat dan tidak menulari orang lain, bisa saja karena beliau adalah tokoh yang selalu menjadi kerumunan bisa saja beliau terancam ditulari oleh orang lain karena kontak erat dengan orang-orang banyak yang secara teknis kesehatan itu sangat mebahayakan bagi penularan COVID-19.

Khusus untuk Rumah Sakit Ummi dan Mer-C itu juga akan dimintai keterangan, dimintai keterangan itu mungkin hanya perlu data data teknis, tidak mesti kalau dimintai keterangan itu sudah dinyatakan bersalah. Mungkin hanya dimintai keterangan jam berapa datang, apa yang diperlihatkan, bagaimana, siapa saja yang masuk dan sebagainya. Jadi tidak harus dianggap dia telah melanggar Undang-undang, tetapi dimintai keterangan itu harus datang, harus kooperatif meskipun berdasarkan catatan Mer-C itu tidak mempunya laboratorium dan tidak terdaftar dalam jaringan yang memiliki kewenangan untuk melakukan test. Sekian tidak ada tanya jawab terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Polri: Kasus Dugaan Rasisme Terhadap Natalius Pigai Ditangani Bareskrim

Oleh

Fakta News
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono

Jakarta – Polri menegaskan serius menangani kasus dugaan rasisme yang diduga dilakukan oleh politikus Hanura, Ambroncius Nababan (AN). Keseriusan itu terlihat bahwa kasus ini ditarik dari Polda Papua, dan ditangani oleh Bareskrim.

“Tentunya dengan analisis yang dilakukan Siber Bareskrim, maka Bareskrim Polri sudah menghubungi Polda Papua Barat dan Polda Papua untuk melimpahkan LP tersebut ke Bareskrim Polri. Kenapa dilimpahkan? Diduga dari analisis siber itu adalah yang melakukan ada di Jakarta. Makanya untuk LP-nya di limpahkan ke Bareskrim Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, Senin (25/1/2021).

Argo menuturkan terdapat dua laporan yang diterima Bareskrim dari Polda Papua dan juga Polda Papua Barat terkait kasus dugaan rasisme Ambroncius kepada Natalius Pigai. Dari dua laporan itulah tim Siber Bareskrim Polri kemudian menganalisis dugaan tindakan rasis kepada Natalius Pigai.

“Tentunya dari pihak kepolisian tidak tinggal diam. Kita sudah bisa memprediksi dengan adanya postingan itu dan kita sudah melakukan analisis oleh Cyber Bareskrim. Tentunya dengan adanya laporan itu, artinya unggahan screen shoot di medsos, akhirnya dari Polda Papua menerima laporan berkaitan dengan adanya yang diduga rasisme itu,” tuturnya.

“Pertama dari Polres Papua Barat, ini ada laporan yang dilaporkan ke Polda Papua Barat. Pertama atas nama pak Sitanggang pelapornya, yang kedua adalah LP juga di Papua Barat, laporannya pak Thomas Barung. Ini jadi ada 2 LP,” lanjutnya.

Argo menyapaikan Bareskrim akan memanggil Ambroncius untuk dimintai keterangan. Selain memanggil Ambroncius, Bareskrim juga akan meminta keterangan dari ahli dan juga saksi-saksi.

“Kemudian, berkaitan dengan LP tersebut tentunya dari siber akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu berkaitan dengan adanya LP tersebut. tentunya nanti dari siber akan memanggil atau mengklarifikasi sesuai SOP yang ada. Kemudian kita juga akan meminta keterangan dari para ahli dan saksi yang lain,” ujarnya.

“Kita akan menanyakan atau meminta keterangan apakah medsos itu, Facebook itu adalah milik yang bersangkutan. Karena disinyalir banyak, kita harus memastikan bahwa penyidik itu harus memastikan dengan ilmiah bahwa siapa yang mempunyai akun tersebut dan kemudian siapa yang melakukannya. Tentunya ini perlu keterangan ahli, saksi dan petunjuk,” sambung Argo.

Ambroncius Nababan dilaporkan ke polisi gara-gara unggahan di Facebook. Akun Facebook bernama Ambroncius Nababan mengunggah foto Natalius Pigai yang disandingkan dengan foto gorila.

Postingan di Facebook tersebut pun menuai kecaman karena dinilai rasis. Tidak lama berselang, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Barat (PB) melaporkan politikus Partai Hanura tersebut ke Polda Papua Barat dengan nomor LP/17/I/2021/Papua Barat.

Baca Selengkapnya

BERITA

Survei Kepatuhan Jabar: Kabupaten Pangandaran Paling Tidak Patuh Pakai Masker, Kota Tasikmalaya Paling Tidak Patuh Jaga Jarak

Oleh

Fakta News
Gubernur Jabar Ridwan Kamil

Bandung – Gubernur Jawa Barat kembali mengumumkan tingkat kepatuhan penerapan protokol kesehatan di 27 kota kabupaten di Jabar. Hal itu ia umumkan sesuai menghadiri rapat Satgas Penanggulangan Covid-19 Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (25/1/2021).

