Jakarta – Menko Polhukam Mahfud Md menyayangkan sikap Habib Rizieq Shihab yang menolak dilakukan penelusuran kontak. Padahal, Mahfud Md menyebut Habib Rizieq melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19.

“Kami sangat menyesalkan sikap saudara Muhamad Rizieq Shihab yang menolak dilakukan penelusuran kontak, mengingat yang bersangkutan pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19,” kata Mahfud melalui siaran YouTube BNPB, Minggu (29/11/2020).

Mahfud menjelaskan pelaksanaan testing, tracing hingga treatment atau 3T adalah hal yang wajib dilakukan oleh siapapun tanpa terkecuali. Pelaksanaan itu termasuk mengakses informasi dan data hingga kontak erat yang dilakukan pasien.

“Pelaksanaan 3T yaitu testing, tracing, dan treatment, di samping merupakan upaya pencegahan melalui 3M memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, adalah tindakan kemanusiaan dan non-diskiriminatif sehingga siapapun wajib mendukungnya. Pelaksanaan 3T dilaksanakan oleh petugas kesehatan yang dapat mengakses informasi dan data pasien, maupun kontak eratnya dalam rangka mencegah terjadinya penularan,” ucapnya.

Tak hanya itu, Mahfud menegaskan pihak pemerintah akan mengambil tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan tersebut. Bahkan bagi siapapun yang menghalang-halangi petugas dalam melaksanakan tugas pelaksanaan tersebut bisa dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 212 dan Pasal 216 KUHP.

“Pemerintah akan melakukan langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan, yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Terkait dengan itu maka pemerintah juga menegaskan akan terus dilakukan proses-proses hukum, sesuai dengan hukum yang berlaku demi kebaikan bersama, dan dalam rangka tugas negara atau tugas pemerintah untuk melaksanakan upaya pencapaian tujuan negara,” ujar Mahfud.

Berikut ini pernyataan lengkap Mahfud Md terkait Habib Rizieq usai rapat bersama:

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, menyikapi penolakan telusur kontak yang dilakukan oleh seorang yang seharusnya bisa memberi keterangan secara terbuka, kami baru saja rapat ber-7 dipimpin saya sendiri selaku Menko Polhukam didampingi atau peserta rapatnya adalah Kepala BNPB, Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19, Pak Doni Monardi, didampingi juga Dirjen P2P Kemenkes, ada juga Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM, kemudian didampingi juga Kadiv Hukum Mabes Polri, dan Jamintel dari Kejaksaan Agung RI, serta BIN.

Isi pernyataan sebagai berikut:

1. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Satgas Penanganan COVID-19 yakni Bapak Letjen TNI Doni Monardo, saya hendak menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan terakhir pemerintah ingin menegaskan sekali lagi bahwa satu dalam situasi penularan COVID-19 yang masih terjadi, maka setiap warga negara hendaknya menjalankan protokol kesehatan termasuk secara suka rela mau untuk dites, ditelusuri kontak eratnya, serta bersedia menjalani perawatan atau karantina jika positif tertular virus Corona.

2. Pelaksanaan 3T yaitu testing, tracing, dan treatment, di samping merupakan upaya pencegahan melalui 3M memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, adalah tindakan kemanusiaan dan non-diskiriminatif sehingga siapapun wajib mendukungnya. Pelaksanaan 3T dilaksanakan oleh petugas kesehatan yang dapat mengakses informasi dan data pasien, maupun kontak eratnya dalam rangka mencegah terjadinya penularan. Data tersebut tidak unutuk disebarkan kepada publik melainkan hanya untuk kepentingan penanganan kasus.

3. Kami sangat menyesalkan sikap saudara Muhamad Rizieq Syihab yang menolak dilakukan penelusuran kontak, mengingat yang bersangkutan pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19, kami meminta sekali lagi kepada masyarakat luas siapapun itu untuk kooperatif sehingga penanganan COVID-19 berhasil.

4. Pemerintah akan melakukan langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan, yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Terkait dengan itu maka pemerintah juga menegaskan akan terus diakukan proses-proses hukum, sesuai dengan hukum yang berlaku demi kebaikan bersama, dan dalam rangka tugas negara atau tugas pemerintah untuk melaksanakan upaya pencapaian tujuan negara.

Berdasarkan UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, memang ada ketentuan hak pasien untuk tidak membuka atau untuk meminta agar catatan kesehatannya itu tidak dibuka, artinya itu dilindungi setiap pasien berhak untuk meminta agar record kesehatannya tidak dibuka kepada umum, itu berdasarkan UU 36 tahun 2009, tetapi di sini berlaku dalil Lex specialis derogat legi generalis, bahwa kalau ada hukum khusus maka ketentuan yang umum seperti itu bisa disimpangi atau tidak harus diberlakukan.

Ada ketentuan khusus bahwa dalam keadaan tertentu, menurut UU nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kesehatan, dan menurut UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, maka medical record atau catatan kesehatan seseorang bisa dibuka dengan alasan-alasan tertentu, bahkan juga siapa yang menghalang-halangi petugas untuk melakukan upaya menyelamatkan masyarakat dimana petugas melakukan tugas pemerintahan maka siapapun dia bisa diancam juga dengan ketentuan KUHP Pasal 212 dan 216. Jadi ada perangkat hukum di sini yang bisa diambil oleh pemerintah.

Oleh sebab itu dimohonkan kepada saudara Muhammad Rizieq Syihab untuk kooperatif dalam rangka penegakkan hukum, kalau merasa diri sehat, tentunya tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama, karena seumpama pun merasa diri sehat dan tidak menulari orang lain, bisa saja karena beliau adalah tokoh yang selalu menjadi kerumunan bisa saja beliau terancam ditulari oleh orang lain karena kontak erat dengan orang-orang banyak yang secara teknis kesehatan itu sangat mebahayakan bagi penularan COVID-19.

Khusus untuk Rumah Sakit Ummi dan Mer-C itu juga akan dimintai keterangan, dimintai keterangan itu mungkin hanya perlu data data teknis, tidak mesti kalau dimintai keterangan itu sudah dinyatakan bersalah. Mungkin hanya dimintai keterangan jam berapa datang, apa yang diperlihatkan, bagaimana, siapa saja yang masuk dan sebagainya. Jadi tidak harus dianggap dia telah melanggar Undang-undang, tetapi dimintai keterangan itu harus datang, harus kooperatif meskipun berdasarkan catatan Mer-C itu tidak mempunya laboratorium dan tidak terdaftar dalam jaringan yang memiliki kewenangan untuk melakukan test. Sekian tidak ada tanya jawab terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.