Hasilnya, Kota Bandung menjadi daerah paling patuh dalam memakai masker. Sementara Kabupaten Pangandaran jadi daerah paling tidak patuh memakai masker.

“Minggu ini wilayah yang paling patuh memakai masker 91 persen adalah Kota Bandung. Yang paling tidak patuh memakai masker Kabupaten Pangandaran hanya 65 persen,” ujar Emil, sapaan akrabnya.

Untuk kategori menjaga jarak, Kabupaten Bandung jadi daerah paling patuh. Sementara Kota Tasikmalaya jadi daerah paling tidak patuh menjaga jarak.

“Yang paling patuh menjaga jarak ada di Kabupaten Bandung 89 persen dan yang paling tidak patuh menjaga jarak adalah Kota Tasikmalaya di 63 persen,” kata dia.

Adapun untuk level provinsi, 80 persen masyarakat Jabar sudah menerapkan protokol kesehatan baik memakai masker maupun menjaga jarak.

“Jadi rakyat Jabar dilaporkan menaati protokol kesehatan itu 80 persen dari yang disurvei di 27 kota kabupaten. Mudah-mudahan membaik karena minggu lalu naik turun diangka 50-an persen sekarang naik ke 80 persen,” tuturnya.

Ia menjelaskan, survei kepatuhan itu merupakan hasil survei yang dilakukan oleh anggota Polri, TNI dan Satpol PP dengan mendatangi ruang publik seperti pasar, jalanan dan taman. Hasil pantauan lalu dilaporkan melalui sebuah aplikasi bernama Bersatu Lawan Covid-19 yang dibuat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementrian Kesehatan.

“Mungkin tidak semua kepala daerah paham. BNPB dan Kemenkes punya aplikasi pelaporan untuk kedisiplinan,” kata Emil.

“Aplikasi itu dilakukan oleh Babinsa, Babinkamtibmas, Satpol PP. Mereka mendatangi ruang publik, jalan, pasar, taman kemudian menghitung titik-titik itu secara digital harus dilengkapi dengan foto. Artinya metodenya itu, nanti diakumulasi total selama seminggu keluarlah persentase,” jelasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Per 25 Januari Tercatat Total Ada 999.256 Kasus Covid-19 di Indonesia: 161.636 Kasus Aktif, 809.488 Sembuh, dan 28.132 Meninggal

Oleh

Fakta News

Jakarta – Program vaksinasi untuk mencegah penularan Covid-19 sudah mulai berjalan setelah pandemi berjalan hampir 11 bulan. Namun, masyarakat tetap perlu mewaspadai penyakit yang disebabkan virus corona ini. Sebab, pemerintah belum dapat mengendalikan penularan Covid-19 hingga Senin (25/1/2021).

Ini terlihat dari kasus yang terus bertambah. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, terdapat 9.994 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Dengan penambahan itu, maka akumulasi kasus Covid-19 menjadi 999.256 orang, terhitung sejak pengumuman pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Informasi ini disampaikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melalui data yang diterima pada Senin sore. Data juga bisa diakses publik melalui situs Covid19.go.id dan Kemkes.go.id, dengan pembaruan yang muncul setiap sore.

Dalam data yang sama, ada penambahan 10.678 pasien Covid-19 yang sembuh dan dianggap tidak lagi memiliki virus corona. Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan laboratorium dengan metode polymerase chain reaction (PCR), yang hasilnya negatif virus corona. Dengan demikian, total pasien Covid-19 yang sembuh sampai saat ini berjumlah 809.488 orang sejak awal pandemi.

Akan tetapi, kabar duka masih hadir dengan adanya penambahan pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Dalam 24 jam terakhir, ada 297 orang yang tutup usia setelah dinyatakan positif virus corona. Sehingga, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia tercatat sebesar 28.132 orang.

Dengan data tersebut, maka kasus aktif Covid-19 di Indonesia terus bertambah, kini ada 161.636 orang. Kasus aktif adalah jumlah pasien positif Covid-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit atau isoloasi mandiri. Selain kasus positif, pemerintah juga mencatat ada 84.621 orang yang kini berstatus suspek.

Sebanyak 9.994 kasus baru Covid-19 diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 51.906 spesimen dalam sehari. Pada periode 24-25 Januari 2021, ada 34.580 orang yang diambil sampelnya untuk menjalani pemeriksaan spesimen.

Total, pemerintah sudah memeriksa 8.806.413 spesimen dari 5.883.540 orang yang diambil sampelnya. Sebagai catatan, satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari satu kali.

Kasus Covid-19 saat ini sudah tercatat di semua provinsi di Indonesia dari Aceh hingga Papua. Secara lebih rinci, ada 510 kabupaten/kota dari 34 provinsi yang mencatat pasien akibat terinfeksi virus corona. Artinya, lebih dari 99 persen wilayah di Indonesia sudah terdampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya